http://www.mediaindonesia.com
Penulis: Henri Siagian

SEOUL–MI: Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui, pemerintah kurang mengantisipasi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat dalam membangun pembangkit listrik, sehingga saat ini kerap terjadi kebijakan pemadaman listrik.

“Makanya kita bangun 10 ribu Megawatt, tapi selesainya baru 2009. Saat ini salah satu cara adalah hemat listrik. Kenapa orang banyak pakai listrik, karena listrik murah. Kita naikkan, orang marah semua. Ya sulit jadinya, ya mati lampu saja,” kata Wapres Kalla saat berdialog dengan masyarakat Indonesia di Seoul, Korea Selatan, Minggu (24/2), seperti dilaporkan wartawan Media Indonesia Henri Salomo Siagian.

Selama ini, dia mengakui, kemajuan masyarakat tidak diantisipasi dengan pembangunan pembangkit listrik baru. Sebagai akibatnya saat ini pasokan tidak mampu memenuhi kebutuhan.

Untuk pemenuhan kebutuhan listrik, Kalla menambahkan, Indonesia akan memprioritaskan

penggunaan energi alternatif selain tenaga nuklir. Pasalnya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai sumber energi.

“Kita punya geothermal, batu bara yang bahan baku bisa mencukupi sampai 150 tahun. Ditambah lagi, pengalaman di Jawa Tengah, seluruh kiai menolak pembangkit listrik tenaga nuklir. Kalau kiai menolak, santri menolak. Kalau semua santri menolak, rakyat berarti menolak,” kata Wapres Kalla.

Apalagi, Indonesia termasuk negara yang rawan terkena gempa. Sehingga, pembangkit tenaga nuklir adalah pilihan yang riskan.

Wapres tiba di Seoul Minggu pagi untuk memulai kunjungan selama tiga hari, termasuk menghadiri pelantikan Presiden terpilih Korea Selatan, Lee Myung-bak. Mantan petinggi Hyundai, Lee Myung-bak, akan dilantik pada hari Senin (25/2) dengan upacara resmi kenegaraan yang dihadiri oleh beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan.

Kalla menambahkan, sebagai sebuah negara yang tidak memiliki sumber daya alam banyak seperti Korea, terpaksa menggunakan energi alternatif yang berbasis teknologi seperti nuklir. “Jepang dan Korea yang terkenal sangat teliti saja bisa sangat berhati-hati untuk memilih menggunakan nuklir, apalagi kita,” jelas Kalla.

Dalam dialog beberapa warga Indonesia mengeluhkan mahalnya biaya pengiriman uang maupun barang melalui pos ke Indonesia. Selain itu, mereka mengeluhkan soal pajak pendapatan saat pengiriman uang ke Indonesia. Karena itu, mereka meminta Wapres Jusuf Kalla bisa mengambil kebijakan yang tidak memberatkan para pekerja migran di Korsel ini.

Ketika ditanya mengenai kondisi pertahanan dan keamanan dalam negeri, Kalla menyatakan, negara dan aparat keamanan siap menghadapi segala keadaan. “Tapi kita berharap jangan perang,” ungkapnya.

Kalla berharap kepada seluruh warga Negara Indonesia yang ada di Korea dapat kembali ke Indonesia, dan menyebarkan hal positif.

Korea, sambung Kalla, sempat mengalami kondisi kesulitan perekonomian seperti Indonesia. Akan tetapi, Korea berhasil mengatasi itu dalam waktu lebih singkat.

“Di samping mendapat pekerjaan yang lebih baik, saudara-saudara di sini untuk latihan dan mengetahui kultur dan disiplin yang lebih baik,” kata Kalla. (Hnr/OL-03)

Advertisements