http://www.kompas.com – PROYEK PLTN
Pemkab Jepara Tunggu Keputusan Presiden

<!–

Satuan Keamanan PBB Diterjunkan

–>

Ali Mufiz

Kamis, 21 Februari 2008 | 02:24 WIBJepara, Kompas – Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, masih menunggu persetujuan DPR dan keputusan Presiden tentang pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di daerah itu. Jika keputusan Presiden turun, Pemkab Jepara bersama Badan Tenaga Atom Nasional segera membentuk tim sosialisasi.

Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Pemkab Jepara Hadi Prayitno mengemukakan itu, Rabu (20/2). ”Pemkab Jepara belum mengetahui kejelasan pembangunan PLTN (pembangkit listrik tenaga nuklir) pascaunjuk rasa besar-besaran beberapa waktu lalu. Pemkab sedang menunggu keputusan Presiden,” ujarnya.

”Kami belum tahu apakah PLTN jadi dibangun atau tidak di Kabupatan Jepara. Jika jadi, pemkab tetap menjalankannya karena tak mungkin berbenturan dengan pemerintah pusat,” tutur Hadi.

Hadi mengemukakan, Pemkab Jepara belum membentuk tim sosialisasi karena ketidakjelasan pembangunan itu. Padahal, sosialisasi diperlukan agar masyarakat mengetahui manfaat teknologi nuklir untuk keamanan pasokan energi nasional berkelanjutan.

Ketua Masyarakat Reksa Bumi Jateng Lilo Sunaryo tetap menolak pembangunan PLTN di Semenanjung Muria, Jepara. Pembangunan itu akan mengancam kehidupan masyarakat karena berisiko memancarkan radiasi.

Ketua organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup, terutama di Jepara, itu pun menanyakan tempat pembuangan limbah nuklir. Ia menilai, negara maju saja kesulitan membuang limbah itu, apalagi Indonesia.

”Amerika harus membuang limbah nuklir di Gurun Nevada dengan kedalaman 200 meter di bawah tanah. Rusia membuang limbah nuklirnya di bawah lapisan es Siberia. Nah, kalau di Jepara, limbah itu akan dibuang ke mana,” kata dia.

Ia juga berpendapat bahwa kajian pembangunan PLTN yang dilakukan sejak 1972 dan dimatangkan kembali 1992 itu masih diragukan. Waktu itu, belum banyak masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi rencana pembangunan PLTN, tetapi sekarang di sekitar banyak permukiman.

Keprihatinan itu, lanjut Lilo, akan dibawa dalam perbincangan ilmiah seputar pembangunan PLTN Muria di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, 23 Februari 2008.

Kaji ulang

Menanggapi rencana pembangunan PLTN, Gubernur Jateng Ali Mufiz meminta Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) untuk mengkaji ulang, baik secara teknis maupun sosiologis. Itu penting mengingat rencana proyek tersebut selama ini telah meresahkan masyarakat.

Gubernur mengakui, pembangunan PLTN menjadi salah satu alternatif solusi terhadap ancaman kelangkaan energi fosil. Meski demikian, Batan terlebih dahulu harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan PLTN dijamin keamanannya.

Berdasarkan data Kompas, tahun 2008 Batan merencanakan memulai lelang megaproyek senilai 76,5 triliun itu. (hen/a05)

Advertisements