http://www.tempointeraktif.com

Rabu, 04 Maret 2009 | 22:49 WIB

TEMPO Interaktif, BANDUNG:— Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar tetap menyatakan ketidaksetujuannya atas rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Dia mengambil posisi ingin menghindar dari penggunaan PLTN sebagai sumber energi baru. “PLTN itu polutif dan pilihan ke tujuh. Pak Kusmayanto mungkin nggak senang ini,” katanya usai seminar energi di Aula Barat ITB, Rabu (4/3).

Menurut Rachmat, pekerja Indonesia belum siap secara mental dan disiplin untuk mengelola pabrik nuklir. Selain itu, biaya pembangunannya sangat mahal. Dengan harga yang sama, sekitar 1 koma 2 miliar dollar AS, dia lebih memilih pembangunan instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi daripada PLTN. ”Waktu pengoperasian PLTN 10 tahun setelah jadi, sama dengan geothermal,” katanya.

Kementrian Negara Lingkungan Hidup memprioritaskan energi baru agar menjadi sumber utama pengganti minyak bumi. Urutan pilihannya adalah panas bumi, tenaga surya, angin, dan bahan bakar nabati. Dia menampik kekhawatiran pengusaha yang menilai biaya investasi sumber energi baru tersebut sangat mahal. Pasalnya, kata Rachmat, badan dunia telah menyiapkan dana besar jika Indonesia mau serius menyiapkan proyek sumber energi baru.

”Kalau mereka tahu Indonesia akan menggantikan energi fosil ke biofuel dan panas bumi, mereka akan mengalirkan dana-dananya,” katanya. Dana hibah dari PBB itu berkisar 2-3 miliar dollar AS. Sementara ini, Indonesia menolak dana perubahan iklim karena berupa pinjaman, bukan hibah.

Sementara itu Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Hudi Hastowo mengatakan pembangunan 4-6 unit PLTN di Indonesia akan mengurangi buangan gas karbon dioksida secara signifikan. Gas tersebut adalah hasil pemakaian bahan bakar minyak di sejumlah sektor.

Dengan sumber energi dari tenaga nuklir, pengurangan gas itu berarti menekan pemanasan global. ”Pada 2025 diperkirakan emisi CO2 (karbon dioksida) mencapai 477,7 juta ton,” katanya. Jika PLTN dibangun, buangan gas tersebut bisa turun 36 persen pada 2025 dan 56 persen pada 2050.

ANWAR SISWADI

Advertisements