Krisis Listrik Teratasi, Genset Jadi Menganggur

Oleh Wisnu Aji Dewabrata

Listrik byarpet yang dulu kerap menimpa Bumi Sriwijaya kini relatif berkurang. Akibatnya, konsumsi bahan bakar minyak yang digunakan untuk genset juga turun drastis. Jika dahulu pembelian solar untuk sebuah kantor bisa dilakukan setiap minggu, kini hal itu bahkan bisa dilakukan hanya sekali dalam dua atau tiga bulan.

Rudianto (27), karyawan salah satu perusahaan di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), mengaku kesibukannya dalam menyediakan solar untuk genset di kantornya sudah jauh berkurang. Hal itu karena kelistrikan di kota tersebut sudah membaik, tidak lagi sering padam. Kondisi ini jauh berbeda dengan tahun 2003-2004 ketika pemadaman hampir terjadi setiap hari sehingga genset sering kehabisan solar.

“Dulu, kami harus membeli solar setiap minggu untuk mengisi genset kantor. Namun, saat ini hanya perlu membeli sekali dalam dua atau tiga bulan,” ujarnya. Rudianto memang cukup hafal dengan kondisi tersebut. Maklum, salah satu pekerjaannya adalah mengurus genset dengan kapasitas bahan bakar 20 liter untuk mengantisipasi listrik yang sering padam.

Menurut data PT PLN, beban puncak tertinggi sistem besar Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang terdiri dari Sumsel, Lampung, dan Bengkulu adalah 620 megawatt (MW). Adapun daya yang mampu dihasilkan oleh pembangkit di sistem ini hanya 595 MW sehingga terjadi defisit daya sebesar 25 MW.

Akan tetapi, pada tahun 2007 warga Palembang bisa bersukacita karena pasokan listrik di Sumbagsel (Sumsel, Bengkulu, dan Lampung) dipastikan aman. Pasalnya, jumlah pasokan lebih besar dibandingkan dengan beban puncak sehingga tidak terjadi defisit yang berakibat pemadaman.

Lumbung energi

Provinsi Sumsel yang dikenal sebagai lumbung energi dapat memberikan jaminan tersedianya bahan bakar pembangkit, seperti gas dan batu bara, sehingga pasokan listrik menjadi lancar. Asal saja, tidak ada kerusakan atau perbaikan pembangkit dan transmisi, aliran listrik pasti lancar ke konsumen.

Saat ini beban puncak di Sumbagsel mencapai 822,7 MW, sedangkan daya mampu pasok (DMP) pembangkit mencapai 935,3 MW sehingga masih terdapat surplus sekitar 113 MW.

Bahkan, pada akhir Juli 2007, DMP pembangkit di Sumbagsel akan meningkat dengan beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Baru di Lampung berkapasitas 200 MW. Kemudian pada 2008 dilakukan penambahan kapasitas PLTU Keramasan di Palembang sebanyak 100 MW.

Manajer Unit Pengatur Beban PLN Sumbagsel Marna Sumarna didampingi Asisten Manajer Bidang Operasional Faizal Lubis, Kamis (26/7), mengatakan bahwa pasokan listrik di Sumbagsel terjamin karena komposisi penggunaan bahan bakar lebih baik.

Namun, sebenarnya bukan hal yang luar biasa jika Sumbagsel dalam beberapa tahun saja bisa melepaskan diri dari daerah krisis listrik menjadi daerah surplus pasokan listrik. Pasalnya, wilayah ini kaya dengan sumber energi, batu bara dan gas, yang dapat digunakan pembangkit.

Akan tetapi, ancaman krisis listrik tidak pernah berakhir. Jika saja lengah, daerah ini bisa kembali masuk ke jurang krisis angka permintaan selalu mengejar angka suplai. Jika daerah ini tidak mampu mengundang investor untuk membangun pembangkit, maka tidak ada artinya potensi mineral yang ada di dalam perut Bumi Sriwijaya.

Lampung punya harapan

Sementara itu, setelah terus- menerus mengalami defisit pasokan listrik, Provinsi Lampung memiliki harapan terbebas dari krisis dengan keberadaan PLTU Tarahan Baru dengan kapasitas 2 x 100 MW. Sementara Provinsi Jambi masih harus bersabar karena masih mengalami defisit pasokan sebesar 72 MW.

PLTU Tarahan Baru yang terletak di Tarahan, Lampung Selatan, akan segera memasok daya listrik 200 MW ke dalam interkoneksi Sumatera Bagian Tengah dan Sumatera Bagian Selatan. Pembangkit yang dibangun PLN ini merupakan bagian proyek kelistrikan nasional 10.000 MW yang dicanangkan pemerintah pada 2002.

Pembangkit Unit 4 PLTU Tarahan Baru sudah diuji coba secara penuh ke dalam sistem interkoneksi sehingga mulai 13 Juli hingga 25 Juli 2007 warga Lampung tidak lagi mengalami pemadaman bergilir.

Uji coba tersebut akan terus dilakukan hingga pembangkit akan siap beroperasi pada awal Oktober 2007. Setelah pembangkit Unit 4 beroperasi, pada pertengahan 2008 pembangkit Unit 3 juga akan menyusul bergabung ke dalam sistem interkoneksi dengan kemampuan pasok 100 MW.

Deputi Manajer Distribusi PT PLN Wilayah Lampung Didik Rusbandi mengatakan, kebutuhan daya waktu beban puncak di Lampung pukul 18.00-22.00 WIB saat ini sudah meningkat menjadi 362 MW dari kebutuhan rata-rata beban puncak 2006 sebesar 342 MW.

Berbeda dengan Lampung, Jambi masih kekurangan 72 MW dari total kebutuhan. Kebutuhan listrik di Jambi sampai 2010 diperkirakan mencapai 191 MW.

Namun, Jambi juga sedang menuju ke era terbebas dari defisit listrik. Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin mengemukakan, saat ini pemanfaatan sumber-sumber energi tengah dipacu untuk menyuplai cadangan listrik, khususnya jaringan interkoneksi Sumatera. Sejumlah daerah mengelola energi yang ada menjadi sumber listrik.

Di Jambi, sebanyak empat investor bakal membangun empat pembangkit untuk menghasilkan listrik yang memanfaatkan energi primer bumi. Keberadaan pembangkit diharapkan dapat menekan defisit listrik di Jambi sebesar 72 MW hingga tahun 2010.

Humas PLN Cabang Jambi H Tambunan mengatakan, pasokan listrik ke wilayah Jambi bergantung pada interkoneksi Sumatera. Dua pembangkit disiapkan untuk mengantisipasi sewaktu- waktu terjadi kendala pasokan listrik interkoneksi, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Payo Silinca dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Batanghari yang berlokasi di Kota Jambi.

“Cadangannya mencapai 52 MW. Kami siapkan apabila terjadi pemadaman sewaktu-waktu dari sistem interkoneksi Sumatera,” tuturnya.

Dengan defisit listrik di Jambi, banyak kebutuhan listrik masyarakat yang belum terlayani. Pada 2007, PLN hanya mampu melayani 18.000 dari 52.000 lebih calon pelanggan dalam daftar tunggu.

Penduduk yang belum teraliri listrik di Provinsi Jambi masih harus bersabar karena krisis belum terlewatkan. Namun dengan interkoneksi jaringan Sumatera, daerah tetangga mungkin bisa berbagi harapan untuk terbebas dari krisis listrik. (BOY/ITA/HLN)

Listrik Jadi Penghadang

Oleh Try Harijono

Masalahnya terdengar klasik. Gara-gara keterbatasan pasokan listrik, kegiatan produksi dan pengembangan investasi terganggu. Namun, masalah klasik ini selalu membelenggu pengusaha selama bertahun-tahun dan belum ada solusinya hingga sekarang.

Tidak cuma di sektor industri besar, seperti baja, tekstil, dan otomotif, tetapi di sektor lain, seperti sepatu, perikanan, dan industri makanan serta minuman, juga ikut terganggu akibat keterbatasan pasokan listrik. Bahkan, pengembang perumahan juga ikut kerepotan akibat sulitnya mendapat sambungan listrik.

Di sektor perikanan, misalnya, potensi perikanan yang melimpah di Tanah Air tidak bisa dikembangkan optimal karena cold storage atau ruang pendingin yang umumnya membutuhkan listrik cukup besar, mencapai 1,2 megawatt, tak bisa dibangun gara-gara tak ada ketersediaan listrik.

Begitu pun pabrik es untuk memenuhi kebutuhan nelayan kecil, tak bisa dibangun karena tak tersedianya pasokan listrik. “Akhirnya, potensi perikanan yang sedemikian besar tak bisa dikembangkan karena sulitnya mendapat pasokan listrik,” kata Thomas Darmawan, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia.

Di industri tekstil, masalahnya idem dito. Karena pasokan listrik sangat terbatas, industri tekstil yang tahun 1970-1980-an sempat berjaya, kini semakin redup dan banyak yang gulung tikar. Ini ditambah lagi dengan kebiasaan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sering menaikkan tarif secara tiba-tiba.

“Tingginya tarif listrik menyebabkan tekstil Indonesia sulit bersaing dengan produk sejenis dari negara-negara lain,” kata Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Soetrisno. Maklum, komponen listrik menghabiskan biaya sekitar 30 persen dalam proses produksi tekstil.

Ulah lain yang sering membuat gemas pengusaha adalah kebijakan PT PLN yang sulit memenuhi permintaan menyediakan pasokan listrik, kecuali bersedia membayar tarif dua kali lipat lebih mahal. Tarif ini biasa disebut tarif multiguna.

“Berarti persoalannya bukan tidak ada ketersediaan suplai listrik, tetapi PLN ingin menjual listrik dengan harga lebih mahal,” kata Benny Soetrisno.

Di sisi lain, PT PLN juga sering mendapat “tumpangan” dari instansi lain, termasuk pemerintah daerah, seperti Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU). Pemungutan pajak ini bukan wewenang PLN, namun boleh jadi karena mendapat fee, PLN mau saja mendapat “tumpangan” gelap. Parahnya, pelanggan dari kalangan industri pun tidak bisa menolak pemungutan pajak ini. Saat membayar rekening listrik, di dalamnya sudah termasuk kewajiban membayar PPJU.

Tingginya tarif listrik dan banyaknya pungutan menyebabkan pengusaha sulit bersaing dalam penjualan produk sejenis dengan negara lain. “Padahal, sesama anggota ASEAN ditambah China, sudah ada kesepakatan untuk melakukan perdagangan bebas mulai tahun 2010,” kata Thomas Darmawan.

Tiang beli sendiri

Terbatasnya pasokan listrik juga dirasakan pengembang perumahan. Banyak perumahan yang sudah dibangun, namun tidak bisa segera dilakukan serah terima atau akad kredit dengan pembeli karena fasilitas listrik belum tersedia.

Akhirnya, rumah-rumah tersebut menjadi “monumen” yang tak berguna. “Pengembang juga rugi karena modal menjadi tidak berputar,” kata Handoko Singopranoto, mantan Wakil Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jatim.

Fenomena seperti ini bukan cuma menimpa rumah-rumah sederhana dan rumah tipe menengah, tetapi juga rumah sederhana sehat (RSH) yang digalakkan pemerintah. Bahkan, jika dihitung-hitung, komponen pembangunan fasilitas listrik menghabiskan biaya sekitar Rp 3 juta hingga Rp 4,5 juta atau hampir 10 persen dari harga RSH yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 49 juta.

Tingginya biaya pemasangan instalasi listrik ini karena pengembang harus membeli sendiri tiang listrik, kabel hingga trafo listrik menuju kawasan permukiman. Dalam praktiknya, pembelian tiang listrik, kabel, hingga trafo ini dananya diserahkan ke PT PLN. Kemudian PT PLN menyerahkan kepada subkontaktor.

“Jika kami menyerahkan Rp 320 juta ke PLN untuk jaringan listrik ke permukiman, bisa jadi subkontraktor sanggup membangunnya dengan biaya Rp 280 juta. Jika demikian, mestinya kami boleh mencari subkontraktor sendiri yang sanggup membangun dengan biaya paling murah,” kata Handoko.

Ironisnya, ketika tiang listrik, jaringan, dan trafo ini sudah selesai terpasang, pengembang wajib menyerahkannya kepada PT PLN sebagai hibah. Lagi-lagi pengembang dikenai pajak hibah sebesar 10 persen. Padahal, selain itu pengembang juga harus menyiapkan meteran di setiap rumah berikut instalasinya dengan biaya sekitar Rp 1,5 juta per rumah.

“Janjinya, PLN akan menggratiskan biaya pemasangan listrik untuk RSH. Namun, janji itu sangat jauh dengan kenyataannya,” keluh Handoko.

Solusi listrik

Untuk mengatasi kelangkaan pasokan listrik, sejumlah pengusaha sebenarnya sudah menawarkan dan menerapkan sejumlah solusi. Di Cikarang, Bekasi, misalnya, lima kawasan industri yang saling berdekatan, terdiri atas 1.300 pabrik dengan sekitar 27.000 karyawan, sudah bisa memenuhi kebutuhan listriknya sendiri. Pola ini pun sebenarnya bisa diterapkan di kawasan industri lainnya yang saling berdekatan. “Namun, pengusaha terbentur peraturan perundang-undangan yang menetapkan hanya PLN yang diperkenankan untuk memasok kebutuhan listrik,” kata Thomas Darmawan.

Sejumlah pengusaha lainnya ada yang menyediakan sendiri genset. Namun, selain bahan bakarnya dikenai tarif bahan bakar industri yang lebih mahal, pengusaha juga dikenai pajak genset oleh pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah hanya berorientasi mencari pendapatan asli daerah sebesar-besarnya, tanpa mempertimbangkan kenyamanan berinvestasi di daerah,” kata Eddie Priyono, praktisi bisnis dalam industri makanan.

Padahal, kedua opsi itu, yakni menyediakan listrik sendiri dan menyiapkan genset, bisa mengatasi seretnya pasokan listrik oleh PLN. Kelangkaan pasokan listrik pun akan mudah teratasi jika pemerintah membebaskan pajak impor untuk pembangkit listrik skala kecil.

“Sekarang tinggal keputusan pemerintah, mau serius tidak mengatasi keterbatasan pasokan listrik? Solusinya sudah ada, tinggal menjalankan,” kata Benny Soetrisno.

Mengempas Semuanya

Oleh Aufrida Wismi Warastri

Tiga jam, sejak pukul 14.00 hingga 17.00, Kamis (26/7), Halen (47) hanya tafakur di depan mesin jahitnya. Listrik padam. Hingga waktu kerjanya usai, listrik belum juga menyala.

Ini sudah lumayan, sejak hari Minggu listrik padam dua kali sehari. Saya lebih pusing minggu lalu, matinya tiga kali sehari tiap empat jam,” ujar Halen, tukang jahit yang bekerja di kios 11B Pusat Industri Kecil (PIK) kawasan Menteng, Medan, Sumatera Utara.

Akibatnya, jahitan berupa baju seragam sekolah menumpuk. Bersama lima orang temannya, Halen seharusnya bisa menyelesaikan kerja borongan hingga 300 baju seragam selama satu minggu. Namun, karena listrik padam, seragam sekolah itu baru selesai selama dua minggu.

Upah jahit baju Rp 1.000 per potong. Biasanya dalam seminggu lima penjahit mendapat upah masing-masing Rp 60.000. Karena listrik padam, upah Rp 60.000 baru didapat selama dua minggu.

“Kami terpaksa bekerja berkejaran dengan listrik padam. Mau beli genset tidak mampu,” kata Sri Mulyani (42), pemilik usaha jahit itu. “Tapi tak mungkin, kan, bekerja saat listrik menyala pukul tiga dini hari,” lanjut Sri.

Dalam sehari rata-rata warga PIK Medan kehilangan waktu empat hingga enam jam untuk bekerja. Karena pada hari Minggu nyala listrik lebih lama karena kantor dan industri besar libur, mereka rela kerja lembur pada hari Minggu.

Tak jauh dari kios milik Sri, ada kios milik Juli (30) yang memproduksi tas kulit. Kios Juli bisa terus berproduksi meskipun listrik padam sebab Juli membeli genset seharga Rp 1,2 juta. Untuk menjaga nyala genset, tiap hari Juli mengeluarkan dana ekstra Rp 25.000 untuk membeli solar.

Kamis lalu ia bersama tiga penjahitnya mengerjakan 150 buah tas untuk bidan. Tas harus diselesaikan selama satu minggu. Satu tas bidan dihargai Rp 50.000. Pendapatan Rp 7,5 juta habis untuk membeli bahan baku Rp 6 juta dan upah jahit Rp 1 juta. Biasanya ia mendapat pemasukan Rp 500.000. Namun, karena menggunakan genset, pemasukannya berkurang Rp 175.000.

“Lumayan juga, kan, kurangnya. Kalau menggunakan listrik kami hanya membayar kira-kira Rp 5.000 sehari,” kata Juli. Sementara rekening listriknya hanya berkurang sedikit dari sekitar Rp 150.000 per bulan menjadi Rp 125.000 per bulan.

Paling parah

Apa yang dialami Juli dan Sri dialami pula oleh jutaan pelaku usaha kecil di Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam dalam dua bulan terakhir. Pemadaman listrik di Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2002. Pemadaman terus berlanjut kadang lama kadang sebentar. Namun, semua orang merasakan pemadaman bulan Juni-Juli tahun ini menjadi pemadaman yang terparah yang terjadi selama ini.

Pemadaman rata-rata berlangsung tiga kali sehari. Pekan-pekan ini pemadaman berkurang karena udara di Medan relatif dingin. Hujan deras terus turun di tengah musim kemarau. Deputi Manajer Hukum dan Komunikasi PT PLN Wilayah Sumut Syafii Thahir menduga banyak mesin pendingin ruangan dimatikan. Konsumsi listrik menurun, pasokan listrik pun bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya.

Suryati, penjahit borongan di Jalan Bromo 92, mengatakan, “Listrik mati itu wajar, tetapi kalau sudah saban hari, ini merugikan. Sejak tahun lalu kami membeli genset. Tetapi, keuntungannya berkurang Rp 1,2 juta per bulan untuk membeli solar.”

Ia bekerja hanya untuk memenuhi kontrak dengan pelanggan dan membayar enam pegawainya. Anehnya, kata Suryati, rekening listrik justru naik dari biasanya sekitar Rp 300.000 per bulan menjadi Rp 400.000 per bulan.

Di Medan, unjuk rasa memprotes pelayanan PT PLN tak pernah berhenti setiap harinya. Dan, PLN, yang sering diplesetkan menjadi Perusahaan Lilin Negara, hanya mampu berjanji berupaya memberikan pasokan yang mencukupi.

Ketua the Hoteliers Medan Razali Muchtar, sekaligus General Manager Garuda Plaza Hotel Medan, menuturkan, dalam satu bulan perusahaannya harus menambah biaya solar genset sekitar Rp 200 juta berikut kerusakan perangkat lunak karena tegangan listrik yang naik turun.

Pengeluaran hotel tentu menjadi lebih besar. Razali memperkirakan, pengeluaran sembilan hotel berbintang di Medan untuk membeli solar bisa mencapai Rp 2 miliar per bulan. “Kalau terus- menerus seperti ini ujung-ujungnya bisa ke pengurangan karyawan,” kata Razali.

Ia juga sudah menerima komplain dari tamu asing karena pendingin ruangan tidak lagi dingin akibat pasokan listrik yang menurun. Sekitar lima tamu asingnya tidak mau membayar tagihan hotel. “Ini efeknya tidak hanya pada kami, tetapi juga pada pariwisata,” katanya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut Parlindungan Purba mencatat kerugian karena pembelian solar bagi sekitar 400 anggotanya mencapai Rp 200 miliar per bulan. Angka itu belum termasuk kerugian akibat kerusakan peralatan.

Kerugian Rp 1 triliun

Kerugian sektor usaha di Sumut dan NAD jika ditotal diperkirakan mencapai Rp 1 triliun per bulan. Kerugian Apindo dan Hoteliers masing-masing Rp 200 miliar. Ada ratusan usaha lain yang tak tergabung dalam Apindo.

Badan Pusat Statistik menghitung jumlah usaha kecil menengah (UKM) di Sumut mencapai 1,047 juta lembaga. Jika, taruh saja, kerugian akibat pemadaman listrik sebesar Rp 100.000 per bulan per satu UKM, sudah terjadi kerugian lebih dari Rp 100 miliar.

PLN Wilayah Sumut mencatat sebagian besar pelanggannya pada tahun 2006 yang berjumlah 2.218.729 pelanggan adalah pelanggan kelompok rumah tangga. Di dalamnya juga termasuk pelaku usaha kecil dan merupakan kelompok pelanggan PLN terbanyak yang mencapai 94,03 persen dari seluruh pelanggan PLN (2.086.340 pelanggan).

Selain itu, sebanyak 3,43 persen pelanggan PLN adalah kelompok bisnis (75.973 pelanggan), 1,77 persen kelompok sosial (39.226 pelanggan), 0,61 persen kelompok pemerintah (13.596 pelanggan) dan 0,16 persen kelompok industri (3.594 pelanggan).

Sementara daya yang dibutuhkan sebesar 2.685.589 kVA atau ekuivalen dengan 1.070 MW. Kelompok rumah tangga menyerap 520 MW (52,78 persen), kelompok bisnis 120 MW (15.26 persen), kelompok sosial 20 MW (3,16 persen), kelompok pemerintah dan publik sebesar 25 MW (3,43 persen), dan kelompok industri sebesar 385 MW (25,39 persen). Jumlah pelanggan secara alami meningkat mulai dari 3 persen hingga 6 persen per tahun.

Pasokan kepada pemerintah dan fasilitas publik di antaranya digunakan untuk lampu penerangan jalan, lampu taman, lampu hias, dan pengaktifan banyak air mancur di Kota Medan. PLN mencatat pasokan listrik untuk penerangan jalan umum termasuk mengaktifkan air mancur berkisar antara 14 MW hingga 20 MW setiap malam. Banyak orang yang menyayangkan listrik dihabiskan untuk sesuatu hal yang tidak vital. “Lebih baik saat beban puncak sebagian aliran listrik dialihkan ke sektor usaha,” kata Razali.

Haji Yusbir (35), pemilik usaha jahit di PIK Medan yang terdaftar sebagai pelanggan rumah tangga, sudah menjual dua mesin jahitnya untuk membiayai proses produksi. Pemadaman listrik membuat usahanya kalang kabut. “Katakan ke pemerintah, kami benar-benar kecewa,” kata Haji Yusbir.

Pembangkit Tua Menjadi Andalan

Oleh Andy Riza Hidayat

Pagi itu, Irwan Husein lalu lalang di Pusat Pembangkit Listrik Glugur, Medan. Irwan, salah satu petugas pengecekan operasional pembangkit PT PLN itu, melakukan pekerjaannya di Pembangkit Listrik Tenaga Gas Glugur.

Pada zaman Belanda, di pusat pembangkit listrik itu terdapat belasan pembangkit. Ketika itu, Pemerintah Kolonial Belanda menyiapkan Glugur sebagai pusat penyuplai listrik untuk Kota Medan. Hingga kini onggokan besi bangkai belasan pembangkit zaman Belanda itu masih terlihat.

Di tempat yang sama, PT PLN membangun pusat pembangkit listrik tenaga gas (PLTG). Pembangkit pertama zaman republik itu beroperasi pada tahun 1967 dan kemudian diperbarui pada tahun 1976.

Sejak dua tahun lalu, pembangkit pertama tidak beroperasi lagi. Pembangkit buatan Amerika Serikat itu mengalami kerusakan pada bagian turbin. Sementara satu pembangkit yang tersisa tetap bisa dioperasikan. Bahkan, belakangan dipaksa beroperasi selama 24 jam lantaran krisis listrik di Sumatera Utara (Sumut) makin parah.

Pembangkit PLTG Glugur G1 itu merupakan pembangkit tertua yang dimiliki PLN di wilayah Sumut dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Irwan ketar-ketir. Pembangkit yang berusia 31 tahun sudah tidak bisa berproduksi sesuai kapasitas. Lantaran faktor usia, sewaktu-waktu pembangkit PLTG G1 bisa mengalami gangguan.

Secara umum, sebagian besar pembangkit di Sumut-NAD berusia 30 tahun. Padahal, idealnya usia sebuah pembangkit listrik tenaga gas atau uap maksimal 20 sampai 25 tahun. Adapun pembangkit tenaga diesel maksimal berusia 20 tahun. Sementara pembangkit tenaga air bisa bertahan maksimal 30 sampai 40 tahun. “Apabila usia pembangkit di atas batasan usia maksimal, kebutuhan bahan bakarnya terus meningkat, sedangkan produksi listriknya makin berkurang,” kata petugas pengawas PLTG Glugur, Mudasir.

Pembangkit PLTG G1 biasanya hanya dioperasikan pada saat beban puncak. Kini, lantaran krisis listrik bertambah besar dengan defisit 320 megawatt (MW), PT PLN mengoptimalkan seluruh pembangkit yang ada selama 24 jam terus-menerus.

Tidak banyak orang tahu, untuk mengoperasikan pembangkit tua selama 24 jam dengan kemampuan 15 MW itu PT PLN merugi miliaran rupiah per bulan. PLTG Glugur G1 itu setiap hari membutuhkan 705.882 liter solar. PLN membeli bahan bakar itu dengan harga Rp 5.500 per liter. Untuk satu liter solar, di PLTGU Glugur G1 mampu menghasilkan listrik sebesar 2 kWh. Artinya, biaya operasional listrik per kWh yang dikeluarkan PLN sebesar Rp 2.750.

Kerugian PT PLN itu lantaran harga jual listrik kepada konsumen hanya Rp 600 per kWh. Artinya, PLN harus menanggung kerugian sebesar Rp 2.150 per kWh. Kerugian itu bertambah besar tatkala usia mesin semakin tua lantaran kemampuan produksinya menurun dan kebutuhan bahan bakar semakin banyak.

Bayangkan, kerugian PT PLN dari satu PLTG G1 saja mencapai miliaran rupiah per bulan. Bagaimana kerugian yang akan dialami PLN dengan pembangkit tua lainnya?

Perawatan

Seluruh pembangkit di Sumut-NAD tersebar di 13 lokasi, sebagian besar terkonsentrasi di Sumut. Usia tua pembangkit berimbas pada perawatan yang mau tidak mau harus lebih sering dan saksama.

Deputi Manajer Humas dan Hukum PT PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Marodjahan Batubara mengatakan, perawatan pembangkit bisa dilakukan setiap saat. Hampir tidak pernah ada hari tanpa perbaikan atau perawatan, apalagi di Sumut dan NAD ada waktu-waktu terlarang di mana PLN tidak boleh mematikan listrik.

“Bulan Ramadhan dan Desember, pantang bagi PLN mematikan listrik, khususnya untuk keperluan rumah tangga. Ini berarti, perawatan hanya bisa dilakukan selama 10 bulan untuk 30 pembangkit,” katanya.

Pada saat perawatan pembangkit mestinya ada cadangan pembangkit yang bisa dipakai untuk menutupi kekurangan suplai kepada masyarakat. Jika memungkinkan, ada satu cadangan lagi. Bukan tidak mungkin, tutur Marodjahan, pada saat terjadi perbaikan, seperti sekarang, ada gangguan teknis maupun nonteknis pada pembangkit lain.

Angin surga berembus ke masyarakat. Krisis listrik ini dinyatakan akan berakhir pada akhir tahun 2008. Saat itu, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuhan Angin dengan kapasitas 2 x 110 MW akan selesai. Akhir tahun 2008 pula, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Belawan beroperasi dengan kemampuan 60 MW.

Sebelum itu, pada Oktober 2007 ini, sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera yang menghubungkan Sumatera bagian utara dan Sumatera bagian selatan juga akan selesai dibangun. Dengan selesainya sistem interkoneksi ini, Sumut akan mendapat tambahan pasokan sekitar 70 MW. “Tetapi, itu pun jika musim hujan. Kalau musim kemarau, karena banyak danau menyusut, ya mungkin tidak ada tambahan buat Sumut,” kata Marodjahan.
Krisis Listrik, sampai Kapan?

OlehSri Hartati Samhadi

Krisis listrik kembali melanda sejumlah daerah. Di beberapa wilayah, ibaratnya tiada hari tanpa pemadaman. Kebijakan energi pada masa lalu yang sangat tidak bervisi jauh ke depan dan kerangka kebijakan yang tidak jelas dalam mendorong investasi swasta di sektor ketenagalistrikan, dituding sebagai biang keladi krisis listrik berkepanjangan di negara ini. Krisis ini diperkirakan belum akan teratasi sampai beberapa tahun ke depan.

ari sisi keseimbangan suplai dan permintaan, krisis listrik nasional terjadi karena pasokan listrik tidak mampu mengimbangi kebutuhan dalam perekonomian. Sejak krisis 1997, bisa dikatakan tidak ada penambahan kapasitas pembangkit baru yang signifikan.

Produksi listrik stagnan sejak 1998, hanya tumbuh sekitar 3 persen per tahun, atau di bawah laju pertumbuhan ekonomi yang 5-6 persen sekarang ini. Angka pertumbuhan produksi listrik sebesar ini tidak bisa mengimbangi pertumbuhan permintaan listrik yang 7-8 persen per tahun.

Persoalan underinvestment bukan hanya dialami oleh pembangkit, tetapi juga jaringan transmisi dan distribusi.

Sistem Jawa-Bali yang paling maju dan saling tersambung (interkoneksi) dengan jaringan 500 kV dan kabel laut 150 kV pun sebenarnya belum sepenuhnya saling tersambung karena kelemahan dalam sistem transmisi dan distribusi ini.

Sistem Jawa-Bali juga sangat rawan karena terlalu menggantungkan diri pada dua pembangkit besar, PLTU Suralaya (3.400 MW) dan PLTU Paiton (2.400 MW), yang sudah tua dan “sakit-sakitan”.

Untuk mengimbangi laju konsumsi listrik yang diperkirakan mencapai 8-10 persen per tahun hingga tahun 2013, Indonesia, menurut pemerintah, memerlukan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 24 gigawatt (GW) hingga tahun 2013. Kapasitas terpasang pembangkit yang dimiliki sekarang ini sekitar 24,7 GW.

Beban ini tidak mungkin ditimpakan hanya pada PT PLN yang beberapa tahun ini terus dilanda kesulitan keuangan. Ironisnya, meski berbagai upaya pembenahan regulasi dan insentif sudah dilakukan pemerintah, investasi swasta tidak juga kunjung masuk.

Demikian pula berbagai program fast track yang dimaksudkan untuk mengatasi krisis listrik dalam jangka pendek (terutama di Jawa-Bali), seperti proyek PLTU batu bara 10.000 MW yang ditargetkan selesai dalam tiga tahun, juga tidak jelas perkembangannya sampai sekarang.

Berdasarkan kajian sejumlah lembaga, faktor utama yang menarik investor untuk masuk ke sektor ketenagalistrikan adalah pertumbuhan permintaan, laju elektrifikasi, kompetitif tidaknya struktur tarif, potensi keuntungan (return on investment), tingkat risiko, keterbukaan pasar, fundamental jangka panjang dan stabilitas politik dan demokrasi.

Dari faktor-faktor tersebut, mereka melihat Filipina merupakan tempat menarik untuk investasi kelistrikan, disusul Thailand, Vietnam, India, Malaysia, dan China. Sedangkan Indonesia bersama Sri Lanka dan Pakistan dianggap tidak menarik.

Analis investasi Lin Che Wei menilai, salah satu alasan tidak masuknya investor adalah karena tidak adanya kerangka kebijakan (regulatory framework) yang jelas. Salah satu yang diinginkan investor adalah kepastian tentang tarif. Persoalannya, struktur tarif yang sekarang ini tidak didukung oleh undang-undang kelistrikan yang benar.

Di satu sisi, mereka yang mendukung dianulirnya UU Kelistrikan Nomor 2 Tahun 2002 menginginkan tarif listrik tetap ditentukan oleh pemerintah, namun harga BBM untuk pembangkit diserahkan pada mekanisme pasar. Ini yang membuat investasi di kelistrikan menjadi tidak menarik bagi investor.

“Aturannya sekarang ini kan banci. Harganya (listrik) tak boleh ditentukan oleh pasar, tetapi peranan pemerintah untuk melakukan ini juga terbatas,” ujar Lin Che Wei.

Tidak masuknya investasi swasta mengakibatkan struktur industri kelistrikan tetap didominasi oleh PT PLN yang tidak efisien, penuh korupsi, dan tidak mampu menjadi ujung tombak ekspansi pembangunan kelistrikan karena kesulitan keuangan yang terus merundungnya sejak krisis.

Keterpurukan PLN, selain bersumber dari kebobrokan di dalam, juga karena kebijakan pemerintah yang kontradiktif, dan keterlambatan pemerintah membayar subsidi ke PLN membuat PLN tidak bisa membeli pasokan BBM atau gas ke Pertamina dan PGN sehingga upaya pelayanan PLN ikut terganggu.

Konsekuensi dari kondisi ini, upaya menggenjot pasokan kelistrikan juga terkendala. Ini baru bicara pembangkit. Krisis listrik sebenarnya gambaran krisis energi nasional akibat kegagalan dalam pengelolaan sumber daya energi nasional secara optimal.

Program konservasi dan diversifikasi energi bukan baru kali ini saja disuarakan, tetapi di lapangan tidak segera terlihat realisasinya, kendati status net importer dan kelangkaan BBM sudah dirasakan beberapa tahun terakhir.

Keberanian mengurangi subsidi secara signifikan baru ada pada pemerintahan sekarang ini. Kendati dikritik dan memunculkan dampak temporer yang sangat berat bagi perekonomian, kebijakan pengurangan subsidi secara tajam dua kali dalam tahun 2005 itu menjadi fondasi awal yang kokoh untuk menata kebijakan energi ke depan.

Tidak kompetitif

Dari sisi suplai, problem utama sistem kelistrikan Indonesia sekarang ini, menurut Lin Che Wei, adalah ketergantungan yang sangat besar pada sumber energi yang mahal. Sekitar 80 persen pembangkit milik PT PLN—yang memasok sekitar 90 persen kebutuhan listrik nasional—masih mengandalkan pembangkit termal seperti minyak, gas dan batu bara.

Akibatnya, ketika harga BBM melonjak, biaya pembangkitan juga menjadi sangat tidak efisien dan sangat mahal.

Di luar Jawa-Bali, sistem kelistrikan yang dikembangkan juga belum efisien dan masih banyak mengandalkan pada diesel yang berbahan bakar solar, belum terinterkoneksi, dan belum mampu melayani konsumen secara optimal.

Krisis listrik di Tanah Air dan kealpaan mengembangkan energi alternatif terbarukan itu sebenarnya hanya manifestasi dari kebijakan energi yang tidak bervisi jauh ke depan, karena cenderung menganggap minyak tidak akan pernah habis.

Salah satunya adalah kebijakan subsidi BBM regresif yang diterapkan pemerintah beberapa dekade terakhir. Kebijakan subsidi ini dituding sebagai biang keladi amburadulnya pengelolaan energi di Indonesia, karena justru tidak mendorong terjadinya konservasi dan diversifikasi energi, sehingga menjadi beban berat bagi keuangan negara, sumber inefisiensi, dan modus praktik-praktik penyelundupan.

Kebijakan energi murah lewat subsidi itu juga membuat program-program pengembangan listrik di daerah, seperti listrik pedesaan, pun tidak mengandalkan sumber energi terbarukan yang tersedia secara melimpah di daerah setempat, tetapi justru pada sumber energi mahal seperti genset solar.

Untuk konservasi dan diversifikasi energi nasional, pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 mengenai Kebijakan Energi Nasional.

Perpres ini sudah menggariskan target pemanfaatan energi optimal, yang intinya menekan penggunaan minyak dari 80 persen menjadi kurang dari 20 persen pada 2020.

Sementara peran gas dalam pembangkitan listrik diharapkan meningkat menjadi di atas 30 persen, batu bara lebih dari 33 persen, biofuel di atas 5 persen, panas bumi di atas 5 persen, dan 5 persen sisanya dari biomassa, nuklir, mikrohidro, surya dan angin, serta 2 persen lebih dari batu bara cair.

Namun, lagi-lagi persoalannya selalu ada pada implementasi. Meski sudah ada cetak biru kebijakan energi nasional dalam rangka konservasi dan diversifikasi, pelaksanaan di lapangan terasa kurang gereget. Salah satu contoh, program biofuel yang jalan di tempat.

Tujuan Inpres No 1 Tahun 2006 tentang Pasokan dan Pemanfaatan biofuel adalah mendorong pengembangan proyek-proyek biofuel di Indonesia yang pro-growth (mendorong pertumbuhan ekonomi), pro-poor (mengentaskan kemiskinan), dan pro-job (menciptakan lapangan kerja) dengan pendekatan multisektoral.

Pengamatan Kompas di lapangan, program ini hanya menggebu-gebu di muka, melempem di tengah jalan. Untuk bioetanol, misalnya, banyak daerah atau petani atau daerah yang sebelumnya sudah antusias menanam jarak pagar karena iming-iming manfaat ekonomisnya, akhirnya harus menyaksikan semangat itu menguap begitu saja karena tidak ada tindak lanjut program di lapangan.

Akhirnya, bagaimana bicara pertumbuhan ekonomi jika listrik terus byarpet? Seperti kata Komisaris PT PLN Bambang Brodjonegoro, selama pertumbuhan produksi listrik tak mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi dan konsumsi listrik, pemadaman di mana-mana masih akan terjadi. Sampai kapan?

Prediksi PLN, untuk Sumut sudah akan teratasi pada 2010. Demikian pula Jawa. Namun, itu pun masih bergantung pada apakah proposal-proposal proyek pembangkit swasta yang sudah masuk itu akan benar-benar direalisasikan.

Dipertaruhkan

Salah satu yang dipertaruhkan dengan program pembangunan kelistrikan nasional adalah target elektrifikasi 90 persen pada 2020. Dibandingkan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina, rasio elektrifikasi di Indonesia termasuk rendah karena terpuruknya investasi infrastruktur sejak krisis. Dengan rasio elektrifikasi 53 persen, sekitar 70 juta penduduk belum menikmati listrik setelah 62 tahun Indonesia merdeka.

Untuk mencapai target ini, produksi listrik harus tumbuh sekitar 13,1 persen per tahun. Sekali lagi, itu tidak bisa hanya dibebankan kepada PLN. Kuncinya tetap pada iklim investasi. Dalam hal ini, seperti pada kasus proyek crash program PLTU batu bara 10.000 MW dengan China, pemerintah tidak bisa hanya “mau menang sendiri”, ingin cepat, murah, namun insentif tidak diberikan.

Akhirnya, menangani krisis listrik tidak bisa hanya dengan membangun pembangkit atau jaringan transmisi dan distribusi. Untuk wilayah Indonesia yang kepulauan, kebijakan inovatif sangat diperlukan. Termasuk di sini dengan mendorong inisiatif-inisiatif pembangunan kelistrikan berbasis masyarakat dan bertumbuhnya gerakan swasembada listrik di wilayah-wilayah lumbung energi.

Jadi, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah setelah regulasi dan iklim investasi ditata agar Indonesia tidak gelap gulita.

Advertisements