BERITA UTAMA
Suara Merdeka, 14 Maret 2008
Menristek Tak Bisa Paksa Masyarakat

JEPARA- Pernyataan Menristek Kusmyanto Kadiman dalam jumpa pers di Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo sebagaimana dilansir Suara Merdeka, Kamis (13/3), kembali mengundang reaksi masyarakat Jepara, terutama calon tapak PLTN Muria.

Kelompok yang menentang rencana pembangunan PLTN di Desa Balong, Kecamatan Kembang menegaskan, Menristek tak bisa memaksakan realisasi megaproyek tersebut, kendati dia mendasarkan pada undang-undang.

“Menristek jangan terus mencari celah, dengan mengutip undang-undang (UU) terkait rencana pembangunan PLTN. Masyarakat tidak akan terpengaruh dan tidak mau dipaksa untuk menyetujui rencana itu. Penolakan terhadap rencana pembangunan PLTN bagi masyarakat Balong tidak bisa dihentikan,” kata Setyawan Sumedi, tokoh dari Desa Balong, desa yang disebut sebagai calon tapak paling strategis di Indonesia, kemarin.

Dia melontarkan hal itu terkait pernyataan Menristek bahwa rencana pembangunan PLTN Semenanjung Muria jalan terus. Dasarnya adalah UU nomor 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dia menegaskan proyek bernilai puluhan triliun rupiah itu dimulai 2015-2019 dan tendernya direncanakan 2008.

Juru Bicara Koalisi Rakyat dan Mahasiswa Tolak PLTN (Kraton), Darul Hasyim Fath menegaskan, kerelaan Menristek dinilai sebagai orang keras kepala, tidak memiliki relevansi dengan rencana pembangunan itu. “Sangat ironis seorang menteri mengungkap karakter personalnya dalam menjawab aspirasi masyarakat,” katanya.

Kraton kini sedang mendekat ke DPR, dengan mengusulkan revisi terhadap beberapa pasal di UU tentang Ketenaganukliran yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, termasuk akan menambah usulan revisi di beberapa pasal di UU No 17/2007 itu.

Garda Muria, lembaga bentukan mantan presiden Gus Dur mengingatkan Menristek agar tidak memaksa masyarakat dalam meloloskan proyek itu. “Jika Menristek terus memaksa, masyarakat akan melawan dengan caranya pula,” kata koordinator Garda Muria, Zakariya Anshori.

Wakil Ketua DPRD Jepara Ahmad Sholihin menyatakan, pemerintah harus mengkaji ulang membangun PLTN di Jepara. Masyarakat menolak, para kiai yang membahas rencana itu di Jepara mengharamkan karena potensi dampak buruknya lebih besar dan para pakar yang ahli juga sebagian menolak. Proyek itu jangan dipaksakan di Jepara saat kondisi seperti ini.

Wakil Ketua Komisi VII (Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, serta Lingkungan Hidup) DPR RI Sonny Keraf mengatakan, Menristek boleh berpijak pada UU 17/2007. Tapi pelaksanaannya harus didahului analisi mengenai dampak lingkungan (amdal).

Penerimaan masyarakat sekitar adalah hal wajib dalam amdal. Jika tidak dipenuhi, proyek itu cacat dan harus dibatalkan. Tidak hanya di Jepara, tapi proses ini harus dilalui jika rencana tapak dipindah ke titik lain.

“Di DPR, kami berkali-kali mengatakan kepada pemerintah tentang kenyataan masyarakat Jepara. Pada saat yang sama kami mendorong diversifikasi energi yang lebih ramah lingkungan, bukan yang rawan risiko,” ujar dia.

Tunggu Perpres
Menurut Kepala Biro Kerjasama Hukum dan Hubungan Masyarakat Batan Ferhat Aziz, rencana proses pembangunan PLTN yang dikerjakan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), tetap berjalan. Kini Batan sedang menunggu keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan tim nasional untuk mempersiapkan pembangunan PLTN.

Dia mengatakan, seharusnya pada tahun ini Perpres tersebut sudah diterbitkan, sehingga proses tender PLTN dapat dilaksanakan. “Dengan keluarnya perpres, berarti ada kepastian tentang pembangunan, sebenarnya tahun ini sudah bisa tender.” Dia mengatakan, dengan belum keluarnya Perpres, maka yang dapat dilakukan Batan yakni terus meng-update studi tapak.

Terkait wacana pemindahan lokasi pemindahan PLTN dari Jepara ke tempat lainnya seperti Kalimantan, Ferhat mengatakan, pihaknya tetap siap bila kemungkinan tersebut benar-benar terjadi, walaupun menurutnya yang paling tepat pembangunan tetap berada di wilayah Jawa.

Dia menambahkan, terkait penolakan warga setempat terhadap rencana pembangunan PLTN, Batan berjanji terus melakukan sosialisasi yang lebih baik. Penolakan terjadi karena masyarakat tidak mengetahui secara persis tentang manfaat dan risiko PLTN. “Kami meyakini penolakan itu didasari kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Selain mungkin masalah ini dicampuri masalah-masalah lain di luar PLTN, seperti kepentingan politik atau yang lainnya,” kata Ferhat. (H15,J21-46)

Advertisements