Senin, 03/09/2007

JEPARA(SINDO) – Nahdlatul Ulama (NU) mengharamkan rencana pemerintah yang akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kab Jepara. Putusan tersebut dibacakan Sekretaris Tim Perumus KH Ahmad Roziqin di kantor PCNU Jepara, Jawa Tengah, kemarin.

Perumusan diikuti sejumlah kiai dan pengurus NU Jepara serta Lajnah Bahtsul Masa’il (LBM) Jawa Tengah selama dua hari,1-2 September 2007. “PLTN tidak hanya menyangkut masalah energi, tapi juga lingkungan, sosial, politik, dan ekonomi. Untuk meneropong masalah tersebut,batasnya adalah manfaat dan bahaya bagi kepentingan umat,” tegas KH Ahmad Roziqin. Dalam membahas masalah PLTN ini,ungkap dia, para kiai mempertimbangkan argumentasi pakar, baik yang pro maupun kontra. “Dengan berbagai pertimbangan, kami memutuskan PLTN Muria haram hukumnya.

Energi yang dihasilkan hanya 2–4%, sementara limbah radioaktifnya sangat berbahaya,”tandasnya. Ulama NU Jepara berharap pemerintahmembatalkanrencana pembangunan PLTN Muria. Meski masih berupa rencana, PLTN nyata-nyata menimbulkan keresahan umat (tarwi’ al-muslimin). KH Ahmad juga meminta pemerintah membangun infrastruktur dan suprastruktur yang membawa kemaslahatan sesuai dengan derajat kepentingan yang dihadapi warganya.

Dia mengaku,putusan ini akan direkomendasikan ke PWNU dan PBNU sebagai bahan kajian lagi. Sementara itu Ketua PCNU Jepara Agus Nurudin mengatakan, alasan pengharaman proyek PLTNJeparaadalahpembangunan salah satu energi alternatif pembangkit listrik itu dinilai lebih merugikan daripada memberi manfaat pada masyarakat. “Dampak muhaqoqoh (negatifnya) lebih besar dari pada positifnya. Dampak negatifnya sudah nyata, yaitu limbah nuklir yang membahayakan,”tegas Agus kepada SINDO di Jepara,kemarin.

Agus Nurudin yang akrab disapa Gus Nung tersebut menambahkan, meski pemerintah akan berupaya untuk menetralisasi limbah,ulama menilai hal itu masih sekadar bersifat teori. Sementara yang saat ini terlihat nyata adalah keberadaan limbah nuklir itu yang sangat berbahaya.“ Masyarakat juga dibuat resah karena itu,”tandasnya. Dialog publik itu dihadiri sejumlah ulamaNUyangberasaldari berbagai wilayah di Jawa Tengah,di antaranya dari Kudus,Jepara,dan Pati.Bahkan,KetuaUmumDewan Syuro PKB KH Abdurrahman Wahidpuntampakhadir.

Menanggapi hal ini,Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) Kusmayanto Kadiman mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan pernyataan haram yang dikeluarkan PCNU Jepara tersebut. Menurut dia, semua orang bebas untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. “Bahwa PCNU mengatakan seperti itu, tidak apa-apa.Dengan harapan, mereka bisa lebih mengerti nantinya,” tandas Kusmayanto saat dihubungi SINDO,tadi malam.

Di samping itu, lanjut Menristek, saat ini pemerintah masih dalam tahap pembelajaran publik.Artinya,pemerintah dalam merencanakan pembangunan PLTN masih membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak.“Kita ini masih Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),baru sosialisasi,” tandasnya.Kusmayanto menegaskan, pemerintah memang belum mengambil putusan untuk membangun PLTN Muria. Hanya, Jepara dinilai memiliki syarat-syarat yang diperlukan untuk membangun sebuah PLTN,seperti faktor geologi. (maya sofia/arif purniawan)

Advertisements