http://www.tempointeraktif.com

Jum’at, 20 Maret 2009 | 15:26 WIB

TEMPO Interaktif, Bandung: Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman mengingatkan para penentang rencana pembangkit listrik tenaga nuklir untuk kembali melihat Undang-Undang dan Instruksi Presiden tentang Energi.

Menurutnya, PLTN adalah amanat DPR dan pemerintah yang harus dilaksanakan. “Jadi siapa pun juga yang menolak (PLTN) itu, berarti menentang undang-undang. Silakan tanggung risikonya,” kata Kusmayanto di sela acara seminar farmasi di Universitas Padjadjaran Bandung, Jumat (20/3).

Di kalangan menteri, rencana pembangunan PLTN masih belum padu. Beberapa pekan lalu Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar di ITB menyatakan penolakannya soal rencana pembangunan PLTN.

Selain karena berbiaya mahal, sumber daya manusia Indonesia dinilainya belum andal untuk mengelola PLTN. Dia lebih memilih pengembangan energi alternatif dari kekayaan alam Indonesia seperti panas bumi.

Menanggapi hal itu, Kusmayanto hanya mengatakan, “Semua berpegang pada undang-undang.” Saat ini pemerintah tengah menyiapkan sumber daya manusia, memilih lokasi reaktor nuklir, menghitung tekno ekonomi, dan memantau sosio politik. “Jalan terus nggak pernah berhenti,” tegasnya.

Sementara Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Hudi Hastowo di tempat yang sama mengatakan, “Suka tidak suka, PLTN harus masuk Indonesia setelah 2020.” Untuk mengatasi krisis energi, PLTN akan dibangun bersama dengan sumber energi alternatif lain seperti panas bumi.

Teknologi nuklir akan dikembangkan untuk mendukung energi panas bumi menjadi lebih bagus. “Jangan dikira PLTN akan menggangu geothermal,” katanya.

ANWAR SISWADI

Advertisements