http://www.suarapembaruan.com

[JAKARTA] Pemerintah melalui Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) sedang mengintensifkan pertemuan dengan dua pemerintah daerah, yakni Banten dan Jawa Barat (Jabar) sebagai lokasi alternatif tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Kepala Batan, Hudi Hastowo, saat dihubungi Rabu (6/8) pagi mengatakan, dari dua daerah yang dijadikan alternatif tapak PLTN tersebut, baru Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang memberikan tanggapan.

Sementara itu, Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah menjelaskan, rencana pembangunan PLTN di wilayah utara Provinsi Banten, akan didahului dengan kajian dan analisis yang dilakukan oleh Batan. Hasil itu akan menjadi acuan, apakah PLTN itu layak dibangun di Banten atau tidak.

Pemprov Banten sangat terbuka untuk berbagai kemungkinan investasi atau pembangunan PLTN. Keberadaan PLTN akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Kalau ada masyarakat yang menolak terhadap rencana pembangunan PLTN, itu terlalu dini. Masih harus dikaji. Jika rencana itu nantinya sudah positif, langkah pertama yang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan kata nuklir,” ujarnya.

Pembangunan PLTN merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan ketersediaan kebutuhan listrik nasional. Keberadaan PLTN itu sangat penting untuk kepentingan masyarakat. Di sejumlah negara, sudah sejak lama menggunakan PLTN. Negara Jepang misalnya saat ini sudah memiliki 55 unit PLTN, Korea Selatan sudah memiliki 22 unit PLTN.

Bakal lokasi yang dianggap memungkinkan untuk pembangunan PLTN itu, yakni di Kecamatan Bojonegara dan Pulau Panjang Kabupaten Serang. Wilayah itu, terletak di bagian utara Pantai Banten.

“Lahan untuk pembangunan PLTN itu diperkirakan mencapai 500 hektare. Namun, kami menunggu kajian dari Batan. Para ahli yang bekerja di Batan menjamin bahwa pembangunan PLTN akan aman dan tidak membahayakan masyarakat dan alam. Pembangunan PLTN diproteksi sedemikian rupa sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Tunggu Kajian

Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang, Memed Muhammad menjelaskan, pihaknya akan menunggu hasil kajian Batan terhadap kemungkinan pembangunan PLTN itu.

“Kami tentu perlu mengetahui secara pasti bagaimana dampak dari pembangunan PLTN itu terhadap alam, termasuk terhadap masyarakat. Nantinya akan dilakukan ekspos setelah kajian itu dilakukan, sehingga baik pemerintah daerah maupun masyarakat bisa mengetahui secara pasti dampak dari keberadaan PLTN,” ujarnya.

Pada dasarnya rencana pembangunan PLTN itu sangat baik. Namun, memang perlu kajian yang mendalam dan komprehensif. “Kawasan Bojonegara memang sudah diperuntukkan untuk kawasan industri berat, kimia, dan industri galangan kapal. Jika memang pembangunan PLTN dimungkinkan di wilayah Bojonegara, saya kira tidak jadi persoalan,” ujarnya. [E-7/149]

Advertisements