http://www.kompas.com
Pemerintah Tersandera Kepentingan Pedagang BBM
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO /

Jakarta, Kompas – Hal-hal negatif mengenai teknologi sel surya amat menonjol sehingga hambatan menerapkan teknologi sel surya ini lebih dominan. Masyarakat masih terbentur pandangan bahwa teknologi energi terbarukan ini memakan investasi tinggi, arusnya tidak stabil, konstruksi memakan ruang, perawatan sulit.

Semua itu ditutup dengan minimnya rangsangan pemerintah untuk memberikan insentif atau subsidi bagi pengembang teknologi sel surya.

Arma Tamru, Manajer Pengembangan Bisnis PT Azet Surya Lestari, sebuah perusahaan listrik tenaga surya, mengungkapkan persoalan-persoalan itu kepada Kompas ketika menunjukkan instalasi ”rumah” beratap sel surya seluas 18 m2, kapasitas 5.400 wattpeak (maksimum daya), Rabu (7/5), di kawasan Ciputat, Tangerang.

”Justru listrik dari sel surya itu lebih stabil dibanding listrik konvensional dari PLN,” kata Arma. Arma menjelaskan, instalasi sel surya sudah dilengkapi peralatan pembatas energi serta pengaturan frekuensi dan tegangan supaya stabil.

Ini berbeda dari tegangan listrik PLN. Karena penyaluran relatif jauh, frekuensi dan tegangannya sering tidak stabil. Tegangan listrik yang tidak stabil menyebabkan peralatan elektronik cepat rusak.

Arma mengakui, investasi sel surya relatif mahal. Namun, itu hanya pada tahap awal pemasangan. Sekarang banyak dipasarkan teknologi sel surya dengan lifetime atau daya hidup produksi listrik mencapai 40 tahun. Jika dihitung, penggunaan listrik menjadi lebih murah.

”Sekarang yang disebutkan lifetime sel surya 25 tahun itu sebagai patokan masa garansi perusahaan. Selanjutnya, sel surya masih dapat digunakan sampai 40 tahun meski ada penurunan produktivitas,” kata Arma.

Tentang anggapan sel surya memakan ruang, bisa diatasi antara lain dengan pemanfaatan modul surya sebagai pengganti genteng atau atap rumah, atau untuk kaca jendela. Soal perawatan yang rumit ditepis Arma.

Tersandera kepentingan

Masalah yang jauh lebih penting, menurut Arma, adalah perhatian yang lebih serius dari pemerintah untuk memperluas pemanfaatan sel surya.

Dihubungi secara terpisah, anggota DPR, Sonny Keraf, kemarin menyatakan, pemerintah memang tidak serius mengembangkan diversifikasi energi ke energi terbarukan, tak hanya sel surya. ”Saya berpandangan, pemerintah telah tersandera oleh kepentingan-kepentingan para pedagang bahan bakar minyak fosil sehingga enggan melakukan diversifikasi ke energi alternatif yang terbarukan,” kata Sonny.

Sonny memaparkan, pemerintah sebenarnya melalui UU No 30/2007 tentang Energi diamanatkan membentuk Dewan Energi Nasional sebagai badan yang menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi (Pasal 12 Ayat 2 c). Semestinya, Dewan Energi Nasional sudah terbentuk pada Februari-Maret 2008. ”Sampai sekarang tidak terlihat tanda-tanda pembentukan dan operasionalisasi lembaga itu,” katanya. (NAW)

Advertisements