07 April 2008
KTNA Minta Lokasi PLTN Muria Dipindah
http://www.suaramerdeka.com

JAKARTA – Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional minta kepada pemerintah untuk memindahkan lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria, Jepara, ke tempat yang lebih aman. Untuk itu, KTNA mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu dikatakan Ketua Umum KTNA Nasional, Winarno Tohir, di Jakarta, Minggu (6/4). Menurutnya, pemindahan PLTN Muria ke daerah yang jarang penduduk dan jauh dari kegiatan perekonomian harus dilakukan. ’’Hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya dampak negatif terhadap kehilangan produksi beras dan pangan dalam jumlah sangat signifikan akibat pembangunan mega proyek tersebut,’’ kata dia.

Dengan adanya rencana pemerintah membangun PLTN di Semenanjung Muria, kata dia, kelompok tani yang tergabung dalam KTNA Jawa Tengah merasa terganggu ketentramannya dalam bercocok tanam padi. Padahal mereka saat ini sedang berjuang keras untuk berswasembada pangan kembali.
Berdasarkan hasil indentifikasi terhadap keresahan tersebut, umumnya KTNA di Kabupaten Jepara, Pati, Rembang, Kudus, Demak, Grobogan, dan Kota Semarang menyatakan takut adanya kebocoran PLTN yang dapat menimbulkan kematian massal. Selain itu, walaupun diawasi oleh perusahaan asing, rendahnya sumber daya manusia dari Indonesia dalam menangani PLTN juga masih diragukan.

Winarno mengungkapkan, Semenanjung Muria merupakan wilayah yang masih memiliki potensi gempa (gangguan alam). Bencana itu dapat menyebabkan kerusakan pada PLTN tersebut.

Pengurus KTNA Jateng, kata dia, menolak PLTN Muria karena dampak buruk pembangkit itu bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain itu, PLTN juga bisa mengancam tata kehidupan petani, bayang-bayang radio aktif jika terjadi kebocoran akan mencemari sistem usaha pertanian. ’’Kehidupan nelayan juga akan terancam karena untuk pendinginan reaktor dibutuhkan jutaan liter air setiap harinya.’’Hal tersebut, kata dia, akan memengaruhi biota laut, terutama penambahan panas suhu air laut. Para nelayan setempat juga tidak bisa melaut/menangkap ikan di sekitar kawasan proyek.
Konversi Lahan

Menurut Winarno, proyek PLTN tersebut akan menyebabkan konversi lahan pertanian produktif di darat maupun laut yang mengancam program pemerintah dalam meningkatkan produksi beras nasional. Karena itu, masalah PLTN itu perlu mendapat perhatian serius, mengingat lahan pertanian produktif di Pulau Jawa akan dijadikan lahan pertanian pangan abadi dan tidak akan dikonversi untuk kepentingan lain.

PLTN, menurutnya, tidak memberikan dampak positif secara langsung terhadap kehidupan petani. Di sisi lain tidak menguntungkan iklim investasi jangka panjang bagi bisnis pertanian sampai pengolahan (sistim agribisnis). Bahkan dimungkinkan akan terjadi PHK bagi karyawan perusahaan di sekitar Jepara, Kudus, dan Pati yang berasal dari keluarga petani.

Sementara jika sampai terjadi kebocoran reaktor, daerah ring I sampai ring III, kemungkinan juga sampai ke negara tetangga akan terancam radiasi zat radioaktif. Jika tidak terjadi kebocoran pun, limbah radioaktif yang berumur ribuan tahun akan mengancam sistem kehidupan makhluk hidup dan lingkungan.

Selain itu, tidaklah mudah untuk mengubah budaya dan perilaku petani beralih ke mata pencaharian di luar sektor pertanian. Saat ini, di enam Kabupaten (Kudus, Demak, Jepara, Pati, Grobogan, dan Blora) terdapat 6.471 kelompok tani, mencakup 383.085 keluarga petani, dengan luas lahan 256.773 hektare.
Dari luas lahan itu, dapat dihasilkan gabah 1.283.865 ton atau setara 667.000 ton beras dengan asumsi produksi 1 hektare menghasilkan 5 ton gabah.

Apabila petani di daerah tersebut melakukan eksodus, kata dia, produksi beras dan pangan akan hilang dalam jumlah sangat besar. Selain itu terdapat tenaga kerja non-pertanian (buruh) dalam jumlah besar yang terancam di-PHK.

Melihat kondisi lahan pertanian di wilayah tersebut, KTNA mengimbau pemerintah memprioritaskan pembangunan energi listrik yang ramah dan aman bagi lingkungan serta berkelanjutan. Dia minta agar pemerintah terus mengampanyekan program hemat energi serta penggunaan energi dari produk dan limbah pertanian, seperti biofuel, minyak jarak, minyak kelapa sawit, tetes tebu, dan singkong.(tri-48)

Advertisements