Oleh
George Junus Aditjondro
http://www.sinarharapan.co.id
Pro dan kontra terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Muria kini telah memasuki ranah agama, setelah sejumlah ulama Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah mengeluarkan fatwa haram terhadap PLTN, 1 September lalu.
Pengurus cabang NU Jepara, tuan rumah mubahatsah (pembahasan) yang mencetuskan fatwa haram itu, menolak pembangunan PLTN di Semenanjung Muria. Sementara itu, Pengurus Besar NU berpendapat nuklir—bukan PLTN—bersifat mubah (boleh, netral). Jadi, menghadapi penolakan warga NU di Jepara terhadap pembangunan PLTN di Semenanjung Muria, PB NU mengusulkan supaya PLTN dibangun di tempat lain saja.
Apa yang mendorong polarisasi itu? Dari pengamatan terlibat dengan aktivis anti-PLTN asal Muria sejak 1980-an, penulis berkesimpulan bahwa kontroversi pro- dan kontra-PLTN mencerminkan polarisasi antara arus atas dan arus bawah di lingkungan organisasi massa Muslim terbesar di Indonesia ini.
Seperti dikemukakan KH Nuruddin alias Gus Nung, Ketua PC NU Jepara: ”Arus atas yang cenderung halalkan PLTN, mewakili kalangan elite NU yang paham selera politik pemerintah dan kalangan pengusaha, dan melihat PLTN sebagai proyek menguntungkan yang bisa mereka akses. Arus bawah yang mengharamkan PLTN berasal dari kalangan grassroots NU yang kepentingan ekonomi dan politiknya sangat sederhana dan lokal, yang didukung oleh para aktivis NU berbasis LSM”. Begitu dikemukakannya kepada penulis, hari Ahad, 9 September lalu.
Sementara itu, arus bawah yang menolak PLTN merupakan hasil radikalisasi generasi muda NU selama dua dasawarsa. Proses ini didorong oleh tiga lembaga pengembang swadaya masyarakat (LPSM) yang didirikan selama era kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yakni Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat (Lakpesdam) dan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) di Jakarta, serta LKiS di Yogyakarta.
Lakpesdam berada secara struktural di bawah Pengurus Besar, yang diduplikasi oleh Pengurus Wilayah NU di sepuluh provinsi. Beberapa Lakpesdam wilayah—seperti di Jombang, Jawa Timur, dan di Makassar, Sulawesi Selatan—telah mendorong keterlibatan aktivis generasi muda NU dalam berbagai gerakan sosial yang radikal.
Seperti gerakan rekonsiliasi dengan korban tragedi 1965, gerakan mendukung penentuan nasib sendiri bangsa Timor Leste, gerakan perempuan, dan gerakan mendukung pluralisme antaragama.

Aktivis Gerakan Lingkungan
P3M tidak berada secara struktural di bawah PBNU. Dengan demikian, kiprahnya lebih bebas. Ketika Walhi mulai mencetuskan gerakan anti-PLTN, 27 tahun lalu, M. Nasihin Hasan, Ketua Presidium Walhi waktu itu, ”kebetulan” juga Direktur P3M.
Makanya, bersama penulis yang waktu itu Wakil Ketua Presidium Walhi, Nasihin mulai membumikan gerakan anti-PLTN di kampung kelahirannya di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Sekarang ini, Nasihin menjadi Direktur Lakpesdam NU di Jakarta, sehingga dapat dijamin bahwa gerakan anti-PLTN akan semakin melebar ke berbagai wilayah basis NU, seperti Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.
LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat) yang berlokasi di Yogyakarta boleh dikata paling radikal di antara ketiga LPSM itu. Lembaga ini tidak hanya menerbitkan buku-buku, tapi juga mengorganisir kegiatan-kegiatan belajar bersama di antara aktivis berlatar belakang NU dengan yang bukan.
Di antara pengamat Islam di Indonesia, LKiS juga dikenal sebagai kubu ”Islam kiri”. Gus Nung, yang sekarang Ketua PC NU Jepara, sebelumnya adalah Direktur LKiS. Ia terpaksa pulang ke Bangsri, Jepara, ketika ayahnya meninggal, sehingga ia harus menggantikan peran ayahnya memimpin pesantren peninggalan ayahnya.
Ketiga LPSM itu–ditambah berbagai LPSM yang didirikan aktivis generasi muda NU di kota-kota lain, seperti elSAD di Surabaya–mendorong radikalisasi NU, secara lintas generasi.
Keluarnya fatwa haram PLTN di Jepara itu merupakan hasil pertemuan antara generasi lulusan pondok dan lulusan universitas, di mana hasil refleksi ilmiah terhadap pembangunan dan pengoperasian PLTN diperhadapkan dengan refleksi agamawi para ahli fiqh di Jawa Tengah.
Mengikuti jejak Gus Dur, arus bawah NU ini juga lebih terbuka dalam perjuangan dan pergaulan mereka dengan para aktivis pro-demokrasi–khususnya aktivis gerakan lingkungan–yang bukan dari latar belakang NU, termasuk aktivis-aktivis anti-PLTN non-Muslim dari luar negeri. Hal ini membuat mereka terbuka untuk belajar dari pengalaman reaktor-reaktor tenaga nuklir yang pernah bermasalah, seperti Chernobyl di Ukraina, dahulu Uni Soviet.

Kedekatan dengan Dunia Bisnis
Di pihak lain, kedekatan sebagian tokoh PBNU dengan dunia bisnis yang berkaor-kaor tentang ”krisis energi” di Pulau Jawa, mendorong mereka mendukung cita-cita para ahli teknologi nuklir untuk mendirikan PLTN Indonesia yang pertama. Salah seorang tokoh PBNU ikut kecipratan proyek dari PLTU Tanjung Jati B di Jepara, yang bakal bertetangga dengan PLTN yang ingin dibangun oleh pemerintah.
Yang menarik adalah bahwa perusahaan raksasa yang kini mengelola PLTU itu, yakni Medco, milik keluarga usahawan-politikus Arifin Panigoro, yang sudah menandatangani perjanjian pembangunan PLTN bekerja sama dengan maskapai Korea Selatan, Korea Hydro and Nuclear Power Co. Ltd. (Warta Ekonomi, 20 Agustus 2007).
Namun bola salju sudah mulai bergulir. Gerakan sosial menolak ambisi Batan dan Menteri Ristek Kusmayanto Kadiman untuk mengalungi Semenanjung Muria dengan serangkaian reaktor nuklir yang masing-masing berkekuatan sampai 1.000 MW, dari hari ke hari semakin kuat.
Tanpa disadari, Menristek sendiri telah menyuntikkan ”amunisi spiritual” pada gerakan anti-PLTN itu. Dalam Dialog dan Mubahatsah Alim Ulama yang diselenggarakan PC NU Jepara, Sabtu, 1 September lalu, sang Menteri memuji-muji pertemuan yang mempertemukan ilmuwan/wati dan ulama, sehingga ilmu dan agama akan saling melengkapi.
Mengapa? Sebab ”ilmu dan ulama, sama-sama mengandung tiga huruf: alif, laam, dan miim”, begitu kata sang Menteri. Ucapan itu sangat mengetuk hati para ulama yang hadir, sebab ketiga huruf Arab itu membuka surat pertama dalam Al-Quran, yakni Surat Al-Baqaroh. Tahu-tahu, kesatuan antara refleksi ilmiah dan refleksi agamawi di Jepara itu menghasilkan fatwa haram PLTN yang begitu meresahkan para pendukung PLTN.

Penulis adalah pengamat proyek-proyek pembangkitan tenaga listrik skala besar. Aktif dalam gerakan anti-PLTN di Indonesia sejak tahun 1980.

Advertisements