Masyarakat Diberdayakan untuk Memahami Bahaya
Jumat, 22 Februari 2008 | 02:11 WIB
http://www.kompas.com

JEPARA, KOMPAS – Rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, menuai banyak tentangan, baik dari masyarakat setempat maupun para buruh di wilayah Kudus dan Pati. Mereka khawatir terjadi kebocoran reaktor nuklir yang dapat mengancam kehidupan.

Ngafi (43), penjaga keamanan dan petani Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Kamis (21/2), menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Ia khawatir terjadi ledakan dan kebocoran reaktor nuklir.

”Siapa yang bertanggung jawab? Sekarang saja pemerintah tidak mampu mengatasi lumpur Lapindo, apalagi mengatasi kebocoran nuklir,” katanya.

Ketua Persatuan Masyarakat Balong Setyawan Sumedi mengatakan, warga Balong juga khawatir jika perkebunan karet dan coklat digusur untuk PLTN, mereka tidak dapat lagi bekerja sebagai petani dan buruh perkebunan serta tidak bisa menanam padi gogo sebagai tanaman sela.

Penduduk juga khawatir kalau Gunung Muria tiba-tiba aktif. Selain itu, belum jelas limbah nuklir mau dibuang ke mana.

Penolakan juga datang dari buruh di Kudus dan Pati. Pada Hari Lingkungan Hidup 5 Juli 2007, sekitar 5.000 buruh unjuk rasa menolak rencana pembangunan PLTN di Jepara.

Sekretaris Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Wagiman mengatakan, para buruh khawatir, jika terjadi kebocoran, radiasinya sampai ke Kudus dan Pati. Hal itu bisa membuat para pengusaha angkat kaki.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jepara, Sudarsono, mengatakan, aspirasi masyarakat harus diperhatikan.

”Pemerintah kabupaten harus jeli. Jangan sampai terjebak pada kepentingan bisnis yang menggiurkan itu,” katanya. Pelaksana proyek juga harus menyosialisasikan secara jujur risiko PLTN.

Pemberdayaan

Advokasi untuk memberdayaan masyarakat dalam menyikapi PLTN terus digalang oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Jawa Tengah Arief Zayyin, Kamis, menyatakan, PLTN yang digagas sejak tahun 1990 belum layak dari segi analisa dampak lingkungan, keselamatan, dan faktor keamanan bagi lingkungan sekitarnya.

Oleh karena itu, sejumlah LSM bergabung melakukan pemberdayaan bagi nelayan dan petani di Jepara. Agenda pemberdayaan, antara lain, adalah soal potensi, kelebihan dan bahaya PLTN, pelatihan menghadapi bencana alam termasuk bencana nuklir serta pengadaan energi alternatif yang bisa menghasilkan listrik nonnuklir.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Endro Suyitno mengemukakan, DPRD Jateng berusaha menjembatani masyarakat dengan pemerintah. Pihaknya mendorong kajian terhadap energi alternatif sebelum PLTN benar-benar dibangun. Bila PLTN dibangun, harus diuji soal keamanan, keselamatan, dan ada jaminan bahwa PLTN tidak akan menimbulkan bencana.

Ketua Masyarakat Reksa Bumi (Marem) Kudus Lilo Sunaryo mengemukakan, masyarakat dan LSM khawatir proyek PLTN tetap akan dijalankan pemerintah. Menurut jadwal, pembebasan lahan dilakukan tahun 2008 dan pada tahun 2009 dilakukan tender pembangunan PLTN.

”Penolakan masyarakat itu bukan berati antipembangunan, tetapi masyarakat belum percaya terhadap kemampuan sumber daya manusianya. Tanpa keahlian dan sikap disiplin, PLTN dikhawatirkan menjadi ancaman baru,” katanya. (HEN/WHO)

Menristek Dukung Nuklir ASEAN
Sinar Harapan : http://www.sinarharapan.co.id

Jakarta–Melihat fungsi dan kegunaannya, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) RI Kusmayanto Kadiman merasa perlu mendukung perkembangan pemakaian nuklir di berbagai sektor, termasuk pemakaian nuklir secara bersama dalam kawasan ASEAN.
“Melalui Forum for Nuclear in Asia, kami memang sedang gencar mempromosikan dan melakukan kerjasama bilateral dan multilateral dalam bidang nuklir,” urai Kusmayanto, Rabu (20/2).
Menurutnya hal tersebut merupakan langkah maju, karena berarti isu pemakaian nuklir sebagai energi sudah meluas bukan hanya menjadi isu negara Indonesia saja, namun juga menjadi isu regional. “Tentunya pemakaian nuklir ini harus bertujuan damai dengan fokus pada sektor pangan, kesehatan, dan energi,” katanya.
Di lain pihak, beberapa anggota masyarakat terus menentang kemungkinan keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Forum Keprihatinan Akademisi, melalui wakilnya Prof Dr Franz Magnis Suseno, menyatakan perlunya kaum akademisi untuk memikirkan, menanggapi, dan menyikapi rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria tersebut. Dari berbagai sudut pandang, rencana ini menurutnya masih mengandung masalah.
“Rencana ini bisa membawa malapetaka bagi bangsa dari berbagai sudut,” menurut Magnis. “Oleh karena itu, kami berpendapat agar masalah ini dibicarakan kembali, secara khusus oleh para akademisi. Jangan sampai proyek ini secara diam-diam begitu di-faith accomply-kan,” katanya.
Untuk masalah ini, kemudian Magniz merencanakan diskusi Forum Keprihatinan Akademisi, Sabtu (23/2), di kampus STF Driyarkara, Rawamangun.
Kerja sama regional mengenai nuklir sendiri telah dilakukan pada pertemuan Tingkat Menteri Riset dan Teknologi (AMMST) ke 12 di Mandalay, Myanmar tanggal 16-17 Desember 2007 lalu. Pokok pembahasan adalah membicarakan keinginan negara Thailand, Vietnam, dan Indonesia yang akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (NPP) untuk pemenuhan kebutuhan energi yang semakin meningkat.

Buoy TEWS
Sementara itu guna mengurangi hilangnya kembali sistem peringatan dini terhadap bencana tsunami (TEWS), pihak Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan memperbaiki teknologi melalui pewarnaan. Demikian diutarakan oleh Kusmayanto pada kesempatan yang sama.
“Tentu berbagai upaya musti dilakukan agar buoy tersebut tidak hilang,yaitu dengan memilih, merancang dan membangun teknologi yang tepat dan pembelajaran publik terus menerus,” urai Menteri Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman, Rabu (20/2).
Sistem perbaikan tersebut, menurut Menristek, teramat diperlukan saat ini, apalagi mengingat hilangnya beberapa buoy TEWS, yang sudah dipasang di perairan barat Sumatera. Tercatat kini setidaknya sudah tiga buoy yang hilang.
Menurut Kepala Balai Teknologi Survei Kelautan BPPT Ridwan Djamaluddin, kasus hilangnya buoy tersebut diindikasikan dilakukan secara terencana. “Ada campur tangan manusia di dalamnya, karena buoy yang hilang terlihat ditarik dengan paksa,” kata Ridwan, yang melihat dari dekat lokasi kejadian.
(sulung prasetyo)

Advertisements