http://www.kompas.com

Pembatasan BBM Perlu Revitalisasi Transportasi
Kompas/Lucky Pransiska /

Senin, 11 Februari 2008 | 03:05 WIB
Jakarta, Kompas – Rencana penghematan subsidi bahan bakar minyak dengan membatasi pemakaian seharusnya diikuti dengan revitalisasi sarana transportasi massal. Tanpa revitalisasi, rencana pembatasan BBM tidak akan bisa menyokong program penghematan energi dalam jangka panjang.

”Pembatasan BBM yang akan diterapkan memang sifatnya mencari upaya penghematan BBM dalam jangka pendek. Rencana jangka pendek ini harus disertai perhitungan keuntungan dan kerugian. Jangan sampai aksi jangka pendek ini tidak nyambung dengan kondisi jangka panjangnya,” ujar Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Bambang Susantono saat dihubungi Minggu (10/2).

Pemerintah menargetkan bisa menghemat subsidi BBM sebesar Rp 10 triliun melalui program pembatasan pemakaian premium dan minyak solar subsidi.

Tanpa ada pembatasan, konsumsi BBM tahun ini diperkirakan mencapai 39 juta kiloliter dan subsidi bisa naik dari Rp 45 triliun menjadi Rp 116 triliun.

Bambang mengemukakan, penggunaan kendaraan pribadi secara berlebihan disebabkan masyarakat tidak memiliki alternatif angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjadwal.

”Kalau memang pemerintah ingin mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, syaratnya harus ada pembenahan secara menyeluruh terhadap angkutan umum,” ujarnya.

Solusi jangka panjang

Perbaikan transportasi massal, lanjut Bambang, merupakan solusi jangka panjang dalam upaya penghematan energi dan perbaikan lingkungan.

Menurut dia, ada dua pola yang bisa dikembangkan. Pertama, pemerintah tetap berfungsi sebagai regulator dengan pelaksana transportasi massal diserahkan ke swasta. Kedua, pemerintah melalui perusahaan publik mengambil alih pengelolaan tugas angkutan umum utama kota.

”Pemerintah bisa menerapkan model angkutan massal, seperti bus dan kereta api listrik, yang terintegrasi. Feeder-nya diserahkan ke swasta,” ujar Bambang.

Pemerintah hanya memiliki konsep, tetapi lemah dalam aplikasi. ”Masalahnya memang pada pengoptimalan, misalnya, bagaimana busway diintegrasikan dengan KRL. Sekarang ini kan tatanan aplikatifnya tidak muncul,” ungkap Bambang.

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa menilai pemerintah masih bisa menekan subsidi BBM melalui perubahan patokan margin keuntungan (alpha).

”Patokan margin 13,5 persen itu kan ditetapkan ketika asumsi harga minyak masih 60 dollar AS. Masa harga 80 dollar AS, Pertamina tetap dikasih segitu,” ujar Suharso.

Ia mengusulkan, alpha ditetapkan di satu angka yang tetap, bukan persentase. Berdasarkan simulasi perhitungan alpha 9 dollar AS per barrel, volume BBM 35,8 juta kiloliter, patokan harga minyak 80 dollar AS per barrel, dan nilai tukar Rp 9.200, subsidi BBM hanya sekitar Rp 84 triliun. ”Memang dengan cara ini akan ada penurunan keuntungan Pertamina, tetapi dividen kan baru dinikmati pemerintah pada tahun 2009,” ujarnya. (DOT)

Advertisements