http://www.kompas.com

Bandung, Kompas – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menganggap rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir terlalu dipaksakan. Pemerintah hanya memanfaatkan isu kelangkaan energi fosil dan emisi karbon, tetapi melupakan bahan baku yang belum mandiri, dampak kecelakaan kerja, kemampuan pembiayaan pemerintah, hingga ancaman gempa di kompleks pembangkit listrik.

Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion Bedah Implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia, Rabu (10/9) di Institut Teknologi Bandung.

Menurut M Teguh Surya, Kepala Departemen Advokasi dan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia, ketimbang energi nuklir yang berbahaya, pemerintah sebenarnya bisa menggunakan energi lain, seperti air atau matahari. Potensinya tidak kalah besar dan bisa didapatkan secara gratis. Namun, usaha ini tidak mendapat perhatian. Ide itu dianggap tidak menguntungkan ketimbang membangun instalasi nuklir.

Deni Jasmara, Ketua Walhi Jawa Barat, mengatakan, pemerintah selalu menggembar- gemborkan cadangan bahan uranium yang besar. Padahal, sebelum siap digunakan, bahan mentah itu harus diproses International Atomic Energi Agency. Hal itu membuka kemungkinan Indonesia akan semakin tergantung pada kekuasaan dan modal asing.

Selain itu, dampak PLTN dilihat dari kecelakaan kerja juga sangat tinggi. Dengan kemampuan sumber daya manusia yang terbatas dan bidang nuklir yang masih baru, bukan tidak mungkin justru akan menimbulkan banyak kecelakaan kerja. Pembangunan PLTN juga dianggap tidak memperhitungkan beban pembiayaan negara. Dengan biaya pembangunan atau operasional yang mahal, pemerintah akan kembali berutang.

”Belum lagi ancaman gempa bila PLTN jadi dibangun di Muria. Muria adalah daerah rawan gempa di Indonesia. Karena itu, Walhi Jabar menolak pembangunan PLTN,” kata Deni.

Kesepahaman

Kepala Badan Tenaga Air dan Nuklir Korea Shin Bo Gyoun mengatakan, dalam pembangunan instalasi nuklir harus memerhatikan banyak aspek serta mempertimbangkan secara cermat berbagai resikonya. Di antaranya, manajemen risiko terkait konstruksi bangunan, bahan bakar, aliran listrik, serta daerah di mana instalasi dibangun.

”Selain itu, harus ada kesepahaman antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam membangun dan melindunginya,” kata Shin Bo Gyoun.

I Made Ro Sakya, Deputi Direktur Teknologi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), menyatakan paham dengan kekhawatiran masyarakat terkait pembangunan PLTN dan pengolahan sampah radioaktif.

Meski demikian, hal itu, dikatakan Sakya, akibat minimnya informasi yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, ke depannya, pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah akan memberikan informasi cukup dan berlanjut. Hal ini dilakukan untuk menjaga komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat. (CHE)

Advertisements