http://www.thejakartapost.com
Mismanagement not energy crisis, says nuke society
Erwida Maulia, The Jakarta Post, Jakarta

Academics joined forces Saturday to oppose a plan to build a “dangerous” nuclear power plant, dismissing the government’s claim Indonesia is facing an energy crisis.

At a gathering at the Driyarkara Institute of Philosophy and Social Sciences, Central Jakarta, they said “mismanagement and incorrect energy policy” was what had actually occurred.

They demanded that the government cancel a plan to construct a nuclear power plant on the Muria Peninsula in Central Java, saying it was too risky and that Indonesia wasn’t ready yet.

“Indonesia has other alternative energy sources, such as geothermal and tide flows. Why doesn’t the government develop these instead of building such a high-risk nuclear plant?” said group member Sonny Keraf, who is a former state minister for the environment.

Sonny, now deputy chairman of the House of Representatives energy commission, said he doubted the country’s “ability and discipline” on the point of nuclear plant maintenance, which is crucial for safety.

Also at the meeting were human rights campaigner Soetandyo Wignjosoebroto, women’s activist Saparinah Sadli, Muslim scholar Siti Musdah Mulia, Jesuit priest Franz Magnis-Suseno and other academics from various universities.

At the event the intellectuals officially dubbed themselves the Nuclear Plant Awareness Society.

Franz said that despite rejecting the planned power project in Muria, the group did not rule out the possibility that Indonesia might need nuclear power plants in the future.

“The country can take a nuclear power plant into account after it has managed to improve things that make it not qualified to have it now,” said Franz, who moderated the forum.

The government is planning to begin the construction of the nuclear power plant in Muria Peninsula by 2010 or 2011, despite opposition, including from the local community.

The plan is opposed by leaders and activists of Nahdlatul Ulama, the country’s largest Muslim organization, whose stronghold is Java.

The Muria plant is expected to start operating in 2016 and supply between 4,000 and 6,000 megawatts of electricity to Java and Bali.

State Minister for Research and Technology Kusmayanto Kadiman said Friday the country needed a nuclear power plant immediately to end dependency on diesel and coal.

Jakarta has been preparing for rolling power outages which can last up to several hours as state electricity firm PT PLN is being made to ration a dwindling coal supply.

Severe outages plagued Java and Bali last week after bad weather hampered coal deliveries and left two major power plants in Java with only enough coal for a couple of days.

Kadiman said his ministry had surveyed 16 locations and found the Muria Peninsula the most suitable due to its “stability”.

At the Saturday gathering, supporters of the Muria nuclear power project were present but didn’t participate. They were grouped in the Energy and Environment Awareness Society (MPEL) established by retired senior officials of the National Atomic Energy Agency (Batan).

MPEL said Indonesia was ready to build a nuclear plant, citing Batan’s years of experience in operating three nuclear reactors in Java — Bandung, Yogyakarta and Serpong, Banten.

“We’ve operated the reactors for years and never had any noteworthy problems.

“We don’t have to worry about the safety of a nuclear plant because it is equipped with security systems to prevent possible accidents,” MPEL spokesman Adjar Irawan Hidayat told The Jakarta Post.

He said the nation shouldn’t be worried about a Chernobyl-type disaster.

“We have state-of-the-art nuclear technology to prevent such a thing from happening,” he claimed

http://www.kompas.com
Jangan Suka Cela Negara Sendiri
Wapres Kunjungi Korea Selatan

Senin, 25 Februari 2008 | 01:15 WIB

J Osdar

Seoul, Kompas – Sekali lagi, Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengharapkan kepada seluruh bangsa Indonesia agar tidak mudah mencela atau menjelek-jelekkan negaranya sendiri. Ia mengatakan bahwa keadaan ekonomi di Indonesia saat ini semakin membaik.

Menurut Wapres, membaiknya ekonomi ini bisa dilihat kalau kita berjalan dari Bandara Soekarno- Hatta di Cengkareng ke Jakarta yang kini semakin lama waktunya. ”Ini karena semakin macet. Itu artinya semakin banyak orang punya mobil,” katanya.

Ia melanjutkan, kondisi sudah sangat baik sekali. Kalau di Jakarta jalan macet, itu artinya makin banyak mobil di Jakarta. Yang kurang memang ruas jalannya.

Wapres menyatakan hal itu dalam pertemuannya dengan masyarakat Indonesia di Korea Selatan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Korsel di Seoul, Minggu (24/2). Wapres didampingi Ny Mufidah Kalla, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, dan Dubes RI untuk Korsel Jacob Tobing. Kalla berada di Korsel mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri pelantikan presiden ke-17 Korsel, Lee Myung-bak, Senin ini.

Listrik bukan kurang

Selain kemacetan jalan sebagai petunjuk membaiknya perekonomian Indonesia, Kalla juga memberi contoh semakin sering matinya listrik sebagai bukti perekonomian membaik pula. ”Kenapa itu? Bukan karena listrik kurang. Ini karena semakin banyak orang yang menggunakan pendingin (AC). Kita terlambat membangun pembangkit tenaga listrik. Seandainya ada yang jual listrik eceran, kita bisa beli,” ujarnya lagi.

Menurut Wapres, saat ini tidak ada jalan lain kecuali harus hemat listrik. ”Jika kita menaikkan tarif listrik, orang marah. Tak ada jalan lain kecuali hemat. Sulitnya, orang tak mau hemat listrik karena murah. Disuruh hemat tidak mau dinaikkan harganya, marah. Akibatnya, ya mati lampu saja,” kata Kalla, disambut suara hadirin yang menggerutu.

Banyak hal yang disampaikan Wapres dalam pertemuan itu. Kemarin adalah hari pertama ia berada di Korsel. Selanjutnya, ia akan berkunjung ke Jepang.

Kalla juga berbicara tentang kemungkinan penggunaan tenaga nuklir yang masih banyak ditentang warga. Kendala lain adalah soal disiplin orang Indonesia. ”Kita masih mudah sembrono atau ceroboh. Ini cukup bahaya,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan mengenai pertahanan negara menghadapi berbagai macam tekanan dari negara lain, termasuk dari negara tetangga, Kalla mengatakan, ”Indonesia siap perang atau damai. Tapi kalau bisa, jangan dengan peranglah, damai saja.” www.kompas.com
Warga Jepara Curhat PLTN

Sabtu, 23 Februari 2008 | 11:02 WIB
JAKARTA, SABTU – Masyarakat Balong, Jepara, Jawa Tengah resah. Keresahan mereka terkait adanya wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di wilayah mereka.

Sumedia, salah seorang perwakilan Masyarakat Balong mengungkapkan hal tersebut dalam Forum Keprihatinan yang digagas para Akademisi dan Tokoh Masyarakat, di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta, Sabtu (23/2).

“Dari awal tidak ada pemberitahuan dari pemerintah daerah, tiba-tiba kami melihat ada alat-alat berat yang katanya untuk membangun PLTN. Kami menyatakan menolak, karena saat ini pembangunan PLTN di Balong belum terlalu dibutuhkan,” cerita Sumedi.

Meskipun sekarang di lokasi yang direncanakan akan dibangun PLTN tidak dijumpai lagi alat-alat berat, menurut Sumedi warga sering melihat adanya rapat-rapat yang diadakan di Balong.

“Tapi rapat apa nggak tahu. Makanya kami mohon dukungan semua pihak agar rencana tersebut jangan sampai terlaksana,” lanjut dia.Sementara itu, Gus Nung, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) mengatakan di tubuh NU sendiri tidak satu suara. Ada yang pro, ada pula yang kontra terhadap rencana pembangunan PLTN di Jepara.

“Dalam sebuah forum malah yang dinyatakan haram itu adalah pembangunan PLTN di Muria, kenapa yang di Jepara tidak? Kami menyeranng pemerintah, tapi yang marah justru Pak Hasyim Muzadi. Membuat kami bertanya-tanya, ini permainan karambolnya gimana tho? Tapi saya tahu lah kepentingan Pak Hasyim,” kata Gus Nung.

Dalam forum keprihatinan ini, terdapat 22 orang yang berdiskusi mengenai rencana pembangunan PLTN di sejumlah daerah. Dua puluh dua orang tersebut terdiri atas akademisi, tokoh masyarakat dan anggota dewan. (ING)-

http://www.kompas.com
Akademisi Desak Pembatalan Pembangunan PLTN Muria
Artikel Terkait:

Sabtu, 23 Februari 2008 | 13:56 WIB

JAKARTA, SABTU – Dua puluh dua akademisi dan tokoh masyarakat yang menamakan dirinya Masyarakat Peduli Bahaya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), mengeluarkan pernyataan sikap mendesak pemerintah membatalkan segala upaya membangun PLTN Fissi di Semenanjung Muria.

Poin-poin pernyataan sikap tersebut, dengan pertimbangan Risiko PLTN Fissi Muria terlalu tinggi, tidak ada urgensi untuk membangun PLTN Fissi Muria, banyak sumber energi alternatif yang ramah lingkungan untuk dikembangkan di Indonesia dan adanya penolakan dari masyarakat Indonesia khususnya masyarakat setempat.

Pernyataan tersebut disampaikan di akhir diskusi yang berlangsung lebih dari 4 jam, di Sekolah Tingggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta, Sabtu (23/2).Salah satu anggota forum tersebut, Romo Franz Magnis Suseno mengatakan forum ini akan segera menyampaikan pernyataan tersebut kepada pemerintah.

“Kami tidak akan berbondong-bondong, atau teriak-teriak karena akademisi punya cara sendiri. Kami sakan sampaikan pada pemerintah bahwa pembangunan PLTN ini berdampak pada masyarakat yang amat berkeberatan dengan rencana tersebut,” ujar Romo Magnis dalam jumpa pers usai diskusi.

Ditambahkan pula, meski tidak ada langkah konkrit yang ekstrim, dukungan dari masyarakat luas akan membuat orang-orang yang berencana membangun proyek PLTN akan berpikir keras.

“Untuk merumuskan pernyataan ini, kami sudah melakukan proses dialog yang panjang,” lanjut dia.Beberapa anggota penggagas selain Romo Magnis, ada pula Sony Keraf ( Wakil Ketua Komisi Energi DPR ), Heru Nugroho (Sosiolog UGM), Saparinah Sadeli (Psikolog UI) dan Damardjati Supadjar (Filsuf UGM).

Tender proyek PLTN Fissi Muria ini direncanakan berjalan tahun 2008, dan tahap kosntruksi direncanakan akan dimulai pada tahun 2010/2011. PLTN Murisa diproyeksikan akan memenuhi kebutuhan energi listrik 4000-6000 megawatt (MW) untuk tambahan pasokan energi listrik di Jawa-Bali. (ING)

http://www.kompas.com
Benahi Kelistrikan
PLN Dapat Pasokan BBM Lebih Murah Dari Swasta

Senin, 25 Februari 2008 | 01:18 WIB

jakarta, kompas – Pemadaman di sebagian Jawa Bali pekan lalu menunjukkan perlu ada pembenahan menyeluruh dalam penyediaan tenaga listrik. Selain mempertegas kebijakan penyediaan energi primer, pemerintah juga harus membenahi inefisiensi PT Perusahaan Listrik Negara.

”Apa memang pemadaman semata akibat tidak adanya jaminan pasokan atau di saat yang sama banyak pembangkit rusak sehingga daya yang hilang sangat besar. Kenapa tidak dilakukan penyelidikan, apa penyebabnya,” ujar pengamat kelistrikan Nengah Sudja, Minggu (24/2).

Ia memperhitungkan dengan kapasitas terpasang pembangkit di sistem Jawa Bali 21.000 Mega Watt (MW), seharusnya masih ada cadangan 6.000 MW ketika beban puncak. Laporan PT PLN menunjukkan, daya berkurang 3.000 MW dengan tidak optimalnya lima pembangkit.

Menurut Nengah, kalau semua pembangkit beroperasi, seharusnya masih ada cadangan 3.000 MW, sehingga tidak perlu ada pemadaman. ”Pemerintah harus memeriksa PLN, apa yang sebenarnya terjadi. Apa betul gangguan pasokan semata karena cuaca. Faktanya, PLTU Paiton yang dikelola swasta tidak ada gangguan pasokan,” kata Nengah.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menilai penyediaan listrik yang melibatkan pemerintah sebagai regulator, dan PLN produsen penyedia energi primer, tidak berjalan sebagai sebuah sistem. ”Kalau memang ada gangguan pasokan karena faktor cuaca dan keterbatasan kapal, ini kan terjadi sejak sebulan lalu, mengapa tidak ada koordinasi antarinstansi terkait,” kata Fabby.

Ia mengatakan kerugian yang ditimbulkan akibat kegagalan manajemen pasokan bahan bakar merugikan negara. Sebab, PLN membakar lebih banyak bahan bakar minyak untuk menggantikan batu bara. ”Kebutuhan BBM PLN untuk pembangkit di Jawa naik dua kali lipat bulan Februari ini,” ujar Fabby. Ditegaskan, dalam jangka panjang, pemerintah perlu memikirkan jaminan pasokan energi primer.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui, kekurangan daya listrik sudah diperkirakan akan terjadi tahun ini sampai 2009. “Ini karena pada tahun-tahun lalu, kita belum membangun kembali pembangkit listrik, meskipun sudah terjadi peningkatan konsumsi listrik,” ujarnya.

General Manager Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali PT PLN Muljo Adji menjelaskan, kondisi kelistrikan sistem Jawa Bali, sudah normal Senin ini. ”Kapal sudah masuk, stok batu bara untuk PLTU Tanjung Jati B sudah 40.000 ton. Diharapkan dalam tiga hari total cadangan bisa 66.000 ton. Setelah itu, kami harapkan kapal kedua masuk,” kata Muljo.

Adapun kondisi PLTU Cilacap masih belum aman. Sejak Minggu, daya pembangkit itu kembali diturunkan dari 160 MW menjadi 85 MW. Kapal batu bara dijadwalkan merapat hari ini, Senin (25/2). Sedangkan, PT Bukit Asam Unit Tarahan memastikan pengiriman batu bara ke PLTU Suralaya lancar. Gelombang tinggi di perairan Selat Sunda dalam tiga pekan terakhir tidak mengganggu operasional kapal.

Pasokan BBM

Anggota Komisi VII DPR Suharso Monoarfa mengatakan, karena PLN masih bergantung pada bahan bakar minyak, BUMN itu harus didorong lebih bebas mendapatkan pasokan dengan harga lebih murah. Tahun 2007, pemakaian BBM PT PLN 10,03 juta kiloliter. Tahun ini, diperkirakan kebutuhan BBM 10,53 juta kilolite. Namun, pemerintah hanya menyetujui 9,1 juta kiloliter.

Hasil lelang pengadaan BBM PT PLN yang diumumkan pekan lalu menunjukkan, perusahaan swasta bisa memasok lebih murah dari Pertamina. PLN melelang pengadaan minyak solar sebanyak 1 juta kiloliter.

Shell Indonesia memenangkan pasokan untuk Grati dan Belawan dengan harga MOPS plus 1,95 persen. Aneka Kimia Raya Corporindo memenangkan pasokan untuk PLTGU Pontianak dan PLTGU Tanjung Batu dengan tawaran MOPS masing-masing plus 7,45 persen dan 8,3 persen. Adapun PT Patra Niaga, anak perusahaan Pertamina menawarkan MOPS plus 9,5 persen.

Biaya Produksi Naik

Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat, pemadaman listrik telah menaikkan biaya produksi industri kecil dan menengah (IKM) sekitar 10 persen.

Padahal, saat ini IKM tidakdapat menaikkan harga produknya karena daya beli masyarakat yang relatif rendah. Akibatnya, IKM harus mengurangi margin keuntungannya.

Industri pembibitan ayam misalnya, biaya produksinya naik 2-3 persen dari biasanya. Pengalihan sumber energi listrik dari PLN ke generator set membuat biaya listrik di Industri pembibitan naik 20 persen tiap killowatt-nya. “Memang dampaknya tidak begitu besar terhadap biaya produksi, tetapi waktunya tidak tepat karena daya beli masyarakat masih rendah,” kata Paulus Setiabudi, Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas.

Menanggapi kerugian yang ditanggung UKM akibat pemadaman listrik, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali menyatakan,” Semestinya ada pertanggungjawaban moral dari PLN. Kalau pelayanan buruk, ya harus ada kompensasi kepada pelanggan listrik, khusus UMKM,” kata Suryadharma.

Kompensasi itu, menurut Suryadhamra, sangat perlu, sebab jika pembayaran tagihan listrik terlambat, pelanggan dikenakan denda atau listriknya diputus. “Kalau mau fair, kompensasi akibat pemadaman listrik haruslah diberikan,” ujar Suryadharma. (DOT/HAR/HLN/OIN/MAS/OSA)

http://www.kompas.com
ANALISIS EKONOMI
Senin, 25 Februari 2008 | 02:08 WIB
by
Faisal Basri

Negeri kita dikaruniai aneka ragam sumber daya alam: kekayaan gas alam dan batu bara melimpah, sinar matahari memancar sepanjang tahun, pegunungan dan hutan yang menangkap air dari curah hujan yang tinggi, kekayaan laut tak terbilang.

Dengan karunia kekayaan yang melimpah ini, seharusnya seluruh penjuru Tanah Air terang benderang, jalan-jalan di kota dan desa, rumah-rumah penduduk dialiri listrik berkecukupan, segala kegiatan usaha bisa beroperasi 24 jam berkelanjutan dan menghasilkan produk-produk bermutu dan berdaya saing.

Kenyataannya berbeda. Selama belasan tahun terakhir, electrification ratio (rasio kelistrikan) praktis jalan di tempat. Hanya sekitar separuh rumah tangga yang beroleh aliran listrik. Bandingkan dengan Vietnam yang sudah 79 persen, Filipina 80 persen, Thailand 84 persen, dan China 99 persen. Di antara 12 negara sekawasan, Indonesia di peringkat 11.

Sementara itu, kian banyak kegiatan usaha yang tak bisa mengandalkan sepenuhnya pasokan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Mereka terpaksa membangun pembangkit listrik sendiri walau berakibat pada peningkatan biaya tetap (fixed cost) sehingga menggerogoti daya saing. Usaha-usaha kecil yang tak mampu mengadakan listrik sendiri terpaksa pasrah, mengurangi jam produksi karena PLN kian kerap melakukan pemadaman.

Pasokan listrik yang tersendat sudah berlangsung bertahun-tahun. Bukan cuma kuantitas pasokan yang dikeluhkan konsumen, juga kualitasnya. Berdasarkan kajian Bank Dunia, kerugian dunia usaha akibat pemadaman listrik 6,1 persen dari penjualan total. Usia mesin dan segala peralatan yang digerakkan listrik menjadi lebih pendek.

Persoalan yang tak kunjung terselesaikan puluhan tahun ini berakar dari ketiadaan kebijakan energi nasional, sebagai bagian dari visi pembangunan nasional.

Pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kita pernah mengalami krisis listrik cukup parah sebagai akibat PLN gagal mengantisipasi permintaan listrik yang tumbuh pesat, konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Waktu itu pemerintah menggulirkan kebijakan percepatan pembangunan pembangkit baru dengan mengundang pemodal swasta. Bermunculanlah proyek pembangkit listrik berskala mega, yang boleh dikatakan seluruhnya melibatkan kroni Soeharto.

Para kroni menggandeng korporasi besar dunia. Mereka menggelembungkan nilai proyek. Memaksa PLN menandatangani perjanjian pembelian listrik dengan harga di atas harga penjualan PLN. Dalam perjanjian tercantum skema ”mematikan” yang disebut take and or pay clause.

Berdasarkan ketentuan ini, PLN harus membeli listrik sejumlah tertentu dengan harga yang telah disepakati sekalipun PLN tak membutuhkan pasokan sebanyak itu. PLN harus membayar sekalipun tak membeli listrik mereka. PLN harus mematikan pembangkitnya yang berbiaya lebih murah untuk mengurangi kerugian perusahaan.

Didera krisis ekonomi 1998, banyak proyek listrik swasta yang semaput. Setelah perundingan alot, pemerintah dan PLN dapat menegosiasi ulang ketentuan yang membelenggu PLN.

Cepat lupa

Ironis kalau pemerintah cepat lupa pengalaman pahit itu. Kebijakan yang diambil sejauh ini sangat reaktif dan pragmatis. Bahkan, ada tanda-tanda mengulangi kesalahan masa lalu.

Akar masalah yang harus segera diatasi adalah pasokan sumber energi. Presiden harus memerintahkan seluruh jajaran terkait duduk bersama dan keluar dengan penyelesaian tuntas pengadaan sumber energi.

Presiden harus mengambil alih komando karena penyelesaian di tingkat menteri koordinator tak kunjung tuntas. Bukankah para pihak yang terlibat berasal dari unsur pemerintah? Pemasok maupun penggunanya adalah badan usaha milik pemerintah.

Ada Kementerian Negara BUMN yang bertanggung jawab menyinergikan semua BUMN bagi kemakmuran rakyat, bukan sebaliknya cari untung sendiri dengan alasan sesuka hati.

Sangat tak pantas dan tak bertanggung jawab kalau alasan krisis listrik ditumpahkan pada cuaca buruk. Bukankah cuaca bisa diprediksi? Bukankah jawatan meteorologi sudah mengingatkan hal itu jauh-jauh hari?

Mengapa sebelumnya tak disiapkan sarana transportasi lebih banyak serta fasilitas penampungan batu bara dan gas lebih besar? Bukankah semua itu di bawah kendali pemerintah?

Mengapa perusahaan swasta mampu dan cekatan mengantisipasi persoalan yang sama sehingga tak terjadi kelangkaan rokok, sabun, minyak goreng, dan berbagai komoditas lainnya?

Hanya dua kata untuk menjelaskan krisis listrik ini: Salah urus! Tak boleh lagi ada toleransi. Kesalahan demi kesalahan sangat kasatmata. Kesalahannya sempurna: dari hulu hingga hilir. Penyelesaian ad hoc dan sepenggal-sepenggal tidak akan berarti.

Kita hargai inisiatif PLN menerapkan paket insentif dan disinsentif bagi konsumen, juga imbauan hemat listriknya. Namun, bukankah inti persoalan pada pasokan, bukan permintaan? Bukankah konsumsi listrik per kapita Indonesia tergolong rendah, 400 Kwh. Bandingkan dengan Filipina yang 500 Kwh, Thailand 1.500 Kwh, dan Malaysia 2.700 Kwh.

Advertisements