http://www.jurnalnasional.com
by : Irfan Fikri

Pemerintah berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di pesisir utara pantai Banten. PLTN berkapasitas 1.000 megawatt (Mw) senilai US$ 2-3 juta itu rencananya akan dibangun pada 2015-2020. “Pesisir utara Banten menjadi target pembangunan, karena posisinya cocok untuk PLTN. Bebas dari bahaya tsunami dan gempa,” ujar Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) Kusmayanto Kadiman, usai mengikuti kegiatan gerak jalan sehat di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Serpong, Tangerang, Minggu (3/8).

Dipilihnya pesisir Banten, lanjut Kadiman, karena secara geografis sangat cocok untuk pembangunan PLTN. Air laut di pesisir Banten nantinya dapat digunakan untuk pendingin mesin pengelola nuklir. Kendati demikian, dirinya belum dapat memastikan wilayah atau kecamatan mana saja yang jadi target pembangunan.

“Untuk standar keselamatan radiasi nuklir, pesisir Banten sangat cocok. Jadi, warga jangan takut,” tegas Kadiman seraya menjawab aksi penolakan warga sekitar yang kerap terjadi ketika pemerintah akan membangun PLTN, seperti yang terjadi di Gunung Muria, Jawa Tengah.

Rencana pembangunan PLTN Banten ditargetkan pada 2015-2020 sesuai Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional yang menyebutkan, pada 2015-2019, Indonesia harus menghasilkan listrik Dari PLTN.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 5 pada Januari 2006. Isinya, pada 2016 Indonesia sudah harus menghasilkan listrik dari PLTN. “Teorinya, membangun PLTN butuh delapan tahun. Dua tahun studi detail atau engineering design, dan enam tahun pembangunan. Artinya, jika mengacu UU maka tahun ini harus mulai sosialisasi,” tuturnya.

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Hudi Hastowo menambahkan, pembangunan PLTN di Banten adalah bagian dari rencana pembangunan enam titik PLTN untuk menambah kebutuhan listrik di Jawa, Bali dan Madura. “Masing-masing PLTN berdaya 1.000 Mw, dengan kebutuhan bahan baku batubara 2-6 ton dan 30 ton uranium pertahun,” kata Hudi kepada sejumlah wartawan.

Meski terbilang kecil untuk skala nasional, lanjut Hudi, tambahan sebesar itu sudah berarti bagi Jawa, Madura, Bali. Energi nuklir ditargetkan berkontribusi di atas lima persen bagi kebutuhan energi nasional. Lagi pula, di Indonesia belum ada pembangkit yang bisa menghasilkan listrik sebesar itu. PLTU Suralaya hanya 3.000 MW. “Sehingga, PLTN ini diharapkan menjawab krisis energi yang terjadi saat ini. Dibandingkan Jepang dengan konsumsi energi listrik per kapita mencapai 4,14, Indonesia hanya 0,467, sangat jauh lebih rendah,” kata Hudi.

Disinggung maraknya penolakan masyarakat terhadap rencana proyek PLTN, Hudi memastikan, pengamanan yang ketat atas radiasi nuklir . “Perkembangan teknologi nuklir sekarang makin maju. Untuk melindungi radiasi radioaktif ditempuh secara berlapis, setidaknya hingga lima lapis,” kata Hudi

Advertisements