Optimalkan Sumber Lain
Pemerintah Didesak Batalkan Pembangunan PLTN

pltn.jpgRabu, 26 Maret 2008 | 00:51 WIBJakarta, Kompas – Pemerintah didesak segera membatalkan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir berkapasitas 4.000 megawatt yang rencananya dibangun di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai jalan keluar, harus dioptimalkan penggunaan sumber energi lain, terutama sumber energi berkelanjutan.

Demikian dikemukakan anggota Komisi VII DPR yang membidangi energi dan lingkungan, Sony Keraf (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Alvin Lie (Fraksi Partai Amanat Nasional), ketika dihubungi Kompas, Selasa (25/3) di Jakarta.

Sementara itu, anggota DPR lainnya, Agusman Effendi, berpendapat agar pemerintah meneruskan sosialisasi proyek PLTN terhadap masyarakat.

”Persoalannya bukan pada kemampuan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Tetapi, pemerintah tidak benar-benar serius mengoptimalkan sumber energi berkelanjutan yang risikonya jauh lebih kecil dan penerimaan masyarakat pun jauh lebih terbuka,” kata Sony Keraf.

Menurut Sony, sikap tidak konsisten ditunjukkan pemerintah ketika berhasil mengajak para investor untuk mengolah bioenergi (biofuel atau bahan bakar nabati). Akan tetapi, para investor tersebut justru sekarang menghadapi ketidakpastian untuk memproduksi karena sistem rantai pemasaran dan pasar yang tidak jelas.

Memaksakan diri

Pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian Negara Riset dan Teknologi, menurut Sony, sudah terlalu memaksakan diri untuk membangun PLTN. Namun, di sisi lain malah tidak disiplin dan tidak konsisten menjaga program produksi energi dari sumber yang berkelanjutan.

”Program bioenergi akhirnya hanya menjadi program yang hangat-hangat tahi ayam,” kata Sony.

Menyinggung sikap pemerintah, Alvin Lie mengatakan, pemerintah, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seharusnya tegas membatalkan proyek PLTN.

”Pemerintah agar dengan segera mengeluarkan pernyataan pembatalan proyek PLTN, dilanjutkan dengan pembongkaran tower maupun kantor Badan Tenaga Nuklir Nasional di Balong, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, yang selama ini menjadi simbol realisasi pelaksanaan proyek PLTN,” kata Alvin.

Alvin juga mengemukakan, pemerintah juga harus menghentikan pembiayaan terhadap berbagai lembaga swadaya masyarakat yang setuju terhadap proyek PLTN.

Baik Alvin maupun Sony mengusulkan, pembatalan proyek pembangunan PLTN agar diikuti dengan ketegasan memproduksi sumber energi lainnya, selain bioenergi juga dari panas bumi atau geotermal.

”Pemanfaatan panas bumi untuk memproduksi listrik saat ini baru 4 persen. Kalau memang pemerintah benar-benar bermaksud mengatasi keterbatasan pasokan listrik misalnya di Jawa, pemanfaatan sumber energi panas bumi ini perlu ditingkatkan,” kata Alvin.

Menurut Agusman, untuk pembatalan proyek PLTN sebagai salah satu alternatif pemenuhan energi seperti diamanatkan undang-undang, sebetulnya tidak perlu amandemen terhadap perundang-undangan tersebut.

Sementara itu, Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman beberapa waktu sebelumnya menyatakan hal sebaliknya. Jika proyek PLTN ingin dibatalkan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, menurut Kusmayanto, harus diamandemen lebih dahulu.

Untuk merealisasikan undang-undang ini, pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. (NAW)

Advertisements