Jumat, 01/02/2008

‘Iran harus terbuka soal nuklir’

JAKARTA: Iran harus menjelaskan secara transparan perihal pengembangan nuklir yang selama ini dirahasiakan dan tidak hanya memberikan inspeksi terbatas kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA) semata.

Hikmahanto Juwana, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengatakan inspeksi terbatas yang hanya diberikan kepada Badan Energi Atom Internasional pimpinan Mohamed ElBaradei dapat membuka celah bagi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (DK PBB) untuk menjatuhkan sanksi berikutnya.

“Kontroversi seputar program nuklir Iran dibanjiri oleh nuansa politik dan politisasi. Jika Iran tidak dilabeli sebagai Poros Setan oleh Presiden Bush, Iran memiliki hak guna mengembangkan uranium untuk tujuan perdamaian seperti yang terjadi pada masa lalu saat Iran masih bersekutu dengan Amerika Serikat,” ujar Hikmahanto di acara Seminar Internasional Program Nuklir Iran di Jakarta, kemarin.

Pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman yang terjadi di Iran, menurut Hikmahanto, adalah Indonesia, sebagai negara berkembang yang juga menuju ke arah pemanfaatan energi nuklir, harus menjadi negara yang tidak dianggap sebagai negara teroris serta bagian dari Poros Setan.

Indonesia juga harus berupaya mengubah relasi internasional yang saat ini terlihat tidak berimbang, termasuk relasi AS dan Iran. Peran ini sejalan dengan konstitusi Indonesia yang mengharuskan negeri ini berperan aktif terhadap keteraturan dunia dan perdamaian. Peran tersebut bukan mencerminkan keberpihakan negara ini terhadap Iran.

Jika IAEA berhasil membuktikan bahwa pengembangan nuklir Iran untuk kepentingan militer, tutur Hikmahanto, Indonesia harus mengambil sikap yang sebaliknya.

Kajian panjang

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid, dalam kata sambutan pembuka seminar, mengatakan implementasi penggunaan energi nuklir masih memerlukan kajian yang panjang.

“Secara pribadi pada awalnya saya mendukung ide pendirian pusat reaktor nuklir. Tapi saya berubah pikiran setelah mendengar penjelasan dari Badan Meteorologi dan Geofisika yang menyatakan bahwa Pulau Jawa merupakan daerah yang rawan gempa,” ujarnya.

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Hudi Hastowo mengatakan hingga saat ini pihaknya terus melakukan beragam penelitian sebagai persiapan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir pada 2017.

Saat ini dua faktor, yaitu seismik dan vulkanologi, telah mendapatkan persetujuan dari IAEA dan dinyatakan aman.

Potensi pengembangan nuklir di Indonesia sangat besar seiring dengan peningkatan kebutuhan energi.�

Oleh Ratna Ariyanti
Bisnis Indonesia

bisnis.com

Advertisements