PLTN

Aplikasi Nuklir Hukumnya Mubah, PLTN Muria Haram
Ken Yunita – detikcom

Jakarta – Aplikasi nuklir pada dasarnya berhukum mubah atau boleh-boleh saja. Namun untuk proyek PLTN Muria telah ditetapkan hukumnya haram.

“Ini hasil mubahatsah (pembahasan) para ulama sesuai ketentual. Keputusan ini tidak dapat dianulir oleh PWNU atau PBNU sekalipun karena sifatnya juga kontektual di Jepara,” kata Ketua PCNU Jepara H Nuruddin Amin dalam rilisnya, Jumat (8/9/2007).

Penjelasan ini disampaikan karena banyaknya kesalahpahaman mengenai hasil pembahasan yang diikuti 100 kiai yang digelar LBM-NU Jawa Tengah dan PCNU Jepara 1 September lalu.

Tim perumus mubahatsah yang terdiri atas KH Aniq Muhammadun, KH Kholilurrohman, KH Ahmad Roziqin dan KH Imam Abi Jamroh, telah mempresentasikan keputusan itu dalam forum Raker Nasional LBM PBNU di Wisma Taman Wiladatika Cibubur, Kamis 6 September 2007 lalu.

“Semua peserta Rakernas dapat memahami keputusan HARAM PLTN Muria. Semua peserta juga dapat menduduk-kan antara aplikasi nuklir yang hukumnya mubah dan aplikasi nuklir dalam PLTN Muria yang diharamkan oleh ulama Jepara,” kata Nuruddin.

PLTN Muria dihukumi haram karena dinilai lebih membahayakan daripada bermanfaat Para kiai berharap pemerintah dapat membatalkan rencana pembangunan PLTN Muria di Jepara. Meski baru rencana, namun proyek tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat. (ken/ken)

05/09/2007 03:24 WIB
Greenpeace Dukung NU Haramkan PLTN Muria
Rafiqa Qurrata A – detikcom

Jakarta – Keputusan Nahdhatul Ulama (NU) yang mengharamkan pembangunan PLTN di Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah disambut Greenpeace. Pernyataan NU didukung penuh organisasi lingkungan yang sejak awal menentang pembangunan PLTN itu.

“Keputusan NU sangat tepat pada waktunya,” kata Direktur Eksekutif Greenpeace ASEAN, Emmy Hafild, dalam keterangannya kepada detikcom, Rabu (4/9/2007).

Emmy menjelaskan, pembangunan PLTN Muria berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan penduduk. Terutama risiko kebocoran zat radioaktif dan bahaya limbah nuklir.

“Greenpeace telah menyampaikan pada Presiden SBY untuk mempertimbangkan keputusan NU. Kami meminta Presiden segera mengalihkan dana pembangunan PLTN, untuk mengembangkan energi potensial yang bisa diperbarui demi memenuhi pasokan listrik Indonesia,” paparnya.

Pada Sabtu 1 September 2007, pengurus cabang NU Jepara menolak tegas rencana pembangunan PLTN Muria. Saat itu ribuan warga Jepara berunjuk rasa dan sebuah diskusi digelar dengan menghadirkan para pakar dan ulama untuk membahas akibat pembangunan PLTN.

Minggu 2 September, NU mengharamkan PLTN Muria. Hal itu seiring dengan keputusan DPRD Jawa Tengah yang dengan suara bulat mendukung penolakan warga atas rencana pembangunan PLTN pertama berkapasitas 1.000 megawatt (MW). (fiq/ary)

04/09/2007 14:06 WIB
MUI: Jangan Keluarkan Fatwa Haram Sembarangan
Gagah Wijoseno – detikcom

Jakarta – NU Jepara mengeluarkan fatwa mengharamkan rencana pembangunan PLTN Muria. Namun bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI), fatwa harus memiliki referensi kuat dan berlaku universal, tidak boleh dikeluarkan sembarangan.

“Tidak boleh mengeluarkan fatwa sembarangan. Harus punya referensi yang kuat karena fatwa berlaku universal. Kita sampai sekarang tidak tahu itu asumsi atau berdasarkan keyakinan,” kata Ketua Komisi Fatwa MUI Ma’ruf Amin.

Hal ini disampaikan Ma’ruf usai mengikuti Rakornas Bidang Keagamaan DPP Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Selasa (4/9/2007).

Menurut dia, PBNU seharusnya memanggil anggotanya yang mengeluarkan fatwa itu.

Ma’ruf mengatakan MUI hingga kini belum mengeluarkan fatwa seputar rencana pembangunan PLTN Muria.

Jika diminta keluarkan fatwa, lanjut dia, MUI akan minta pendapat ahli nuklir. “Kita akan telaah ulang apakah itu membahayakan atau tidak. Paling penting, kita harus tahu nuklir itu seperti apa,” ujarnya.

Apa MUI akan memanggil PBNU? “Kita belum ada rencana seperti itu,” sahut Ma’ruf.

Rencana pembangunan PLTN Muria ditolak sebagian besar masyarakat Jepara. Sekitar seribu warga Sabtu 1 September turun ke jalan menolak pembangunan tersebut. Bahkan NU Cabang Jepara menyatakan, pembangunan PLTN Muria lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya, sehingga diputuskan haram.

Keputusan itu merupakan hasil bahtsul masail (pembahasan masalah) yang dilakukan sejumlah kiai dan pengurus PC NU plus Lajnah Bahtsul Masail (LBM) PW NU Jateng. (aan/nrl)

04/09/2007 13:43 WIB
Jangan Sentuh Nuklir untuk Pembangkit Listrik!
Irwan Nugroho – detikcom

Jakarta – Rencana pembangunan PLTN Muria terus menimbulkan pro dan kontra. Pemerintah diminta berpikir ulang. Sebab meski bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik, dampak kebocoran nuklir terhadap lingkungan sulit diatasi.

“Kita tidak bisa melupakan bahwa seaman apa pun ketika di Rusia dulu bocor, akibatnya tidak bisa teratasi,” ujar Bintang Nugroho dari Perkumpulan Pemerhati dan Peduli Lingkungan Hidup.

Bintang menyampaikan hal itu di sela launching Cool Energy Exhibition Care for the Change yang akan digelar 8-14 Desember di Hotel Shangri-La, Jl Sudirman, Jakarta, Selasa (4/9/2007).

Acara tersebut digelar berbarengan dengan konferensi internasional tentang perubahan iklim (3-14 Desember) di Nusa Dua, Bali.

Selain dampak lingkungan, Bintang mengatakan, PLTN Muria juga akan menimbulkan dampak sosial yang nilainya tidak bisa dihitung, yakni ketegangan yang terjadi pada masyarakat di sekitar PLTN itu. Ketenangan mereka akan terusik.

“Dengan kata lain, nuklir please saya mohon tidak usah kita sentuh dulu. Mari kita kembangkan energi terbarukan,” ujar dia.

Indonesia, lanjutnya, mempunyai banyak sumber energi alternatif selain nuklir untuk pembangkit listrik. Namun hal itu sama sekali belum dimanfaatkan.

Pertama, yang paling murah adalah energi matahari. Indonesia merupakan negara tropis. “Artinya, alam sudah mengajari kita untuk menggunakan energi matahari,” kata dia.

Yang kedua, angin. Diakui Bintang, angin yang berhembus di wilayah Indonesia memang tidak sekencang di belahan bumi bagian utara. Namun angin itu cukup bisa menghasilkan hibrid yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik.

“Yang ketiga ombak. Ini sedang dalam penelitian yang sangat serius. Kita punya garis pantai yang paling panjang di dunia. Saya kira kita punya kesempatan yang cukup,” ujar dia. (umi/nrl)

04/09/2007 12:24 WIB
KLH: Fatwa Haram PLTN? Lihat Dulu Proses Amdalnya
Irwan Nugroho – detikcom

Jakarta – Penolakan NU dan warga Jepara atas rencana pembangunan PLTN Muria dianggap wajar. Namun ada baiknya semua pihak melihat dulu proses amdalnya.

“Jadi biarkan proses amdal itu yang berjalan. Kan di sana nanti juga ada yang namanya partisipasi masyarakat atau semacam public hearing,” kata Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) Sudaryono.

Sudaryono menyampaikan hal itu di sela launching Cool Energy Exhibition Care for the Change yang akan digelar 8-14 Desember di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (4/9/2007).

Acara tersebut digelar berbarengan dengan konferensi internasional tentang perubahan iklim (3-14 Desember) di Nusa Dua, Bali.

Terkait PLTN Muria, imbuh dia, selama ini masih belum dilakukan, karena proyek itu masih dalam tahap wacana.

“Kapan dilakukan, ya tergantung kesiapan dalam pelaksanaannya. Jadi dilaksanakan atau tidak, masih dalam wacana,” ujar dia.

Namun pada prinsipnya, dia berharap pembangunan PLTN Muria tetap berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

“Jadi kalau kita lihat nuklir ini di dalam pembangunannya diperlukan SDM dan kehati-hatian, dan inilah yang akan kita dekati dulu,” kata dia.

Soal fatwa haram NU, KLH tidak terlalu menggubrisnya. “Pokoknya saya tidak melihat itu. Kita dari Kementerian Lingkungan Hidup melihat dari dampaknya terhadap lingkungan dan itu kita kasih melalui amdal,” ujar dia. (umi/sss)

04/09/2007 06:15 WIB
Fatwa Haram Pembangunan PLTN Muria Wajar
Nadhifa Putri – detikcom

Jakarta – Pengurus NU cabang Jepara, Jawa Tengah, mengeluarkan fatwa haram atas rencana pembangunan PLTN Muria. Anggota komisi agama DPR RI DH Al Yusni menganggap fatwa tersebut adalah hal yang wajar.

Menurutnya, fatwa tersebut muncul atas dasar maslahat (manfaat) dan mafsadat (kerusakan) yang dapat ditimbulkan dari pembangunan tersebut.

“Tak ada yang aneh dari fatwa itu. Wajar dan biasa-biasa saja. Dalam persfektif fiqih dikenal aspek maslahat dan mafsadat. Artinya menghindarkan kerusakan harus diprioritaskan daripada mengambil untung,” kata Al Yusni dalam keterangan tertulisnya kepada detikcom, Selasa (4/9/2007).

Selain fatwa tersebut lebih bernuansa fiqih yang berwawasan, menurut dia, fatwa haram tersebut juga menunjuk pada peran penting agama dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Dia menambahkan, kebijakan tersebut memiliki dampak luas bagi masyarakat.

“Saya melihat langkah (fatwa) itu layak diapresiasi. Kita perlu banyak fatwa-fatwa sejenis. Kenapa tak ada fatwa haram buang sampah sembarangan. Atau fatwa haram merokok di tempat umum, atau fatwa hukuman berat bagi pelaku pencemaran lingkungan. Kita masih harus lebih mengembangkan fiqih berwawasan lingkungan ke depan,” papar politisi dari FPKS ini.

Al Yusni meminta fatwa haram ini harus tetap memiliki dasar landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konsep Islam, lanjut dia, fatwa tidak dapat dikeluarkan oleh orang sembarangan. “Hanya orang yang berkompeten saja yang boleh berfatwa,”imbuhnya.
(ptr/nvt)

Senin, 03 Sept 2007,
NU Cabang Fatwakan Haram, PB NU Terkejut

Soal Pembangunan PLTN Muria di Jateng

JEPARA – Pro dan kontra pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria, Jawa Tengah (Jateng), mulai memasuki wilayah fatwa. Kemarin (2/9), Pengurus Cabang NU (PC NU) Jepara mengeluarkan fatwa mengejutkan: Pembangunan PLTN di Muria haram.

Keputusan tersebut merupakan hasil bahtsul masail (pembahasan masalah) yang dilakukan sejumlah kiai dan pengurus PC NU plus Lajnah Bahtsul Masail (LBM) PW NU Jateng. Hasil bahtsul masail itu disampaikan dalam jumpa pers di gedung PC NU Jepara.

Sekretaris Tim Perumus KH Ahmad Roziqin mengatakan, bahtsul masail tersebut dilaksanakan mulai Sabtu (1/9) hingga kemarin. “Pembangunan PLTN Muria lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Karena itu, kami memutuskan haram!” kata Roziqin.

Kepada para wartawan, Roziqin mengatakan, selama merumuskan persoalan tersebut, pihaknya senantiasa memegang prinsip ajaran ahlussunnah wal jamaah, tawassuth, i’tidal, tasamuh, dan tawazun. “Hasilnya, limbah radioaktif jauh lebih berbahaya dibandingkan energi yang menurut perhitungan kami hanya dua sampai empat persen saja,” lanjutnya.

Ketua Tim Perumus KH Kholilurahman menambahkan, sikap PC NU Jepara itu akan disampaikan ke PW NU Jateng dan PB NU. “Menurut kami, sebaiknya pemerintah membatalkan rencana pembangunan PLTN Muria karena secara nyata rencana tersebut telah menimbulkan tarwi’ al muslimin (keresahan umat),” katanya.

Di tempat terpisah, fatwa haram PC NU Jepara itu mengejutkan organisasi induknya, yakni PB NU. Fatwa haram tersebut dianggap berlebihan.

Ketua PB NU Ahmad Bagja mengatakan, pihaknya terkejut mendengar fatwa haram tersebut. “Bagi kami, itu agak berlebihan. Kami belum membahas. Tapi, keputusan PC NU Jepara itu kami nilai sebagai masukan atau rekomendasi,” ungkapnya.

Dalam minggu ini, PB NU baru akan membahas rencana pembangunan PLTN Muria yang memunculkan reaksi keras masyarakat Jepara dan sekitarnya itu. Dalam pembahasan nanti, kata Ahmad, PB NU sepertinya tidak akan terlalu jauh sampai ke penentuan fatwa halal atau haram bagi PLTN Muria. “Kami akan kaji manfaat dan mudaratnya. Dari aspek agama dan ilmiah,” ujarnya.

Karena persoalan PLTN Muria banyak melibatkan warga NU di Jepara dan wilayah Jawa Tengah lainnya, Ahmad juga akan membawa persoalan PLTN Muria ke rais syuriah untuk dimintakan pertimbangan dari sisi kajian Alquran.

Saat ini, PB NU masih menunggu laporan dari PC NU Jepara terkait dengan keluarnya fatwa haram PLTN Muria itu. “Sampai sekarang, laporan resmi justru belum masuk,” jelasnya. (zis/nto/mer/jpnn/tom)

03/09/2007 14:22 WIB
Menneg Ristek: Nggak Apa-apa PLTN Muria Dibilang Haram
Muhammad Nur Hayid – detikcom

Jakarta – Keberatan warga Jepara atas rencana pembangunan PLTN Muria dianggap wajar. Pemerintah juga belum memutuskan mengubah Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebelum ada instruksi dari Presiden SBY.

Rencana pembangunan PLTN itu memang dimasukkan dalam RPJPN dan Inpres Nomor 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Namun sejauh belum ada dokumen yang menetapkannya.

“Saya pikir ini bagian dari dinamika masyarakat. Sekali lagi saya tegaskan, pemerintah belum punya dokumen resmi atau dokumen negara yang bilang akan Indonesia akan membangun PLTN,” ujar Menneg Ristek Kusmayanto Kadiman usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2007).

Namun diakui dalam RPJPN disebutkan, Indonesia akan mengoperasikan PLTN antara 2015 hingga 2019.

“(PLTN) tidak akan berhenti kecuali presiden mengeluarkan instruksi lain untuk berhenti. Jadi kita jalan terus, karena ini bagian dari pembelajaran publik untuk membikin masyarakat pandai,” katanya.

Dia menambahkan, berdasarkan RPJPN dan Inpres kebijakan energi nasional tersebut, pemerintah harus melakukan sosilisasi kepada publik.

Selain itu, karena pembangunan PLTN didasarkan pada pertimbangan ilmiah baru bisa digagalkan jika ada pertimbangan ilmiah yang lain yang lebih kuat.

“Saya itu orang ilmiah. Dalam ilmiah suatu pendapat itu benar jika belum ada pendapat yang mengalahkannya,” katanya.

Dia menambahkan, karena ini dokumen ilmiah maka harus digunakan rumus dan formula.

“Kalau NU mengatakan haram ya nggak apa-apa. Apa sih yang mendasari itu, adakah rumusnya, formulanya. Karena dengan basis ilmiah kita punya demokrasi yang lebih dari demokrasi politik,” tuturnya.
(umi/nrl)

03/09/2007 10:35 WIB
Walhi Puji NU Haramkan Pembangunan PLTN Muria
Hestiana Dharmastuti – detikcom

Jakarta – Langkah NU Jepara mengharamkan rencana pembangunan PLTN Muria menuai dukungan. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) memuji fatwa NU itu yang dianggap tepat.

“Bagus sekali itu,” kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Chalid Muhammad kepada detikcom, Senin (3/9/2007).

Chalid menilai pembangunan PLTN Muria lebih banyak dampak negatif ketimbang positif. “Saya kira krisis energi di Indonesia yang digembar-gemborkan pemerintah tidak harus dijawab oleh nuklir. Sebab, dampaknya lebih besar negatifnya dari positifnya,” ujarnya.

Dijelaskan Chalid, ada beberapa fakta dampak negatif yang harus diperhatikan untuk membangun PLTN. Pertama, 83 persen wilayan Indonesia rawan bencana.

“Jadi agak riskan untuk membangun PLTN,” kata Chalid.

Kedua, kata dia, human error yang selalu dijadikan alasan jika terjadi suatu bencana. “Dapat dibayangkan jika ada human error di Pulau Jawa dari reaktor nuklir akan berdampak besar,” ujar Chalid.

Alasan ketiga, PLTN membutuhkan uranium dan akan menimbulkan ketergantungan.

“Sekarang yang memiliki uranium adalah negara Australia. Itu artinya akan mengalami ketergantungan dan sangat tidak baik bagi kedaulatan energi nasional,” terang dia.

Keempat, lanjut Chalid, limbah dari reaktor nuklir. “Tidak satu negara pun di dunia yang berhasil mengelola limbah nuklir dan itu artinya berbahaya bagi keselamatan umat manusia di dunia,” kata Chalid.

Chalid meminta pemerintah mempertimbangkan lagi usulan rencana pembangunan PLTN itu.

Rencana pembangunan PLTN Muria ditolak sebagian besar masyarakat Jepara. Sekitar seribu warga Sabtu 1 September turun ke jalan menolak pembangunan tersebut. Bahkan NU Cabang Jepara menyatakan, pembangunan PLTN Muria lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya, sehingga diputuskan haram.

Keputusan itu merupakan hasil bahtsul masail (pembahasan masalah) yang dilakukan sejumlah kiai dan pengurus PC NU plus Lajnah Bahtsul Masail (LBM) PW NU Jateng. (aan/nrl)

03/09/2007 10:11 WIB
Pro Kontra PLTN Muria
Komisi VII: Kita Tak Banyak Pilihan, Lihat Jangka Panjangnya
Umi Kalsum – detikcom

Jakarta – Ribuan warga Jepara, Jawa Tengah, menolak mentah-mentah pembangunan PLTN Muria. Padahal proyek ini sudah dibahas puluhan tahun lalu. Masyarakat diminta berpikir panjang.

“Kalau bicara PLTN, kita jangan berpikir hanya untuk 1 tahun 2 tahun. Kita harus lihat jangka panjang, ke depan. Apalagi keputusannya bukan dibuat hari ini. Itu sudah jadi keputusan sejak 1980-an,” tegas Ketua Komisi VII Agusman Effendi kepada detikcom, Senin (3/9/2007).

Karena itu Komisi VII saat ini, imbuh dia, tidak pada posisi setuju atau tidak, tetapi menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa Indonesia memang sudah membutuhkan PLTN untuk memenuhi kebutuhan energinya.

“Untuk masa depan ini sangat penting, security of supply juga harus menjaga posisi energi primer di suatu daerah. Dan kalau bicara Pulau Jawa, kita tidak banyak pilihan,” tegas dia.

Kondisi Pulau Jawa berbeda dengan Sumatera dan daerah lainnya di Indonesia yang masih memiliki sumber lain, seperti air gas, panas bumi atau batubara.

“Jadi harus dilihat ke depannya. Pemerintah sudah buat cetak biru energi yang menyebutkan kita sudah butuh pembangkit nuklir pada 2017. Bahkan sudah ada Perpresnya,” kata dia.

Namun Agusman cukup memahami penolakan yang dilakukan ribuan warga Jepara, Jawa Tengah. Bahkan NU Cabang Jepara sampai mengeluarkan fatwa haram.

“Itu (penolakan) wajar, di mana-mana juga begitu. Masalahnya, kita mau ikuti program yang sudah dibuat atau diubah. Diubah bisa saja, dibangun di daerah lain. Tapi yang butuh energi paling banyak kan Pulau Jawa,” tuturnya.

Yang penting dalam pelaksanaannya nanti, imbuh dia, pemerintah benar-benar melakukan sosialisasi secara transparan kepada masyarakat.

“Jelaskan dampak buruk jika ada kebocoran. Terus bagaimana teknologi saat ini mampu mencegah itu. Jadi masyarakat harus diberikan pengertian sebaik-baiknya,” kata dia.
(umi/sss)

03/09/2007 08:35 WIB
NU Haramkan PLTN Muria
PLN Tunggu Instruksi Pemerintah
Umi Kalsum – detikcom

Jakarta – Pengurus NU Cabang Jepara mengeluarkan fatwa yang mengharamkan pembangunan PLTN Muria di Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah. Menanggapi fatwa ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih tenang-tenang saja.

PLN masih akan menunggu keputusan pemerintah soal jadi tidaknya pembangunan PLTN tersebut.

“PLN kan tidak ikut menentukan pembangunan (PLTN) atau tidak. PLN hanya menunggu kebijakan energi primer pemerintah. PLN nggak terlibat,” tegas General Manajer PLN Jawa-Bali Muljo Adji kepada detikcom, Senin (3/9/2007).

Kebijakan itu, imbuh dia, sepenuhnya berada di tangan pemerintah selaku pemilik PLN. “Kalau pemerintah memerintahkan dibangun ya kita akan bangun, kalau tidak ya tidak,” katanya.

Jika keputusan pemerintah tetap membangun PLTN itu, PLN dengan segala risikonya akan memenuhi perintah itu. PLN berjanji akan memberikan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat sekitar.

Pemerintah berencana pada 2017, PLTN Muria sudah bisa beroperasi. “Kalau 2017 beroperasi, berarti dalam waktu dekat harusnya sudah ada proses procurement,” katanya.

Rencana pembangunan PLTN Muria ditolak sebagian besar masyarakat Jepara. Sekitar seribu warga Sabtu 1 September turun ke jalan menolak pembangunan tersebut. Bahkan NU Cabang Jepara menyatakan, pembangunan PLTN Muria lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya, sehingga diputuskan haram.

Keputusan itu merupakan hasil bahtsul masail (pembahasan masalah) yang dilakukan sejumlah kiai dan pengurus PC NU plus Lajnah Bahtsul Masail (LBM) PW NU Jateng.
(umi/nrl)

02/09/2007 18:41 WIB
NU Jep
ara: PLTN Muria Haram!
Jay Rahman – detikcom

Jepara – Karena lebih banyak bahaya dibanding manfaatnya, NU memutuskan mengharamkan PLTN Muria yang rencananya akan dibangun di Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah.

Keputusan itu dibacakan Sekretaris Tim Perumus KH Ahmad Roziqin di Kantor PCNU Jepara, Jalan Pemuda, Minggu (2/9/2007) petang. Perumusan diikuti sejumlah kiai dan pengurus NU Jepara serta Lajnah Bahtsul Masa’il (LBM) Jawa Tengah selama dua hari, 1-2 September 2007.

“PLTN tidak hanya menyangkut masalah energi, tapi juga lingkungan, sosial, politik, dan ekonomi. Untuk meneropong masalah tersebut, batasnya adalah manfaat dan bahaya bagi kepentingan umat,” katanya.

Dalam membahas PLTN, para kiai mempertimbangkan argumentasi para pakar, baik yang pro maupun kontra, dan dengan berpegang teguh pada ajaran ahlussunnah wal jama’ah, prinsip tawassuth, i`tidal, tasamuh, tawazun, dan yang lain.

“Dengan berbagai pertimbangan, kami memutuskan PLTN Muria haram hukumnya. Energi yang dihasilkan hanya 2-4 persen, sementara limbah radioaktifnya sangat berbahaya,” kata Kiai Ahmad yang didampingi Ketua Tim Perumus KH Kholilurahman.

Para ulama NU Jepara berharap pemerintah membatalkan rencana pembangunan PLTN Muria. Meski masi berupa rencana, PLTN nyata-nyata menimbulkan keresahan umat (tarwi’ al-muslimin).

Lebih jauh, Kiai Ahmad juga meminta pemerintah membangun infrastruktur dan suprastruktur yang membawa kemaslahatan sesuai dengan derajat kepentingan yang dihadapi warganya. “Sesuai dengan kaidah: tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuth bi al-maslahah,” jelasnya.

Keputusan pengharaman pembangunan PLTN berlaku pada tingkat lokal, yakni PLTN Muria. “Keputusan ini akan kami rekomendasikan ke PWNU dan PBNU sebagai bahan kajian lagi,” kata Kiai Ahmad dan Kiai Kholilurahman. (try/nrl)

01/09/2007 09:57 WIB
5.000 Warga Jepara Demo Tolak PLTN
Jay Rahman – detikcom

Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah menandatangani kontrak untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Pembangunan PLTN ini pun mendapat penolakan dari masyarakat.

5.000 Pendemo dari warga Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, yang menolak pembangunan PLTN, akan mendatangi Gedung NU Jl Pemuda 51 A, Jepara, Jawa Tengah yang akan berlangsung acara Mubaatsah yaitu acara yang memaparkan manfaat dan kerugian penggunaan PLTN.

Acara ini akan dihadiri oleh Menristek Kusmayanto Kadiman, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, dan Gus Dur.

Para pendemo tersebut sudah mulai berjalan sejak Jumat 31 Agustus pukul 19.30 WIB dari Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, sekitar 35 km menuju Gedung NU.

Dalam perjalanan, mereka membawa beberapa obor, bekal makanan dan spanduk-spanduk yang bertuliskan penolakan PLTN.

Hingga pukul 09.30 WIB, pendemo beristirahat sejenak di Muleharjo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Pendemo yang terdiri dari anak-anak hingga lansia ini terlihat sedang makan.

Penjagaan dari kepolisian pun cukup ketat. Di setiap perempatan dari Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara menuju Gedung NU terdapat 25 personel kepolisian.

Jalan Pemuda ini pada saat acara berlangsung sampai selesai akan ditutup hingga pukul 16.00 WIB.
(ziz/mly)

28/08/2007 12:06 WIB
Ratusan Petani Jateng Demo Tolak PLTN
Triono
Wahyu Sudibyo – detikcom

Semarang – Ratusan petani yang berasal dari berbagai organisasi dan BEM di Jawa Tengah berunjuk rasa menolak rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah.

Aksi dilakukan di halaman Kantor DPRD Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (28/8/2007). Mereka yang berasal dari Batang, Pati, Kudus, Jepara, dan daerah-daerah lain datang dengan mengendari puluhan bus dan mobil pribadi.

Para demonstran tampaknya cukup serius mempersiapkan aksi tersebut. Buktinya, mereka mendirikan panggung berukuran 5 kali 4 meter. Di latar panggung itu bertuliskan “Tolak Presiden dan Calon Gubernur yang Pro PLTN.”

Selain orasi, aksi itu juga diisi dengan pentas musik dan teatrikal. Para peserta aksi yang terdiri dari beragam usia, status, dan asal itu kadang berjingkrak, berteriak-teriak, dan ikut menyanyi saat sejumlah orator tampil di panggung.

Salah satu petani asal Batang, Sofi mengatakan, karena belum bisa menangani bencana Lumpur Lapindo, banjir, kelangkaan pupuk, dan lain-lain, masyarakat berharap pemerintah tidak berspekulasi dengan membangun PLTN.

Hingga pukul 12.00 WIB, aksi terus berlanjut. Karena cuaca yang sangat panas, sebagian besar peserta memilih minggir dari depan panggung dan berteduh di teras gedung DPRD.

Menurut rencana, PLTN Muria dengan kapasitas 4.000 megawatt dibangun pada tahun 2010 dan diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2016. Namun hingga saat ini tidak ada kejelasan mengenai tahap-tahap pembangunan setelah gelombang unjuk rasa menolak ada di sejumlah daerah di Jateng. (try/nrl)

Ribuan Warga Balong Long March Tolak PLTN Muria
Sabtu, 01 September 2007 | 10:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jepara: Sekitar 6.000 warga Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah melakukan long march dari desa mereka menuju Jepara sejak Sabtu (1/9) dini hari tadi. Aksi ini sebagai gentuk penolakan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria, Jepang.

Dengan menggunakan obor, mereka bergerak menuju Kantor Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama Jepara. Di tempat ini Menteri Riset dan Teknologi Kusmayanto Kardiman akan menjadi pembicara dalam diskusi proyek listrik bertenaga nuklit tersebut.

Saat ini ribuan warga sudah memasuki kawasan kota dan tak mendekati lokasi pertemuan. Mereka terdiri dari laki-laki-perempuan, dan bahkan anak-anak berkonvonsi sejak dini hari sejauh 35 kilometer itu.

“Selain berbahaya, proyek listrik nuklir ini tidak pernah melibatkan masyarakat dalam perencaannya,” ujar Darul Hisyam, koordinator warga kepada Tempo di Jepara. Pemerintah, kata dia, tak berhak memaksakan kehendaknya jika mayoritas masyarakat menolak proyek tersebut.

Selain Menteri Kusmayanto, diskusi ini juga dihadiri sejumlah tokoh seperti George Junus Aditjondro (pakar lingkungan dan sosial), Iwan Kurniawan (pakar nuklir), Abdurrahman Wahid (mantan Presiden), Benny D Setyanto dan Budi Widianarko (pakar hukum lingkungan internasional Universitas Katholik Soegijapranata, Semarang).

Rencananya usai diskusi akan dilanjutkan kajian fikih (bahstul masa’il) oleh 150 kiai NU se-Jawa Tengah. Kajian fikih ini dilakukan malam nanti tentang perlu tidaknya pembangunan proyek tesebut. Sohirin

 Minggu, 02 September 2007
Menneg Ristek Di
lempar dengan Botol Minuman
Beban Puncak Listrik Tahun 2016

JEPARA, KOMPAS – Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman sempat dilempar dengan sebuah botol plastik minuman mineral saat turun dari panggung menuju pintu utama Gedung DPRD Jepara, Jawa Tengah, Sabtu (1/9). Dalam peristiwa ini terjadi dorong-mendorong antara massa dan petugas keamanan.

Beruntung lemparan itu tidak mengenai Menneg Ristek. Ia selanjutnya dibawa ke dalam gedung DPRD dengan cara mendobrak pintu yang terkunci dan keluar lewat pintu lain. Menneg Ristek disertai Bupati Jepara Hendro Martojo menuju Gedung Nahdlatul Ulama (NU) guna menghadiri dialog publik dan mubahatsah alim ulama ”PLTN Muria dalam Perspektif Fiqh”.

Peristiwa pelemparan itu terjadi karena lebih dari 1.000 orang yang berasal dari Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, tidak puas dengan jawaban Menneg Ristek. Para pengunjuk rasa pada umumnya letih karena Jumat (31/8) malam hingga kemarin pagi berjalan kaki dari desa mereka menuju kota ukir itu, yang jauhnya sekitar 30 kilometer.

Guna menenangkan massa, Yenny Wahid, putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid, naik ke truk dan menenangkan massa. ”Silakan bapak-ibu dan saudara sekalian menunggu. Bapak (Abudarrahman Wahid) sependapat dengan warga Balong menolak PLTN. Tetapi, saya harap tidak melalui kekerasan,” kata Yenny.

Setelah itu, massa berangsur- angsur membubarkan diri mencari tempat teduh di seputar kompleks gedung DPRD. Sebagian lagi menuju truk yang disiapkan. ”Ini gerakan rakyat, akumulasi dari keterbungkaman aspirasi,” ujar Koordinator Aksi Koalisi Rakyat dan Mahasiswa (Kraton) Balong, Darul Hasyim.

Mereka menghadang kedatangan Menneg Ristek untuk berdialog langsung ihwal sikap pemerintah mengenai rencana pembangunan PLTN. Unjuk rasa ini merupakan kali keempat.

Dialog di halaman Gedung DPRD Jepara dengan Menneg Ristek yang didampingi Bupati Jepara Hendro Martojo dan Darul Hasyim berlangsung agak panas. Menneg Ristek dikejar dengan pertanyaan, termasuk penggunaan dana sosialisasi PLTN Rp 5 miliar. ”Sampai sekarang pemerintah belum memutuskan rencana pembangunan PLTN. Tentang dana sosialisasi, sudah sesuai peruntukannya,” ujarnya.

Tatkala menjadi pembicara utama dalam dialog publik dan mubahatsah alim ulama itu, yang berlangsung di Gedung NU Jepara, Menneg Ristek menyatakan, beban puncak kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali diperkirakan berlangsung pada tahun 2016 dan diproyeksikan mencapai 29 GW, lalu disusul tahun 2026 mencapai 59 GW. Pada periode 2006-2016, pertumbuhan bebannya meningkat menjadi 7,3 persen.

Menurut Kusmayanto, pertumbuhan beban ini menuntut penambahan-penambahan kapasitas pembangkit baru dalam sistem ketenagalistrikan nasional. Seusai dialog, acara dilanjutkan dengan sarasehan. Hadir beberapa narasumber, di antaranya mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Staf Ahli Menneg Ristek Bidang SDM dan Teknologi Evita Legowo, serta Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Hudi Hastowo.

Kusmayanto menambahkan, belajar dari pengalaman negara lain, PLTN merupakan pembangkit listrik yang tidak saja relatif murah secara ekonomi, tetapi juga bersih lingkungan.

”Ini tentu berbeda dengan energi batu bara yang relatif murah secara ekonomi, tetapi mengotori lingkungan. Demikian pula dengan energi pembangkit listrik nonfosil lain,” katanya.  (SUP)

JEPARA(SINDO) – Pemerintah belum mengambil keputusan final soal pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Desa Balong,Kec Kembang,Kab Jepara.

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Kusmayanto Kadiman mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih mencari tempat yang cocok untuk PLTN, aman secara geografis, dan tepat dengan kebutuhan. Pemerintah juga masih melakukan kajian beberapa energi alternatif yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Beberapa energi alternatif dimaksud, seperti arus laut, arus sungai, kelapa sawit, dan tanaman jarak. “Pemerintah belum menetapkan akan membangun PTLN (Jepara), kita baru mempelajari,“ ujarnya saat menemui ribuan warga Desa Balong di depan Gedung DPRD Kab Jepara,kemarin.

Sebenarnya, ribuan warga Desa Balong akan mendatangi Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jepara, untuk menemui Menristek guna menyatakan penolakan terhadap PLTN. Namun, petugas kepolisian memblokade jalan dan memaksa para demonstran itu berhenti di depan gedung DPRD yang berjarak sekitar 1 kilometer dari Kantor PCNU. Kusmayanto menjelaskan, Presiden pernah mengatakan ke depan akan terjadi krisis pangan, air, dan energi. Karena itu, pihaknya akan melakukan kajian terhadap beberapa energi alternatif yang ada, guna mengatasi krisis energi.

Dalam kajian itu akan dipilih energi alternatif yang memiliki banyak manfaat dan minim kerugian. “Setelah kita mempelajari beberapa energi alternatif, hasilnya akan saya sampaikan kepada Presiden. Kemudian, Presiden yang menentukan,” tukasnya. Didesak soal pemerintah yang sudah melobi Korea Selatan terkait rencana pembangunan PLTN, Kusmayanto tidak membantah.“Kita sudah kerja sama dengan Rusia, Amerika, dan Australia. Sebab, kita mau belajar kepada orang lain,” terangnya.

Diamenegaskan,soalrencana pembangunan PLTN sudah sesuai kebijakan Presiden. Kebijakan itu menyebutkan bahwa sampai 2016 pemerintah sudah akan memiliki PLTN.“Kita tidak hanya mencari lokasi di Jepara, tapi juga di tempat lain. Kedatangan saya ke siniuntukmencari informasi sebanyak-banyaknya, yang nanti akan saya sampaikan kepada Presiden,“ jelasnya. Bupati Jepara Hendro Martojo yangikutmendampingiMenristek mengatakan, pihaknya meminta pemerintah mempertimbangkan lagi. “PLTN harus dipertimbangkan lagi,”katanya.

Sementara Ketua PCNU Jepara Nurudin Amin berharap agar pimpinan NU mendengar aspirasi masyarakat Jepara dan ikut memperjuangkannya. “Saya harap pimpinan NU mau mendengar aspirasi masyarakat,” ungkapnya. Menristek mengikuti dialog publik dan mubahatsah alim ulama bertema “PLTN Muria dalam Perspektif Fikih” di Kantor PCNU. Dalam dialog publik itu, Ahli Biologi Nuklir Budi Kurniawan mengatakan, PLTN masih menyisakan masalah besar, yakni limbah radio aktif dan risiko pencemarannya.

Aneka limbah baik padat atau cair yang dihasilkan sejak kegiatan penambangan uranium, fabrikasi bahan bakar, operasi reaktor, hingga pada pem-rosesan ulang bahan bakar. “Hingga saat ini, di semua negara pemilik nuklir masih menyimpan limbah tingkat tinggi (LTT) dan limbah tingkat menengah (LTM) ini ke dalam bahan yang mampu meredam radiasi,seperti di air dan beton. Di penampungan sementara ini umumnya hanya dapat bertahan selama 50 tahun,”jelasnya. Namun,Ketua Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Hudi Hastowo menjamin bahwa PLTN yang akan dibangun di Jepara ini aman, karena teknologinya sudah modern.

“Jadi, jangan disamakan dengan tragedi Chernobyl,”ujarnya. Menurut dia, pemanfaatan tenaga nuklir ini untuk upaya damai, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebab, iptek nuklir ini bisa dimanfaatkan bagi pembangunan ketahanan pangan dan bidang kesehatan. (arif purniawan)

Dialog Pembangkit Nuklir Nyaris Ricuh
Sabtu, 01 September 2007 | 12:18 WIB

TEMPO Interaktif, Jepara: Dialog antara Menteri Riset dan Teknologi Koesmajanto Kadiman dan ribuan warga Desa Balong, Jepara yang menolak proyek pembangkit listrik tenaga nuklir di Jepara pada Sabtu (1/9) siang ini nyaris ricuh. Peicunya Menteri Kusmayanto tiba-tiba meninggalkan panggung karena tidak mau menerima pernyataan sikap dari warga.

Menteri Kusmayanto yang didampingi Bupati Jepara Hendro Martojo akhirnya dikejar warga hingga ke belakang panggung acara diskusi. Dengan kawalan ketat aparat, pintu utama DPRD Jepara dijebol agar Menteri Riset selamat dari kejaran warga.

Koordinator warga, Darul mengatakan, dia hanya ingin menyampaikan pernyataan sikap warga Balong yang sudah berjalan kaki sejauh 35 kilometer menuju tempat diskusi. “Tapi Menristek menolak karena menganggap dirinya harus menandatangani pernyataan itu. Padahal kami hanya ingin menyampaikan secara langsung saja,” kata Darul.

Darul mengatakan, warga Balong kecewa dengan sikap Menteri Kusmayanto yang dinilai tidak dewasa menghadapi kesulitan masyarakat.

Beruntung aksi tidak berubah anarkis karena massa berhasil dikendalikan oleh aparat dan koordinator aksi. Hingga berita ini diturunkan Menteri masih terjebak di gedung DPRD Jepara karena massa masih berkumpul di depan gedung. sohirin

Advertisements