Krisis Listrik,PLTN,dan Panas Bumi
Selasa, 04/03/2008
http://www.seputar-indonesia.com
Don’t put your eggs in one basket. Jangan letakkan telur-telur Anda dalam satu keranjang. Itulah peribahasa klasik orang Inggris dalam berinvestasi.Sebab,jika keranjang itu pecah,semua telur Anda akan pecah.

Ini berbeda bila telur-telur Anda diletakkan dalam beberapa keranjang. Jika salah satu keranjang itu jatuh, maka tidak semua telor Anda akan pecah.Masih ada yang selamat. Penggalan peribahasa Inggris itu tampaknya cocok untuk direnungkan para pemimpin PLN. Gara-gara sumber energinya sebagian besar tergantung pada batu bara, kemudian pelayaran kapal pengangkut batu bara terganggu, aliran listrik pun tersendat. Byarpetaliran listrik itu tak hanya terjadi di kota kecil, tapi juga di kota besar, bahkan di Ibu Kota Jakarta. Akibat terganggunya setrum tersebut,kegiatan ekonomi dan industri nasional menderita kerugian triliunan rupiah.

Orang bilang, hanya keledai yang bisa terperosok pada lubang yang sama. PLN memang bukan keledai, tapi kasus rutin yang menimpa PLN itu hampir sama dengan makna peribahasa itu. Bahan bakar lebih dari 75% pembangkit listrik di Indonesia tergantung pada solar, gas alam, dan batu bara. Ketiga jenis bahan bakar tersebut membutuhkan transportasi untuk sampai ke lokasi mesin pembangkit listrik.Jika transportasinya terganggu karena cuaca buruk dan gelombang laut besar, operasi mesin pembangkit listrik itu terganggu.

Akibatnya, pasokan listrik nasional pun tersendat. Itulah yang terjadi belakangan. Memperhatikan peristiwa tersebut, pemerintah, dalam hal ini PLN, harus mencari terobosan baru yang serius. Salah satunya memanfaatkan panas bumi dan energi nuklir. Bahan bakar kedua sumber energi ini tak membutuhkan transportasi.

Panas Bumi

Indonesia sebagai negeri kepulauan yang terletak dalam ring of fire (cincin gunung api) mempunyai sumber panas bumi yang melimpah. Sekitar 40% sumber panas bumi di dunia terdapat di Indonesia.Jika panas bumi di Indonesia dimanfaatkan dengan baik,bisa menyuplai listrik sebanyak 27.000 MW.

Jumlah listrik dari energi panas bumi ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia saat ini.Sekarang saja kapasitas daya terpasang listrik di Indonesia baru mencapai 25.000 MW.Ini artinya, potensi energi panas bumi di Indonesia sangat besar. Sebagai gambaran, potensi panas bumi sebesar 27 MW tersebut setara dengan energi yang dihasilkan dari pembakaran 12 miliar barel minyak bumi untuk pengoperasian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) selama 30 tahun.

Sayangnya, potensi gigantik itu belum dimanfaatkan. Saat ini,pemanfaatan potensi panas bumi baru 3%. Dari kenyataan tersebut,pemerintah baru berencana menaikkan kontribusi panas bumi sebanyak 5% dari kebutuhan listrik nasional. Tapi sayang, rencana itu—sebagaimana tertuang dalam Perpres No 5/2006 mengenai Kebijakan Energi Nasional— belum terlaksana sepenuhnya sampai sekarang. Pengembangan potensi panas bumi di Indonesia ini didasari oleh tiga hal.Pertama, karena potensinya amat besar dan letaknya di daerah yang amat membutuhkan perluasan listrik.

Potensi ini sebagaimana terlihat pada panas bumi di Seulawah Agam (NAD),Tampomas dan Cisolok- Cisukarame (Jawa Barat), Gunung Ungaran (Jawa Tengah),Ngebel Wilis (Jawa Timur), dan Jailolo (Halmahera, Maluku Utara).Kedua, karena melambungnya harga BBM yang mencapai USD100 per barel sehingga mendorong penggunaan bahan bakar alternatif.Ketiga, karena isu pemanasan global akibat penggunaan bahan bakar fosil. Dalam kaitan terakhir, energi panas bumi dapat berperan dalam mengurangi gas rumah kaca tersebut.

Di samping menerbitkan Perpres 5/2006, Pemerintah telah menerbitkan pula Undang-Undang No 27/2003 tentang panas bumi, dan Peraturan Pemerintah No 59/2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi.Undang-undang dan peraturan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan panas bumi. Sampai di sini,lantas bagaimana pelaksanaannya? Tersendat dan berjalan di tempat.Ada yang menduga, hal itu terjadi karena biaya pembangunan pembangkit listrik panas bumi sangat mahal.

Namun,dengan kenaikan harga BBM yang mencapai lebih dari USD100 per barel,biaya pembangunannya jadi murah.Selainkarenabiaya yangmahal, ada pula yang menduga pembangunan pusat listrik tenaga panas bumi itu kurang diminati ”petinggi negeri ini” karena tidak menghasilkan rente ekonomi yang panjang seperti halnya pembangunan listrik tenaga uap yang menggunakan bahan bakar batu bara, gas, dan minyak. Mana yang benar, hanya Tuhan yang tahu!

PLTN Aman

Di samping pengembangan energi panas bumi untuk pembangkit listrik, Indonesia perlu memikirkan pengembangan energi nuklir untuk pembangkit listrik (PLTN – Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir).

Sejak 1970-an, Indonesia sudah mulai mengembangkan penelitian energi nuklir untuk kehidupan manusia,jauh sebelum Korea Selatan melakukannya.Kini,pada 2008, Korsel sudah bisa memenuhi 40% kebutuhan listrik nasionalnya dari PLTN, Indonesia malah belum apa-apa. Belakangan, masalah pembangunan PLTN ini makin terganggu karena adanya penolakan dari masyarakat dan elite politik.

Indonesia seharusnya perlu banyak belajar dari Prancis. Negerinya Zidane itu 80% kebutuhan listrik nasionalnya dipasok PLTN. Saat ini, negeri seluas Pulau Kalimantan itu mempunyai 58 PLTN dan akan bertambah lagi di tahun-tahun mendatang. Ke depan, Prancis bertekad akan mengekspor listrik ke negaranegara lain. Itulah tragisnya psikologi masyarakat Indonesia: sumber energi melimpah, malah diabaikan begitu saja.

Padahal, krisis listrik tiap tahun melanda. Karena itu, ke depan pemerintah perlu memilih pimpinan PLN yang kreatif, inovatif, dan berani menghadapi tantangan besar untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan tenaga nuklir.Tanpa itu semua, bersiap-siaplah menghadapi problem byarpet dan mati listrik yang menjengkelkan.(*)

Ir. Wahyudin Munawir
Anggota Komisi VII DPR RI

Locals reject nuclear project on Mount Muria
Suherdjoko ,  The Jakarta Post ,  Jepara   |  Fri, 02/29/2008 1:30 AM  |  Headlines
http://www.thejakartapost.com
Up to 3,000 villagers staged a rally in Jepara, Central Java, Thursday to oppose the planned construction of a nuclear power plant on the regency’s Mount Moria.
The protesters, mostly residents of Balong village in the Kembang subdistrict, as well as students and activists, carried protest posters and banners.
They converged at a building in the middle of a sugar cane plantation which served as the National Atomic Energy Agency’s Ujung Lemah Abang Nuclear Power Station Safety and Research observation facility.
They stopped at the building entrance and addressed the crowd on the risks associated with nuclear power and later worked together to form the foundation of a concrete wall.

“This is our fourth protest since last year,” rally coordinator Firdaus Rahmadi told The Jakarta Post at the site on Thursday.
“We only sealed the building symbolically in the three earlier demonstrations, but now we are really sealing it with a concrete wall.”

He said despite the protests, the government had not been decisive on the construction of the power station, which he said it had planned since the 1980s.

“The presence of the office, built in 1995, indicates that the government will resume with its plan,” Firdaus said.
“We have decided to oppose it due to the risks it would pose to our lives.
“We also demand the central government to revoke the law pertaining to nuclear energy enacted in 1997,” he said.

The idea on the nuclear power plant came from former vice President B.J. Habibie when he was minister for research and technology in the 1990s and it won support from former president Soeharto.

The plan was closely linked with the construction of the large Kedung Ombo dam, but the project was stopped after it met with strong opposition both at home and overseas.
Bricklayers and residents worked hard to erect the wall which measured around eight meters in length.
Trucks carrying sand, bricks, cement and water were going back and forth at the site, right in front of security guards.

Mufid Busyairi, a legislator of the National Awakening Party (PKB) and member of the agriculture and forestry affairs commission at the House of Representatives, was picked to lay the wall’s corner stone, which was followed-up by Balong village officials and residents.

“I purposely came here to observe the public’s aspirations firsthand,” Mufid said.

A number of House members have reportedly decided to oppose the planned nuclear power station.

Those who come from the Jepara electoral district have long-since opposed it.
“But the House is split over the plan,” Mufid said.
Balong village chief Suwanto was compelled to engage in the brick-laying activity because residents urged all village officials to take part.
“I’m in the middle. I can only follow the wishes of the people,” Suwanto said.
“But on the other hand I also wish they could comply with the existing law.
“I’m grateful they have never resorted to anarchy during the series of protests so far,” he said.
A philosophy student at the Gadjah Mada University in Yogyakarta, Darul Hasyimfath, said he was surprised to see House members at the protest in favor with the people.

“Don’t be a hero in this issue,” he said,

“Even we students, who had earlier informed people of the hazards of nuclear energy, feel that we haven’t done anything special.
“The local residents are actually the champions.
“They fight for the cause.

Advertisements