Sabtu, 20 Oktober 2007 | 23:25 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Pemerintah sampai sekarang belum memutuskan soal kemungkinan akan dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Muria.

“Belum ada persetujuan prinsip. Belum ada rencana yang jelas. Itu masih wacana,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla, ketika melakukan teleconference dengan sejumlah pengurus Partai Golkar dari lima daerah, di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (20/10).

Pernyataan Kalla ini terkait permintaan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Tengah Bambang Sadono agar pemerintah segera menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Muria. “Masyarakat Jawa Tengah resah dengan rencana ini,” ujar Bambang.

PLTN, kata Kalla, baru bisa dibangun jika pasokan listrik nasional mengalami masalah. Pemerintah masih memprioritaskan jenis pembangkit listrik yang dihasilkan oleh bahan bakar batu bara, panas bumi, dan tenaga air. “Kalaupun ada (rencana pembangunan PLTN), pasti harus dapat persetujuan DPR,” ujarnya.

Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) pada saat ini sedang menyiapkan pendirian empat reaktor nuklir secara bertahap dengan kapasitas 4 ribu MW mulai tahun 2011 di Desa Balong, Kecamatan Kembang, Jepara, Jawa Tengah. Namun rencana itu ditolak berbagai kalangan masyarakat di provinsi itu. Bahkan para kyai Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah sudah menyatakan PLTN itu dianggap haram.

Menteri Riset dan Teknologi Koesmajanto Kadiman akhir bulan lalu pun mengatakan hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan apakah akan membangun PLTN di Semenanjung Muria, Jepara. Namun dia mengakui saat ini sedang melakukan riset untuk pengadaan sumber energi nonmigas seperti angin, gelombang, matahari, air, termasuk PLTN, guna memenuhi krisis energi.

Dalam acara teleconfrence itu, Kalla juga mengakui bahwa Indonesia pada saat ini tengah mengalami krisis listrik. Dia menilai hal itu terjadi karena meningkatnya permintaan listrik akibat tingginya tingkat perekonomian masyaralat. “Namun tidak diimbangi dengan pembangunan pembangkit listrik yang memadai selama 10 tahun terakhir,” paparnya.

Menurut Kalla, pemerintah mulai tahun lalu baru berupaya untuk mengatasi persoalan ini melalui rencana peningkatan pasokan listrik dengan membangun beberapa pembangkit listrik, termasuk di Kalimantan Barat. Pemerintah berharap, kata Kalla, krisis listrik akan teratasi dua tahun mendatang. “Pemerintah meminta maaf kalau sampai sekarang masih terjadi (pemadaman listrik),” ujar dia. Raden Rachmadi

Advertisements