http://www.ristek.go.id

Rabu,27 Agustus 2008 08:29

Prof Dr Carunia Mulya Firdausy
Deputi Menteri Negara Riset dan Teknologi
Bidang Dinamika Masyarakat

”Other than hydroelectric energy, which I also strongly support, nuclear is the only technology besides fossils fuels available as a large scale, continuous power sources, and I mean one you can rely on to be running 24 hours a day, seven days a week. Wind and solar energy are intermittent and thus unreliable. How can you run hospitals and factories and even a house on an electricity supply that disappears for three or four days at a time? Wind can play a minor role in reducing the amount of fossil fuels we use, because you can turn the fossil fuels off when the wind is blowing. And solar is completely ridiculous as the cost is so high.” (Newsweek, 26 June 2008).

Pernyataan di atas sengaja dirujuk karena dinyatakan oleh Patrick Moore, salah seorang co-founder dari Greenpeace yang semestinya anti-PLTN. Bagi Indonesia, pernyataan tersebut penting paling tidak karena dua alasan.

Pertama, alasan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Undang-Undang No 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Kedua, karena pasokan energi nonnuklir untuk listrik dalam jangka panjang terbatas. Pasokan energi batu bara, misalnya, jika memperhitungkan kebutuhan tambahan kapasitas sebesar 80-90 gigawatt (GW) pada 2025, maka diperlukan pasokan sebanyak 300 juta ton per tahun.

Jumlah pasokan sebanyak itu diragukan ketersediaannya. Begitu pula dengan pasokan energi panas bumi, gas alam, angin, air, gelombang, arus laut, biofuel, dan biomassa. Panas bumi diperkirakan hanya mampu memenuhi konsumsi listrik sebesar 4.000 MW (Megawatts), sedangkan tenaga air memiliki kemampuan sangat terbatas sebesar 1.000 MW. Lantas, bagaimana dengan keekonomian energi nuklir?

Keekonomian nuklir

Benar memang membangun PLTN tidak sesederhana layaknya membangun PLTU (batu bara), PLTG (gas alam), dan pembangkit listrik lainnya. Namun, dengan perkembangan teknologi yang ada kini dan mendatang, PLTN menjadi jauh lebih murah dan aman.

Bayangkan saja untuk setiap satu gram nuklir nilainya setara dengan satu ton batu bara. Begitu juga kemampuan nuklir yang memiliki kemampuan bertahan dalam pembangkit selama 18 bulan. Hal ini berbeda dengan energi minyak bumi dan batu bara yang harus dipasok ke dalam reaktor dalam hitungan minggu saja. Apalagi, kedua energi fosil ini berpotensi besar dalam membuat dunia semakin panas sebagai akibat polusi karbon dioksida yang dikeluarkannya.

Dengan kelebihan tersebut di atas, masuk akal jika sebanyak 439 unit PLTN kini telah dibangun di 32 negara di dunia. Negara seperti Korea Selatan, misalnya, kini telah memiliki 22 PLTN sehingga berkontribusi memenuhi kebutuhan listriknya sebesar 40 persen.

Begitu juga dengan Jepang yang memiliki 55 unit PLTN sehingga berperan memenuhi lebih dari 30 persen kebutuhan listriknya. Belum lagi bicara tentang negara maju seperti Amerika Serikat dan Perancis yang lebih dari 50 persen kebutuhan listriknya digantungkan pada PLTN. Negara-negara ini akan terus menambah jumlah PLTN kini dan di masa datang.

Perkembangan yang pesat dalam pembangunan PLTN di negara tersebut mendorong negara berkembang di Asia dan Eropa untuk membangun PLTN. Cina, misalnya, yang kini memiliki lima reaktor PLTN telah menetapkan untuk membangun 30 unit berikutnya dalam 15 tahun ke depan.

Begitu juga dengan India dan Iran. Bahkan, belakangan ini Vietnam, Malaysia, dan Australia segera akan menyusul untuk membangun PLTN sebagai salah satu solusi dalam menyikapi krisis energi minyak bumi di satu pihak dan komitmen untuk mencegah global warming di lain pihak.

Sayangnya, perkembangan PLTN di dunia yang semakin gencar tersebut masih saja disikapi sebaliknya di sini. Kita masih saja berkutat dengan argumentasi yang out of date, bahkan cenderung ke arah yang terlalu dibuat-buat.

Misalnya, perkembangan kekinian teknologi PLTN masih saja disamaratakan dengan teknologi PLTN yang dikembangkan pada dua atau tiga dekade lalu, seperti layaknya PLTN yang menimbulkan ledakan di Chernobyl dan Three Mile Island. Padahal, perkembangan teknologi kekinian PLTN sudah semakin canggih, baik dalam arti keamanan (security) maupun keselamatan (safety) dan safeguard. Bahkan, lebih naif lagi dikatakan beberapa pihak bahwa pembangunan PLTN juga berpotensi menyuburkan korupsi, pengangguran, dan kemiskinan.

Belum lagi argumentasi yang cenderung meremehkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Tentu siapa pun boleh-boleh saja khawatir terhadap risiko PLTN dengan segala kemungkinan permasalahan yang ditimbulkannya. Tapi, jangan sampai harus membayar mahal di masa datang untuk membuat keputusan yang tidak tepat. Kalau begitu, apa langkah konkret mendesak harus dilakukan dalam mewujudkan pembangunan PLTN?

Langkah mendesak

Paling tidak ada empat langkah mendesak yang harus dilakukan. Pertama, pentingnya pemantapan dalam pelaksanaan cetak biru pembangunan PLTN. Dalam kaitan ini, tindak lanjut pembangunan PLTN di tempat yang telah ditentukan penting untuk disegerakan.

Tindak lanjut dimaksud tidak hanya terbatas pada upaya menetapkan teknologi reaktor PLTN yang akan dibangun di tempat tersebut, melainkan juga dalam menyiapkan aspek-aspek teknis dan administratif lain yang diperlukan dalam pembangunan PLTN di lokasi tersebut. Kedua, melakukan upaya terus-menerus untuk menyosialisasikan dan mengedukasi PLTN kepada masyarakat.

Target masyarakat yang harus menjadi fokus sosialisasi ini seyogyanya tidak melebar kepada masyarakat di luar lokasi PLTN. Hal ini karena dampak langsung yang akan diterima PLTN lebih kepada masyarakat di lokasi PLTN dan bukan masyarakat yang jauh dari lokasi tersebut.

Ketiga, pemerintah penting untuk menetapkan kebijakan perlindungan sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar lokasi PLTN. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kehidupan dan rasa aman bagi masyarakat di lokasi PLTN.

Kasus lumpur Lapindo yang sampai kini masih belum tuntas diselesaikan merupakan salah satu dasar mengapa pentingnya langkah ini. Akhirnya, kebijakan insentif penting pula untuk diformulasikan pemerintah khususnya untuk penduduk di lokasi PLTN dan sekitarnya.

Kebijakan itu dapat berupa penyediaan fasilitas sosial ataupun pemberian subsidi tarif listrik kepada masyarakat di lokasi PLTN. Tanpa langkah-langkah yang disebut di atas, sulit bagi kita mewujudkan pembangunan PLTN di sini.

Ikhtisar:

  • Sumber energi dari fosil dan panas bumi sangat terbatas.
  • Pembangunan PLTN jauh lebih murah dan aman dibanding dengan sistem lain.
  • Perlu sosialisasi tentang PLTN kepada masyarakat.

(REPUBLIKA, 27 Agustus 2008/ humasristek)

Advertisements