http://www.kompas.com
Jumat, 28 Maret 2008 | 02:23 WIB
Maria Hartiningsih dan Ahmad Arif

Faust sedang berada di puncak keputusasaan ketika sosok si cantik muda jelita, Marguerite, berkelebat. Niatnya bunuh diri urung. Filsuf renta itu mengingini Marguerite. Tetapi, keperkasaannya telah ditelan zaman. Maka pergilah ia kepada Mephistopheles, minta dikembalikan kemudaannya. Raja Iblis itu bersedia membantu dengan satu syarat: Faust harus menggadaikan jiwanya.

Dr Alvin M Weinberg, ahli teknologi nuklir dan penganjur penerapan tenaga nuklir untuk maksud damai, menggunakan istilah ”The Faustian Bargain” atau ”Kontrak Faust” sebagai metafora penerimaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fissi oleh masyarakat.

Weinberg tidak meramalkan andai kontrak Faust ditandatangani. Namun diakui, seberapa pun usaha memenuhi kewajiban sesuai kontrak, masyarakat tetap harus menanggung bahaya musibah PLTN. Ini sejalan dengan Opera Faust itu.

Marguerite dibuat tergila-gila pada Faust yang menjadi muda, tampan, dan perkasa. Namun, Mephistopheles ”menyetir” Faust untuk meninggalkan Marguerite agar Marguerite yang patah hati meminta pertolongannya dan jatuh ke genggam kekuasaannya.

Ilmuwan fisika Liek Wilarjo menggunakan potongan Opera Faust itu untuk mengingatkan bahwa ilmu adalah kekuasaan, dan teknologi adalah ”tangan” ilmu untuk menerapkan kekuasaan.

Dalam tulisannya yang terangkum di buku Melawan Iblis Mephistopheles: Bunga Rampai Tinjauan Kritis Anti-PLTN Fissi (2008) yang diluncurkan di Jakarta, Senin (24/3), ditegaskan, PLTN, termasuk reaktor pembiak cepat (fast breeder reactor), adalah alat kekuasaan itu.

Alat kekuasaan itu telah memecah persaudaraan antarmanusia. Di Desa Balong di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, desa terakhir di calon tapak ujung Lemah Abang, ketegangan terjadi antara pihak yang menolak dan mendukung PLTN (baca juga tulisan di halaman ini). Suasananya mengingatkan pada situasi daerah yang dilanda konflik.

Intensif

Aksi-aksi intensif menolak rencana pembangunan PLTN sejak tahun lalu, khususnya di Jepara, bisa dianalogikan dengan penolakan terhadap kontrak Faust.

”Calon kepala desa juga harus menandatangani kontrak menolak PLTN,” ujar Mbah Kasmiran (60-an) tentang Suwanto yang terpilih sebagai kepala Desa Balong.

Balong lantas menjadi pusat perhatian politisi. Itulah hakikat teknologi: ketika dicoba diterapkan isunya tak lagi cuma menyangkut soal teknis.

Pada tanggal 23 Juli 2007, anggota Komisi VII DPR, Alvin Lie dan Sonny Keraf, datang ke desa itu disambut lebih dari 1.000 warga. Mereka diminta menandatangani pernyataan menolak PLTN di depan warga masyarakat.

Tanggal 1 September 2007, di depan Gedung DPRD Jepara, Ketua Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurrahman Wahid mendeklarasikan pembentukan Garda Muria. Tugas pokoknya, menurut Sekjen DPP PKB Zannuba AC Wahid, adalah mengawal penolakan rencana pembangunan PLTN Muria, yang menurut rencana mulai dibangun tahun 2010 dan akan dioperasikan tahun 2016/2017.

Tugas lainnya, merawat dan melindungi situs-situs bersejarah, di antaranya makam para wali serta menjaga dan melindungi masyarakat dari intimidasi dan ancaman pihak-pihak yang hendak menggagalkan gerakan penolakan PLTN.

Pada 2 September 2007, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jepara bekerja sama dengan Lajnah Bahtsul Masail Jawa Tengah mengeluarkan fatwa, PLTN Muria haram hukumnya. Keputusan itu ditandatangani Ketua dan Wakil Tim Perumus, KH Kholilurrohman dan KH Ahmad Roziqin.

Toh ketegangan tidak mencair. Pihak yang menolak dan mendukung PLTN mengaku diteror secara tak langsung melalui layanan pesan singkat (SMS), telepon, maupun secara langsung, seperti pelemparan batu atau pengiriman paket berisi bangkai.

Isu bernada SARA mulai bertiup. Dalam diskusi di Jakarta, seorang peserta mengingatkan kemungkinan digunakannya isu komunis, seperti terjadi pada warga yang menolak proyek Kedungombo pada masa Orde Baru.

Penolakan warga dipicu ketiadaan akses informasi yang benar dan lengkap (baca juga Halaman 51). ”Sejauh ini pihak pemerintah tidak pernah menjelaskan bahaya PLTN,” ujar Lilo Sunaryo, Ketua Masyarakat Rekso Bumi (Marem). Pemaparan hanya dari sisi positif dan janji-janji perbaikan hidup, seperti ditegaskan Darul Hasyim Fath, juru bicara Koalisi Rakyat dan Mahasiswa Tolak PLTN (Kraton), adalah manipulasi. Dian Abraham dari Masyarakat Antinuklir Indonesia (Manusia) menambahkan, ”sosialisasi” seperti itu tak berbeda dengan indoktrinasi.

Namun, rakyat punya referensi sendiri. ”Ngurus sampah saja tak becus,” ujar Suyadi (56), warga Balong yang juga mengingatkan soal bencana lumpur Lapindo. ”Apalagi kalau terjadi radiasi. Kan, itu tak kelihatan.”

Meski masih berkutat pada ”asal bukan di halaman belakang rumah saya”, istilah yang dalam isu lingkungan dikenal sebagai NIMBY (not in my backyard), mereka tahu, urusan tanggung jawab sangat memprihatinkan di negeri ini.

Karena itu, ”Seharusnya penolakan PLTN harus dilakukan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Aksan Jamid, warga Ciputat, Jakarta, dalam diskusi di Jakarta, Senin lalu.

Menurut Arif Zayyn dari Wahana Lingkungan Hidup Jawa Tengah, dibutuhkan para pihak yang menjelaskan secara jujur risiko PLTN. ”Masyarakat cukup pintar menilai asal informasi tentang positif dan negatifnya disampaikan jujur,” kata Arif. Hal senada dikemukakan ahli fisika nuklir, Iwan Kurniawan.

Selama tak ada kejujuran, penerimaan terhadap PLTN adalah Kontrak Faust. Dan kontrak dengan iblis senantiasa berupa kontrak kematian.

Advertisements