http://www.seputar-indonesia.com
Sunday, 04 May 2008

Pengembangan teknologi nuklir untuk kepentingan manusia sudah lama dikembangkan di Indonesia. Namun pemerintah tidak juga melakukan langkah nyata untuk mengembangkan PLTN.

Pembentukan Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom (LTA) pada 5 Desember 1958 menjadi embrio Batan. Pembentukan lembaga tersebut diikuti pembangunan reaktor pertama di Indonesia (Triga Mark II) yang berlokasi di Bandung pada 1965,reaktor Kartini di Yogyakarta hingga reaktor berdaya 30 megawatt (MW) dengan nama GA Siwabessy di Puspitek,Serpong. Hingga kini reaktor-reaktor tersebut terbukti tidak bermasalah.

Padahal,reaktor tersebut digunakan untuk penelitian yang notabene lebih rumit pengoperasian dan perawatannya. Bahkan, gempa yang mengguncang Yogyakarta tidak mengganggu reaktor Kartini di Yogyakarta. Namun, Indonesia masih saja berkutat dengan penolakan dari berbagai elemen masyarakat atas proyek PLTN ini. Sebenarnya jika kita rangkum dari kesemua penolakan tersebut, ketidakpercayaan terhadap bangsa sendiri menjadi titik fokus penolakan tersebut, selain ketakutan terlalu besar terhadap nuklir.

Kondisi ini lebih ironis karena posisi Indonesia–lewat Kementrian Negara Riset dan Teknologi–sebagai focal point masalah keamanan nuklir Asia Tenggara di ASEAN Committee of Science and Technology (ASEANCOST).Posisi tersebut sebenarnya sudah menggambarkan besarnya pengakuan dunia internasional terhadap Indonesia. Yang pertama,dari segi ketakutan. Sebenarnya selama ini yang terjadi adalah misinterpretasi terhadap konsep PLTN ini sendiri.

Nuklir masih dianggap sebagai suatu mimpi buruk di benak sebagian besar bangsa ini. Yang dikenal dari nuklir adalah dampak buruknya saja yang dengan sukses disebarkan pihak sekutu pada masa Perang Dunia II melalui bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, yang akhirnya mengakhiri perang dahsyat tersebut. Tragedi PLTN Chernobyl pada 1986 di Ukraina dikonsumsi secara mentah oleh publik yang termakan propaganda kaum yang tidak setuju dengan proyek PLTN.

Meminjam konsep dalam filsafat,kita takut pada sesuatu yang tidak kita ketahui. Seperti itulah kondisinya. Ketidaktahuan masyarakat dan pemahaman yang setengah-setengah membuat banyak pihak yang akhirnya takut. Padahal bahaya radioaktif, yang merupakan hal yang paling kita takutkan, telah diperhitungkan secara matang. Probabilitas katastrofi memang ada,tetapi sangat rendah. Yang kedua, dan yang paling parah, adalah ketidakpercayaan orang Indonesia terhadap kemampuan bangsanya sendiri.

”Orang Indonesia tidak percaya pada kemampuan insinyur-insinyur dari bangsanya sendiri. Mereka lebih percaya pada bule, sekalipun kapasitas kita bisa diadu dengan mereka,”ungkap Carunia Mulya Firdausy, Deputi Menristek Bidang Dinamika Masyarakat. ”Memang benar banyak bangsa kita yang tidak disiplin, tetapi itu tak bisa digeneralisir,” ungkap profesor yang juga merangkap sebagai focal point keamanan nuklir ASEANCOST tersebut.

Vietnam dan Thailand yang terhitung belakangan menapakkan kaki dalam proyek prestisius ini berderap lebih cepat dari Indonesia. Bahkan, Vietnam telah menargetkan PLTN mereka akan selesai pada 2020.setali tiga uang, Thailand juga telah mengerahkan pikirannya untuk melakukan proyek prestisius ini.Bahkan dalam suatu kesempatan, sang perdana menteri pernah mengatakan bahwa proyek PLTN itu ”seksi”.

Ketakutan dan penolakan yang sama terjadi juga di Vietnam dan Thailand.Namun,masyarakat di sana akhirnya bisa lebih menerima proyek yang memang memiliki risiko tinggi ini, tetapi juga dibayar dengan potensi hasil yang sangat besar. Apa yang dilakukan Vietnam dan Thailand ini sudah tepat mereka tidak ingin selamanya tergantung pada bahan bakar fosil.

Pembangunan PLTN ini juga bisa mengangkat derajat mereka. Bukan tidak mungkin, suatu saat ketika Vietnam sudah memiliki instalasi PLTN Indonesia akan mengirimkan ahli-ahlinya untuk belajar nuklir ke sana karena terlambat menyadari betapa pentingnya proyek ini.

Sosialisasi yang menyeluruh

Ketika masalah teknis sudah selesai dan dapat diatasi, jelas pemerintah harus berfokus untuk menyelesaikan faktor nonteknis yang menghambat tersebut, yaitu penolakan masyarakat. Sosialisi jelas menjadi kuncinya. Selama ini sosialisi yang digulirkan pemerintah cenderung hanya selalu mengangkat sisi positifnya. Sebaliknya, sosialisasi yang dilemparkan para penggiat antinuklir hanya baiknya.

Alhasil, di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, akhirnya masyarakat cenderung lebih percaya sosialisasi yang dilakukan penggiat antinuklir. Para birokrat juga perlu belajar cara bersosialisasi yang lebih elegan lagi.Masyarakat saat ini sudah lebih kritis dibanding masyarakat pada masa Orde Baru.

Pemerintah harus lebih terbuka dalam memaparkan bahaya yang mungkin timbul sehingga tidak terkesan hanya membesarbesarkan potensi sedangkan bahayanya disembunyikan di balik punggung. Janganpulahanya selaluberlindungdi balik kalimat ”masyarakat saat ini telah berubah dibanding dulu”.Pola pikir seperti itu tidak akan membawa kita ke mana-mana.

Masyarakat telah lebih kritis adalah hal yang baik. Kekritisan masyarakat telah ada pada kondisi ideal tersebut adalah hal yang diharapkan dalam alam demokrasi. Tinggal bagaimana para birokrat mampu melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan baik oleh Amerika Serikat (AS) yang memiliki 104 PLTN.

Padahal, setelah tragedi Three Miles Island, penolakan terhadap PLTN sangat gencar. Bahkan, film kartun The Simpsons yang sangat terkenal pun ikut dijadikan sarana kampanye anti- PLTN tersebut.Namun,semua itu bisa dilalui dengan sosialisasi yang baik dan menyeluruh hingga akhirnya pada‘90-anAS kembali mengaktifkan proyek PLTN-nya. (pangeran ahmad nurdin/ m azhar)

Advertisements