Indonesia Media Monitoring

Local Reject Nuclear

Posted in Uncategorized by monitoringmedia on March 14, 2008

Locals reject nuclear project on Mount Muria

Suherdjoko , The Jakarta Post , Jepara | Fri, 02/29/2008 1:30 AM | Headlines

Up to 3,000 villagers staged a rally in Jepara, Central Java, Thursday to oppose the planned construction of a nuclear power plant on the regency’s Mount Moria.
The protesters, mostly residents of Balong village in the Kembang subdistrict, as well as students and activists, carried protest posters and banners.

They converged at a building in the middle of a sugar cane plantation which served as the National Atomic Energy Agency’s Ujung Lemah Abang Nuclear Power Station Safety and Research observation facility.

They stopped at the building entrance and addressed the crowd on the risks associated with nuclear power and later worked together to form the foundation of a concrete wall.

“This is our fourth protest since last year,” rally coordinator Firdaus Rahmadi told The Jakarta Post at the site on Thursday.
“We only sealed the building symbolically in the three earlier demonstrations, but now we are really sealing it with a concrete wall.”

He said despite the protests, the government had not been decisive on the construction of the power station, which he said it had planned since the 1980s.

“The presence of the office, built in 1995, indicates that the government will resume with its plan,” Firdaus said.
“We have decided to oppose it due to the risks it would pose to our lives.

“We also demand the central government to revoke the law pertaining to nuclear energy enacted in 1997,” he said.

The idea on the nuclear power plant came from former vice President B.J. Habibie when he was minister for research and technology in the 1990s and it won support from former president Soeharto.

The plan was closely linked with the construction of the large Kedung Ombo dam, but the project was stopped after it met with strong opposition both at home and overseas.

Bricklayers and residents worked hard to erect the wall which measured around eight meters in length.
Trucks carrying sand, bricks, cement and water were going back and forth at the site, right in front of security guards.

Mufid Busyairi, a legislator of the National Awakening Party (PKB) and member of the agriculture and forestry affairs commission at the House of Representatives, was picked to lay the wall’s corner stone, which was followed-up by Balong village officials and residents.

“I purposely came here to observe the public’s aspirations firsthand,” Mufid said.
A number of House members have reportedly decided to oppose the planned nuclear power station.

Those who come from the Jepara electoral district have long-since opposed it.
“But the House is split over the plan,” Mufid said.
Balong village chief Suwanto was compelled to engage in the brick-laying activity because residents urged all village officials to take part.

“I’m in the middle. I can only follow the wishes of the people,” Suwanto said.
“But on the other hand I also wish they could comply with the existing law.
“I’m grateful they have never resorted to anarchy during the series of protests so far,” he said.

A philosophy student at the Gadjah Mada University in Yogyakarta, Darul Hasyimfath, said he was surprised to see House members at the protest in favor with the people.

“Don’t be a hero in this issue,” he said,
Even we students, who had earlier informed people of the hazards of nuclear energy, feel that we haven’t done anything special.

“The local residents are actually the champions.
“They fight for the cause.

“The House members are just politicians.
“Now they may likely say they oppose the program, but they will be in favor later when the political course shifts,” Darul said.

Kasus Korupsi Terpopuler di 2007

Posted in Uncategorized by monitoringmedia on January 28, 2008

Sabtu, 29/12/2007 14:10 WIB
Laporan Masuk ke PPATK
Nurul Qomariyah – detikfinance

Jakarta – Jumlah laporan yang masuk ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meningkat hingga 67% selama tahun 2007. Dari laporan yang masuk, kasus korupsi paling mendominasi.

Hingga tahun 2007, jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang masuk ke PPATK mencapai 12.624.

Dari jumlah itu, yang dianalisis mencapai 895 dan yang telah diserahkan ke aparat penegak hukum yakni kepolisian dan kejaksaan mencapai 522 kasus.

Demikian disampaikan Ketua PPATK Yunus Husein dalam laporan refleksi akhir tahun 2007 seperti dikutip detikFinance, Sabtu (29/12/2007).

Sepanjang tahun 2007, modus operandi yang cukup menonjol antara lain korupsi ataupenggelapan (231 kasus), penipuan (162 kasus), kejahatan perbankan (29 kasus), dan pemalsuan dokumen (21 kasus).

Hingga saat ini telah terdapat 11 putusan pengadilan yang dibuat dengan menggunakan UU Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Beberapa perkara lainnya yang diputus dengan menggunakan UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tentang Perbankan, atau KUHP, yang di-trigger dari hasil analisis yang disusun oleh PPATK.

Dalam Tahun 2007, PPATK juga aktif terlibat dalam proses penegakan hukum beberapa kasus pencucian uang, antara lain dalam pemberian keterangan ahli, serta dalam proses penyusunan dan pembahasan beberapa undang-undang dan ketentuan terkait. PPATK juga aktif memberikan asistensi dalam penanganan beberapa perkara tindak pidana pencucian uang baik yang sedang ditangani oleh penyidik Polri maupun dalam tahap penuntutan oleh Kejaksaan. (qom/qom)

Update; PLTN Muria dan polemiknya

Posted in Pembangunan PLTN, Uncategorized by monitoringmedia on November 9, 2007

20/10/07 21:50
Kalla: PLTN Masih Sebatas Wacana Masa Depan

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang sempat diprotes warga Jepara, Kudus dan sekitarnya masih sebatas wacana dan belum ada rencana pemerintah merealisasikannya.

Penegasan itu disampaikan Wapres menjawab pertanyaan Ketua DPD I Golkar Jateng, Bambang Sadono, saat teleconference antara Jusuf Kalla dengan lima ketua DPD Golkar yang akan menggelar Pilkada dalam waktu dekat ini, yakni Sulsel, Jateng, Jabar, Kalbar dan Sumut.

Dalam teleconference dalam rangka HUT ke-43 Golkar dan disiarkan langsung TVRI itu, Bambang Sadono meminta pemerintah agar proyek PLTN itu dibatalkan.

“Soal PLTN itu masih wacana masa depan. Presiden juga belum mengeluarkan persetujuan prinsip,” kata Kalla yang juga Ketua Umum Golkar itu.

Ditegaskannya kembali bahwa hingga saat ini masih belum ada rencana yang jelas dan pemerintah masih berwacana apabila energi listrik dirasakan semakin berkurang.

Jadi, menurut Kalla, belum ada rencana pasti pemerintah untuk pembangunan PLTN itu dan kalaupun ada, tentunya harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu.

Lebih lanjut Kalla mengatakan bahwa untuk saat ini pemerintah masih menggarap sumber energi alternatif seperti batu bara dan gas alam.

Selain PLTN, Bambang Sadono juga menyampaikan soal pupuk dan benih yang sangat diharapkan petani setempat serta rivitalisasi pabrik-pabrik tebu di Jateng agar rendemen tebu produksi petani bisa ditingkatkan.

Kalla mengatakan bahwa untuk masalah ketersediaan pupuk dan bibit, pemerintah sudah alokasikan dana yang cukup besar dan pemda jangan ragu-ragu menjalankannya.

“Pemerintah menjamin semua resiko yang muncul untuk itu. Kita bangun banyak pabrik pupuk,” ujarnya.

Demikian pula dengan pembangunan infrastruktur juga sedang diprioritaskan pemerintah pada saat ini, termasuk saluran irigasi yang mampu meningkatkan produksi pertanian.

Mengenai pabrik gula, Wapres mengatakan semua akan direvitalisasi mulai tahun depan sehingga target nasional menyediakan gula nasional sebanyak 1 juta ton/tahun bisa dicapai.

Sementara itu dari DPD Jabar, Kalla mendapat masukkan agar proyek jalan yang menghubungkan Garut-Nagreg serta Jalan Jatigede harus segera selesai agar kemacetan lalu lintas segera teratasi.

Kalla mengatakan bahwa pemerintah sudah sepakat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk jalan.

“Tinggal semuanya tergantung pada pemerintah daerah (pemda) masing-masing untuk membebaskan tanah yang akan digunakan untuk pembangunannya,” kata Kalla.

Tapi, Wapres berpesan, tentunya harga jual tanah rakyat itu harus yang baik atau di atas NJOP.

Sementara itu di tempat yang sama Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan untuk proyek Jalan Jatigede sudah akan dimulai dan presiden pun siap meresmikan pada beberapa bulan ke depan.

Sedangkan Ketua Dewan Penasihat DPD Golkar Jabar Dani Setiawan mengatakan percepatan pembangunan di Jabar dalam waktu dekat diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran dan juga dorong perkembangan industri di propinsi itu.(*)

Medco Serius Bangun Pembangkit Nuklir

Posted in Uncategorized by monitoringmedia on July 26, 2007

Jum’at, 27 Juli 2007
Ekonomi dan Bisnis
Tempo Interaktif.com

Pemerintah diminta memanfaatkan energi primer sebelum menggunakan nuklir.

JAKARTA — PT Medco Energi Internasional Tbk. menyatakan keseriusannya menggarap proyek pembangkit listrik tenaga nuklir. Penasihat direksi Grup Medco, Arifin Panigoro, mengatakan pihaknya akan menjadi kontraktor listrik swasta (independent power producer) untuk menggarap proyek PLTN tersebut. “Medco serius,” ujarnya kemarin.

Menurut Arifin, sebagai tahapan awal, Medco mempersiapkan sumber daya manusianya melalui pendidikan, sehingga proyek PLTN ini nantinya benar-benar siap. Selain itu, secara teknis Medco akan mempersiapkan streaming dan persiapan teknis. Total investasi diperkirakan sekitar US$ 3 miliar. “Kapan Medco masuknya? Ya, negaralah yang menentukan,” katanya.

Pada Rabu lalu, PT Medco Energi Internasional Tbk. menandatangani nota kesepahaman dengan Korea Hydro and Nuclear Power Co. Ltd. (KHNP) untuk proyek PLTN di Seoul, Korea Selatan. Nota kesepahaman itu tentang kerja sama proyek persiapan bisnis PLTN di Indonesia dengan menggunakan skema listrik swasta. Perjanjian antara Medco dan KHNP dilakukan secara bisnis dan didasari kesepakatan antarpemerintah, yang ditandatangani pada Desember 2006.

Menurut Arifin, Medco belum terikat secara penuh dengan perusahaan Korea tersebut. Namun, saat ini Korealah yang agresif menawarkan kerja sama proyek PLTN. “Medco terbuka, dengan Jepang, Prancis, dan Korea. Tapi Korea sangat aktif,” katanya.

Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno mengatakan pihaknya sedang melakukan kajian dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional terkait dengan rencana pembangunan PLTN.

Departemen Energi, kata dia, hingga kini masih menunggu peraturan presiden yang akan mengatur pihak yang berwenang (leading sector) dalam proyek PLTN. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Nuklir belum menentukan leading sector.

Pengamat energi Kurtubi mengatakan pemerintah seharusnya memanfaatkan sumber energi primer, seperti batu bara, gas, dan panas bumi, ketimbang memilih energi nuklir. Potensi energi selain nuklir tersebut hingga kini belum dikembangkan secara maksimal. “Semuanya belum dimanfaatkan oleh pemerintah menjadi sumber energi,” katanya kepada Tempo.

Dia menjelaskan cadangan batu bara di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Hingga kini pemanfaatan batu bara belum maksimal dan lebih banyak digunakan untuk pembangkit. Nuklir, kata Kurtubi, merupakan pilihan terakhir jika semua sumber energi primer sudah dimanfaatkan secara maksimal.

Menurut dia, selain batu bara, cadangan gas dan panas bumi di Indonesia masih besar dan belum dikembangkan secara maksimal. “Jadi manfaatkan dulu sumber energi primer tersebut sebelum menggunakan nuklir,” katanya.

Kurtubi mengatakan yang harus diperbaiki oleh pemerintah adalah manajemen pengelolaan energi primer. Sebagai contoh, kata dia, saat ini manajemen pengelolaan gas yang ditangani Departemen Energi masih kacau. “Tidak jelas berapa kebutuhan dan pasokan gas di Indonesia. Kok ada industri kekurangan gas, padahal cadangan gas masih banyak,” ujarnya. NIEKE INDRIETTA | ALI NUR YASIN

Proyek Tertunda

Pro-kontra mengenai pembangunan listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria, Jawa Tengah, muncul sejak 13 tahun lalu. Ketika itu, penguasa Orde Baru, Soeharto, pada 1994 memutuskan menunda pembangunan pembangkit berbahan uranium tersebut akibat penolakan yang dilakukan organisasi lingkungan dan masyarakat.

Pada masa pemerintah Megawati Soekarnoputri, pemerintah menyatakan akan melanjutkan kembali proyek PLTN di Muria. Megaproyek tersebut kini dilanjutkan kembali pada masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono.

Rencana Pembangunan PLTN Masa Orde Baru
# 1989. Soeharto menginstruksikan agar dilakukan usaha persiapan sebaik-baiknya untuk membangun PLTN di Indonesia. Studi kelayakan dan pembangunan PLTN oleh konsultan Jepang, NewJec Inc. (New Japan Engineering Consult Inc). Konsultan itu melakukan studi tapak dan studi kelayakan selama empat setengah tahun, terhitung sejak Desember.
# 1993. NewJec menyerahkan dokumen studi kelayakan ke Badan Tenaga Nuklir Nasional. NewJec merekomendasikan studi nontapak, secara ekonomis, PLTN kompetitif dan dapat dioperasikan pada jaringan listrik Jawa-Bali pada awal 2000. Calon tapak-tapak berada di Ujung Lemahabang, Grenggengan, dan Ujungwatu, Muria, Jepara, Jawa Tengah. Direncanakan pada 1997 PLTN mulai dibangun hingga 2003. Pada 2005, proyek pembangkit listrik dengan bahan baku uranium dengan kapasitas 7.000 megawatt dengan 12 reaktor siap beroperasi.
# 1994. Tokoh nasional dan masyarakat, di antaranya KH Abdurrahman Wahid (saat itu Ketua Umum PB NU), menyatakan menolak pembangunan PLTN. Penolakan pembangunan PLTN juga meluas hingga ke anggota parlemen. Pemerintah Soeharto menunda pembangunan PLTN.

Rencana Pembangunan Kembali PLTN Muria (pasca-Orde Baru)
# 2003. Pemerintah melakukan sosialisasi kembali rencana pembangunan PLTN.
# 2006. Badan Tenaga Nuklir menetapkan Ujung Lemahabang, Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah, sebagai lokasi PLTN.
# 2008. Tender proyek pembangunan PLTN.
# 2009. Pemerintah sudah harus mendapatkan kepastian pendanaan pembangunan pembangkit nuklir senilai US$ 9 miliar.
# 2011. Pembangunan reaktor pembangkit mulai dilakukan.
# 2017. PLTN siap beroperasi dengan kapasitas awal 2.000 megawatt.

ali nur yasin | diolah dari berbagai sumber

Lawatan DPR Dibiayai Lembaga Asing
Tempo Interaktif.com
Jum’at, 27 Juli 2007

“Kepergian mereka bukan dalam rangka program Dewan.” JAKARTA — Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman memastikan kunjungan para anggota Komisi Lingkungan Hidup Dewan Perwakilan Rakyat bersamanya ke Korea Selatan dan Jepang dibiayai oleh dua lembaga dari negara-negara tersebut. “Mereka membiayai kunjungan ke pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), pabrik nuklir, dan pertemuan dengan lembaga nonpemerintah yang pro dan kontra,” kata Kusmayanto dalam konferensi persnya kemarin di kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

“Awalnya saya ragu-ragu. Tapi akhirnya saya memilah-milah, sehingga saya mengambil dari dana tersebut,” Kusmayanto menambahkan. Dari total bantuan dana Rp 2,5 miliar, sebagian di antaranya dipakai membiayai tiket pesawat, hotel, dan akomodasi selama kunjungan dari 22 Juli hingga 2 Agustus nanti itu. Kusmayanto enggan menyebut jumlah pastinya untuk setiap orang.

Menteri Kusmayanto menerangkan total biaya sosialisasi PLTN Muria, yang sedang dikerjakan lembaganya, adalah Rp 7,5 miliar. Dari jumlah itu, Rp 5 miliar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2007. “Selebihnya merupakan bantuan Koica (Korean International Cooperation Agency) dan Jetro (Japan External Trade Organization),” kata Kusmayanto. “Dana itu antara lain dipakai untuk studi banding, sosialisasi, dan penulisan buku untuk sekolah di sekitar lokasi tapak PLTN.”

Sampai kemarin malam Tempo tak berhasil meminta penjelasan dari para anggota Dewan yang disebutkan turut dalam rombongan. Tak satu pun nomor telepon mereka dapat dikontak. Mereka, antara lain, Zulkiflimansyah dari Partai Keadilan Sejahtera, Agusman Effendi dan Zainuddin Amali dari Partai Golkar, serta M. Najib dan Tjatur Sapto Edi dari Partai Amanat Nasional.

Ketua DPR Agung Laksono berjanji akan menyelidiki dan menanyai para anggota Dewan itu tentang hal-ihwal dana yang mereka gunakan. Ia berharap mereka tak terlibat hal-hal yang bisa dianggap sebagai gratifikasi mengingat kunjungan ini berkait dengan kebijakan pembangunan PLTN Muria. Jika itu sampai terjadi, Agung menegaskan hal tersebut “tidak bisa ditoleransi”.

Sehubungan dengan dugaan adanya anggaran ganda dalam kunjungan itu, Sekretaris Jenderal DPR Faisal Djamal memastikan kegiatan para anggota Komisi Lingkungan tersebut tidak menggunakan anggaran DPR. “Kami tidak mengetahui kepergian mereka,” ujarnya. “Kepergian mereka bukan dalam rangka melaksanakan program kerja Dewan.”

Faisal, yang dihubungi kemarin, mengaku hanya mendengar kabar melalui media. Menurut dia, alokasi anggaran dari Sekretariat DPR untuk kunjungan ke luar negeri bagi Komisi Lingkungan sudah digunakan satu bulan lalu untuk keperluan studi banding Undang-Undang Energi. Setiap tahun, katanya lagi, anggota Dewan mendapat satu kesempatan pergi ke luar negeri atas tanggungan biaya DPR.

Hingga tadi malam, Tempo belum berhasil mendapat keterangan dari perwakilan Koica dan Jetro di Indonesia. Hendi Mustofa, Asisten Teknis Jetro di Indonesia, hanya mengatakan, “Memang ada kerja sama itu, tapi saya tidak berkapasitas memberikan keterangan.”SORTA | ERWIN | AQIDA

Proyek Nuklir Tetap di Muria

Kamis, 26/07/2007 17:38 WIB
Alih Istik Wahyuni – detikfinance

Jakarta – Untuk tetap menghasilkan listrik yang murah, proyek perdana Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tidak akan pindah dari Semenanjung Muria, Jawa Tengah.

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Hudi Hastowo menjelaskan, Semenanjung Muria adalah satu-satunya lokasi yang memenuhi standar keamanan internasional.

Kalaupun ada lokasi lain, maka itu berada di luar Jawa, Bali dan Madura. Padahal, PLTN dibangun untuk memasok listrik ke interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) yang permintaannya semakin membesar.

Jika dibangun di luar Jamali, maka itu listrik yang dihasilkan harus dibawa ke interkoneksi Jamali. Yang artinya, akan menambah biaya transportasi.

“Sejauh ini, memang baru itu (Semenanjung Muria),” katanya dalam jumpa pers tentang PLTN di gedung BPPT, Jakarta, Kamis (26/7/2007).

Ia menceritakan, lokasi PLTN dipilih sejak 1974. Awalnya ada 15 calon lokasi. Karena daerah pantai selatan Jawa dinilai tidak aman, maka tinggal 3 tapak di Semenanjung Muria.

“Lokasinya harus bebas vulkanologi, seismik, dan bebas banjir,” tambahnya.

Jika PLTN dibangun di Jamali, maka diperkirakan listrik yang dihasilkan berharga US$ 2 sen-US$ 4,5 sen per Kwh. Bersaing dengan listrik yang dihasilkan PLTU Mulut Tambang yang sekitar US$ 4 per Kwh. (lih/ir)

Masyarakat Tak Perlu Cemas Pembangunan PLTN

Posted in Uncategorized by monitoringmedia on July 26, 2007

Kamis, 26/07/2007 12:55 WIB
Purnomo Yusgiantoro:
Trijaya/satria nugraha – Okezone

JAKARTA – Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengimbau kepada masyarakat, agar tidak terlalu cemas dan membuat gerakan kontraproduktif terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Listrik (PLTN) yang akan beroperasi 2017.
Sebab, kata dia, pembangunan PLTN tersebut masih dalam proses pembahasan dan penelitian. “Selain itu pengoperasian PLTN Muria juga masih lama,” imbuhnya di kampus UPN Veteran, Yogyakarta, Kamis (26/7/2007).

Purnomo juga menjelaskan, dalam pembangunan pembangkit listrik yang kontroversial tersebut tidak lepas dari sistem monitoring. Hal itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Makanya masyarakat jangan melakukan hal-hal kontraproduktif lah. Apalagi besok menteri ESDM-nya kan sudah bukan Purnomo Yusgiantoro lagi,” tutup dia. (satria Nugraha/trijaya/rhs

Seberapa butuh kita dengan Nuklir??

Posted in Uncategorized by monitoringmedia on July 26, 2007

Tekhnologi Nuklir menjadi pilihan pemerintah untuk mengatasi krisis energi listrik, khususnya menambal pasokan Jamali (Jawa, Madura, Bali) yang akan mengalami defisit hingga 40.000 MW beberapa tahun mendatang.

Saya tidak anti PLTN, namun pemerintah lebih baik menimbang masak-masak sebelum memutuskan penggunaan tekhnologi ini. PLTN memang membawa manfaat yang besar khususnya dalam hal efisiensi energi dan juga cenderung ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi bagi lingkungan.

Namun sebaliknya bila terjadi kebocoran tentu betapa mengerikan dampaknya. Barusan kita diingatkan dengan gempa di Jepang yang menyebabkan PLTN terbesarnya,  Kashiwazaki-Kariwa bocor. Nah, padahal Jepang dikenal sebagai sebuah negara yang disiplin dan ketat dalam penerapan standar keamanan dan keselamatannya.

Nah, pemerintah sebaiknya perlu bertanya kembali seberapa butuh kita akan tekhnologi ini? bukankah masih ada sumber energi alternatif lainnya?

Greenpeace: Pembangunan PLTN Ancaman Bagi Lingkungan

Posted in Uncategorized by monitoringmedia on July 26, 2007

25/07/2007 23:26 WIB
Nala Edwin – detikcom

Jakarta – Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) terus mendapatkan tantangan. Greenpeace menilai PLTN mengancam kelestarian lingkungan.

“Insiden pascagempa di PLTN Kashiwazaki di Jepang seharusnya diperhatikan pemerintah. Apalagi Indonesia termasuk negara yang rawan gempa,” kata Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara Nur Hidayati.

Hal ini diungkapkan Hidayati dalam keterangan tertulis Greenpeace yang diterima detikcom, Rabu (25/7/2007).

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) terus maju dengan rencananya membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di dekat Gunung Muria di Jawa Tengah.

Hidayati khawatir, getaran bumi sekecil apapun dapat mengakibatkan bencana nuklir. Dampak-dampak kebocoran radioaktif yang disebabkan oleh gempa ataupun letusan gunung dapat menjadi bencana besar untuk Pulau Jawa yang berpopulasi lebih dari 100 juta jiwa.

Perusahaan-perusahaan dari Jepang, Korea Selatan, dan Prancis sedang berusaha memenangkan kontrak membangun empat reaktor nuklir berkapasitas 1.000 megawatt.

Proses ‘bidding’ untuk reaktor pertama yang akan dibangun di Ujung Lemahabang rencananya akan dimulai dalam dua tahun mendatang dan sudah akan disetujui sebelum tahun 2010.

“Energi nuklir mengalihkan perhatian kita dari solusi-solusi energi bersih yang terbarukan, lebih nyata dan banyak potensinya di Indonesia,” pungkas Hidayati. (nal/nvt)

Menristek Diam-diam Biayai DPR ‘Belajar’ Nuklir ke Korea

Posted in Uncategorized by monitoringmedia on July 26, 2007

Detik.com

Jakarta – Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Kusmayanto Kadiman diam-diam membawa lima anggota Komisi VII DPR ke Korea Selatan (Korsel) dan Jepang untuk ‘belajar’ nuklir. Tindakan Menristek ini sangat disayangkan.

“Sangat saya sayangkan bahwa Menristek membiayai kegiatan anggota Komisi VII tidak secara transparan. Hal ini dapat mempengaruhi independen dan netralitas anggota terkait dalam menyikapi kebijakan pemerintah, khususnya mengenai
rencana pembangunan PLTN di Semenanjaung Muria,” kata anggota Komisi VII DPR Alvin Lie kepada detikcom, Selasa (24/7/2007).

Tujuh anggota DPR yang tergabung dalam Kaukus Nuklir DPR RI yang diajak Menristek ke Korsel dan Jepang adalah Ketua Komisi VII Agusman Effendi, Tjatur Sapto Edy, Zainuddin Amali, Zulkieflimansyah, M Najib, dan Tamam Achda. Selain Tamam, para anggota DPR ini berkunjung ke Korsel dari 21-25 Juli 2007. Sedangkan Tamam kebagian berkunjung ke Jepang dari 29 Juli-2 Agustus.

Menurut Alvin, melalui SMS, Menristek mengakui bahwa sebagian anggaran sosialisasi PLTN sebesar Rp 5 miliar memang digunakan untuk memberangkatkan beberapa anggota Komisi VII itu, maupun tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain untuk lebih mengenal pro-kontra PLTN.

Apa yang dilakukan Menristek, kata Alvin, hal ini bisa menjadi konflik kepentingan, karena anggota Komisi VII berwenang mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Ristek. “Seharusnya anggaran sosialisasi difokuskan untuk konsultasi dan menggali aspirasi dengan warga yang akan langsung tersentuh pembangunan PLTN di Semenanjung Muria,” jelas Alvin. (asy/nrl)

Pengusaha Siap Hengkang jika PLTN Muria Jadi Dibangun

Posted in Uncategorized by monitoringmedia on July 26, 2007

24/07/2007 15:53 WIB
Triono Wahyu Sudibyo – detikcom

Semarang – Pengusaha di kawasan Muria atau Kudus, Jepara, dan Pati, Jawa Tengah, mengancam akan hengkang jika PLTN jadi dibangun di Semenanjung Muria, Jepara, pada tahun 2010 mendatang.

Ketua SPSI Kudus, HM As’ad mengatakan, ancaman pengusaha Kudus tidak mengada-ada. Jika PLTN jadi dibangun, maka ratusan industri di kawasan Muria dalam bahaya.

“Sewaktu-waktu PLTN bocor, habislah sudah industri di Muria. Industri di Jawa kemungkinan juga akan terkena dampaknya, karena radiasi nuklir,” katanya usai bertemu dengan DPD asal Jateng di kantor DPD, Jalan Pemuda, Semarang, Selasa (24/7/2007).

As’ad menjelaskan, pihaknya juga mengkhawatirkan kondisi karyawan. “Di Muria kan banyak industri seperti Polytron, Djarum, Pura Barutama, dan lain-lain. Kalau pengusaha hengkang, puluhan ribu karyawan bakal terlantar,” ungkapnya.

As’ad mengaku sudah berkoordinasi dengan pengusaha Muria. Mereka sudah mengirimkan surat protes ke pemerintah pusat, namun hingga kini belum ada respons positif.

“Kita akan bergabung dengan kelompok masyarakat agar PLTN batal dibangun di Semenanjung Muria. Saat ini, pengusaha dipenuhi rasa khawatir,” imbuhnya.

PLTN yang diharapkan menghasilkan energi listrik sebesar 4.000 MW itu akan dibangun di Semenanjung Muria, Jepara, Jateng. Pemerintah akan mengoperasikannya pada tahun 2016.
(try/nrl)

Pantau Lokasi, DPR Heran Rencana Pembangunan PLTN di Jepara

Posted in Uncategorized by monitoringmedia on July 26, 2007

23/07/2007 17:43 WIB
Triono Wahyu Sudibyo – detikcom

Jepara – Setelah memantau lokasi, Ketua Komisi VII DPR RI, Sony Keraf heran kenapa PLTN dibangun di Semenanjung Muria, Jepara. Kawasan tersebut dinilai tidak aman.

“Ini analisa amdal-nya bagaimana ya? PLTN kok bisa mau dibangun di kawasan tersebut?” kata dia ketika berbincang dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alvin Lie dan detikcom usai berdialog dengan ribuan warga Balong, Kembang, Jepara yang berunjuk rasa menolak rencana pembangunan PLTN.

Mantan Meneg Lingkungan Hidup itu mengaku belum menerima hasil amdal atau berkas rencana pembangunan PLTN. Karena itu, ketika mengetahui lokasi dan menemui warga secara langsung, dia tidak habis pikir kenapa pemerintah terkesan
memaksakan hendak membangun PLTN di Semenanjung Muria.

Dia menjelaskan, pemerintah seharusnya memilih alternatif sumber energi lain. “Sumber energi di negara kita kan berlimpah. Bisa air atau angin. PLTN terlalu berisiko,” ujar dia.

Alvin Lie mengaku pernah membaca PP No 5 Tahun 2006. Dalam aturan itu, pemerintah menganggarkan dana Rp 5 miliar untuk sosialisasi. Setelah dikroscek, ternyata warga yang lahannya akan digunakan sebagai tempat pembangunan PLTN belum pernah memperoleh sosialisasi sama sekali.

“Dengan melihat secara langsung, kami bisa mengajukan alasan-alasan kenapa menolak PLTN. Tidak hanya kata orang begini-begitu, tapi kami punya dasar. Aspirasi warga pasti akan kami bawa ke legislatif,” ungkap dia.

Demo ribuan warga Balong terlihat lebih meriah saat Sony Keraf dan Alvin Lie yang ditemani dua anggota DPRD Jawa Tengah, Patria Rahmadi dan Sarwono itu datang. Warga menyampaikan uneg-unegnya dengan bebasnya.

Menurut rencana, PLTN Muria akan dibangun pada tahun 2010 dan mulai beroperasi pada tahun 2016. Sumber energi berkekuatan 4000 MW itu diharapkan bisa menyulai listrik di Pulau Jawa dan Bali. Penolakan rencana pembangunan PLTN dilakukan warga Jepara, Kudus, Pati, dan sekitarnya. (try/asy)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.