27/12/2007 17:02 WIB
Nuklir, Energi Ramah Lingkungan
Nadhifa Putri – detikcom

Jakarta – Indonesia dinyatakan telah siap menjadi salah satu negara yang mengembangkan teknologi nuklir. Meski terdengar menyeramkan, nuklir bermanfaat bagi manusia, seperti untuk PLTN. Bahkan nuklir juga ramah lingkungan.

“Kalau tidak bermanfaat kenapa pilih nuklir,” kata Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Hudi Hastowo, di kantornya, Puspiptek, Serpong, Tangerang, Kamis (27/12/2007).

Hudi menuturkan, bom atom yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, telah membuat masyarakat takut pada nuklir. Padahal jika dikembangkan, nuklir dapat difungsikan sebagai tenaga listrik yang tidak menghasilkan gas rumah kaca, sehingga mengurangi efek rumah kaca di bumi dan ramah lingkungan.

“Sayangnya teknologi nuklir dikenal masyarakat saat terjadi bom atom Nagasaki dan Hiroshima di Jepang. Kita juga membela lingkungan kok. Nuklir tidak mengeluarkan zat CO2,” tutur dia.

Hudi mengakui nuklir memiliki dampak bagi manusia salah satunya adalah radiasi. Namun, dia memastikan radiasi tidak akan menyebar jika dilakukan penghitungan yang teliti.

“Betul ada radiasi, tapi semua bisa dihitung jumlahnya. Makanya untuk mengembangkan nuklir harus ada jaminan kualitas dan analisis keselamatan,” imbuh Hudi.

Saat ini, pembangkitan tenaga listrik dengan menggunakan sumber energi nuklir terus mengalami perkembangan khususnya di Eropa dan Amerika Serikat. Di Asia pun peningkatan terjadi secara signifikan.

Negara-negara yang termasuk memiliki industri nuklir antara lain Jepang, Perancis, Inggris, India, dan Pakistan.

Sedangkan kegiatan nuklir di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1965 dengan pengoperasian reaktor TRIGA (Training Research and Isotope Production by General Atomic).

( ptr / nrl )

 NU Jawa Timur Sikapi Nuklir

Kamis, 22 November 2007
KORAN TEMPO – Nasional
Hasyim Muzadi Ketua NU

Jember — Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur akan menggelar tradisi bathsul masail (pembahasan masalah berikut penentuan hukum Islam) menyikapi penggunaan nuklir. Menurut Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur Ali Maschan Moesa, masalah nuklir ini akan dilihat dari sisi kemaslahatan umat.

“Secara pribadi saya mendukung penggunaan energi nuklir,” kata dia dalam acara penanaman sejuta pohon di Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur, kemarin.

Sebelumnya, NU cabang Jepara mengharamkan penggunaan energi nuklir. Fatwa ini dikeluarkan terkait dengan rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Jepara, Jawa Tengah. Kiai NU, Abdurrahman Wahid, hingga kini menolak rencana tersebut.

Terkait dengan sikap Abdurrahman ini, Ali Maschan akan membicarakan secara baik-baik. “Yang penting mengungkapkan kepada beliau alasannya. Insya Allah beres,” katanya. Mahbub Djunaidy

Ketika Kader Golkar Mengeluh ke Wapres Jusuf Kalla

10/10/2007 22:04 WIB
Nala Edwin – detikcom

Jakarta – Telekonfrens atau temu wicara jarak jauh yang digelar dalam acara HUT Partai Golkar ke-43 dimanfaatkan para kader untuk mengeluhkan masalah yang terjadi di daerahnya. Bukan masalah internal partai, tapi masalah pembangunan infrastruktur.

Usai menyampaikan pidato sambutannya dan memotong tumpeng, dalam acara HUT ke-43 Partai Golkar di Aula Kantor DPP Partai Golkar Jl Anggrek neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (20/10/2007), Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla didampingi jajaran petinggi DPP Partai Golkar melakukan dialog dengan 5 Ketua DPD Partai Golkar.

Mereka adalah Ali Umri dari Provinsi Sumatera Utara, UU Rukmana dari Jawa Barat, Bambang Sadono dari Jawa Tengah, Amin Syam dari Sulawesi Selatan, dan Zulfadli dari Kalimantan Barat.

Tak hanya masalah internal partai yang dibahas, tapi beberapa Ketua DPD Partai Golkar itu menyampaikan masalah-masalah lain seperti listrik yang sering mati, pembangunan jalan untuk mengatasi kemacetan, hingga masalah pembangunan PLTN Muria yang menuai penolakan masyarakat. Gaya dialog pun seperti pejabat dengan rakyat, bukan ketua partai dengan bawahannya.

“Kami berharap untuk mengatasi kemacetan di daerah Nagrek, pemerintah bisa membangun jalan layang,” kata Ketua DPD Parta Golkar Jawa Barat UU Rukmana yang didampingi Gubernur Jabar Dani Rukmana yang juga fungsionaris Golkar.

“Listrik di wilayah Kalimantan Barat sering mati. Kami minta pemerintah pusat memperhatikan masalah ini,” keluh Ketua DPD Golkar Kalbar Zulfadli.

Memang, harus diakui, jabatan Kalla sebagai wakil presiden tak bisa dilepaskan begitu saja. Meski acara tersebut merupakan acara partai, Kalla pun menanggapi dalam posisinya sebagai wapres.

Di menyatakan, masalah pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terus menjadi perhatian pemerintah pusat. Namun, Kalla melanjutkan, peran daerah juga diperlukan untuk menyukseskan pembangunan.

“Kalau lahan belum bebas, sulit bagi kita untuk melakukan pembangunan jalan. Jadi tugas pemerintah daerah juga untuk bisa membantu proses tersebut dengan membantu pembebasan lahan,” sahut Kalla. (bal/bal)

Advertisements