Studi Banding ke Jepang dan Korea
Selasa, 31 Juli 2007 | 08:01 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Muttamminul’ala menyatakan, ada kemungkinan terjadinya pelanggaran etik dalam lawatan sejumlah anggota Komisi Energi ke Korea dan Jepang dalam rangka studi banding masalah nuklir. Pelanggaran etika itu disebabkan para anggota dewan tidak mendapatkan izin dari pimpinan DPR.

“Meski dikatakan itu undangan pribadi, kalau dibiayai pihak lain prinsipinya harus diketahui dan ada izin dari pimpinan,” kata dia, Selasa (31/7)

Wakil PKS di Badan Kehormatan tersebut mengaku tidak mengetahui apakah kepergian tujuh anggota Komisi Energi termasuk anggota dari PKS sebelum berangkat sudah mendapatkan persetujuan pimpinan. Berdasarkan informasi dari anggota Komisi Energi yang tidak ikut lawatan ke Korea dan Jepang, Bambang Wuryanto, komisinya sama sekali tidak memiliki agenda ke luar negeri. Dia mengatakan studi banding bukan kegiatan Komisi Energi meski diikuti oleh Ketua Komisinya Agusman Effendi.

“Sejauh ini Badan Kehormatan belum melakukan tindakan apapun karena bersamaan dengan masa reses. Saya juga belum tahu, apakah sudah ada pengaduan soal pelanggaran etika ini dari pimpinan atau masyarakat. BK baru bisa melakukan klarifikasi atau pemeriksaan apabila ada pengaduan,” kata Muttamminul’ala.

Seperti diberitakan, sejumlah anggota Komisi Energi pergi ke Korea dan Jepang atas undangan dari Kementerian Riset dan Teknologi. Kepergian anggota DPR ini mengundang sejumlah pertanyaan dari berbagai kalangan karena dibiayai oleh pemerintah. Bahkan biaya yang digunakan pemerintah itu diduga berasal dari pihak asing. “Kalau di internal Fraksi PKS, kepergian anggota DPR ke luar negeri dengan biaya sendiri pun harus sepengetahuan pimpinan fraksi,” tambah Muttamminul’ala.

Imron Rosyid

Senin, 30 Juli 2007
Headline
Koica dan Jetro Bantah Danai Anggota Dewan
Tempo Interaktif.com

“Korea dan Jepang punya kepentingan memenangi tender.”

JAKARTA – Lembaga Korea International Cooperation Agency (Koica) kemarin menyangkal jika disebut membiayai sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat berkunjung ke Korea Selatan.

Menurut Helly, manajer kerja sama teknik Koica, lembaganya memang menganggarkan dana program pelatihan warga Indonesia di bidang nuklir ke Korea. “Bekerja sama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional sejak dua tahun lalu,” katanya. Namun, dia tak tahu-menahu soal kegiatan anggota Dewan pada 22 Juli-2 Agustus 2007 itu.

Dua hari lalu Japan External Trade Organization (Jetro) juga tak mengakui mengeluarkan dana untuk anggota Dewan yang sama menuju Jepang. Presiden Direktur Jetro Indonesia, Kosuke Imashimizu, tidak bisa berkomentar tentang berita tersebut. “Mungkin ada kerja sama itu. Tapi saya bukan orang yang kompeten menyatakannya,” katanya.

Keterangan mereka bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman. Pekan lalu Kusmayanto menyebut dua lembaga itu membiayai lawatan lima anggota Komisi Energi dan Lingkungan Hidup DPR. Tujuannya adalah studi banding mengenai pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Kusmayanto mengatakan dana lawatan diambil dari anggaran sosialisasi proyek PLTN. Di pos ini ia memiliki dana Rp 7,5 miliar. Dari APBN Rp 5 miliar, sisanya bantuan Koica dan Jetro. Kusmayanto mengaku mengambil bantuan dua lembaga asing itu untuk membiayai anggota DPR ke Jepang dan Korea.

Menurut politikus dari Partai Amanat Nasional, Alvin Lie, kunjungan tersebut punya tujuan tertentu. “Tak mungkin lembaga kedua negara itu mengeluarkan uang tanpa kepentingan,” kata Alvin, yang juga anggota Komisi Energi DPR RI. “Korea dan Jepang punya kepentingan memenangi tender.”

PT PLN menyiapkan proyek PLTN di Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah. Salah satu perusahaan lokal yang ikut tender adalah PT Medco Energi International Tbk.. Pekan lalu perusahaan milik Arifin Panigoro ini sudah meneken nota kesepahaman dengan Korea Hydro and Nuclear Power Co. Ltd Republic of Korea.

Namun, Medco tak ingin dihubungkan dengan lawatan anggota Dewan itu. “Kami nggak membiayai. It’s no good. Jangan menambah polemik,” kata Andi Karamoy, Sekretaris Perusahaan Medco.

Andi mengaku kaget mendengar cerita tentang Medco yang dikaitkan dengan kunjungan anggota DPR ke Korea itu. “Itu urusan pemerintah,” katanya.

Ketua Komisi Energi Agusman Effendi mengatakan kunjungan tersebut atas nama pribadi. Namun, undangan lawatan dari Kantor Kementerian Negara Riset dan Teknologi adalah atas nama Agusman Effendi, Ketua Komisi Energi.

Tjatur Sapto Edi, anggota Dewan yang juga diundang, menambahkan bahwa keberangkatannya ke Korea dan Jepang untuk menemukan kebijakan energi masa depan. “Hanya itu deal kami dengan Menristek,” katanya. “Dari mana dananya, itu tidak jadi masalah karena ini bukan kunjungan DPR.”

Meski demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi tetap saja memantau kasus ini. “Kami akan mencari dan mengumpulkan informasinya,” kata Waluyo, Deputi Pencegahan KPK.

Menurut dia, jika hal itu berkaitan dengan lobi pembangunan PLTN, mereka akan terkena pasal gratifikasi. “Itu bahaya. Seharusnya mereka berhati-hati. Apalagi calon investor memang harus melalui persetujuan DPR.” KURNIASIH BUDI | SORTA TOBING | TITO SIANIPAR
KORAN

Sabtu, 28 Juli 2007
Headline
Lawatan DPR Dipertanyakan

“Kunjungan itu tak ada dalam agenda DPR.”

JAKARTA — Politikus Partai Amanat Nasional, Alvin Lie, mempertanyakan keabsahan lawatan sejumlah koleganya dari Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman ke Korea Selatan dan Jepang. “Kunjungan itu tanpa koordinasi resmi antara pemerintah dan DPR,” kata Alvin, yang juga anggota Komisi VII, kemarin.

Pernyataan Alvin disambut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto. Seperti Alvin, Bambang juga anggota komisi yang membidangi urusan energi ini. “Kunjungan itu tak ada dalam agenda. Komisi juga tak menerima undangan dari menteri,” kata Bambang kemarin.

Lawatan anggota Dewan ini berlangsung dari 22 Juli sampai 2 Agustus. Dikabarkan, tujuannya untuk studi banding tentang rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Tercatat dalam rombongan adalah Agusman Effendi, politikus Golkar yang menjabat Ketua Komisi VII; Zainuddin Amali, juga dari Golkar; Zulkifliemansyah dari Partai Keadilan Sejahtera; serta M. Najib dan Tjatur Sapto Edi, keduanya dari PAN.

Bambang menyatakan aktivitas mereka bukanlah dalam rangka menjalankan tugas sebagai anggota Dewan. “Saya menduga ini hasil lobi-lobi personal,” katanya.

Dimintai tanggapannya, Agusman Effendi menjelaskan mereka memang berkunjung dengan membawa nama pribadi. “Undangan itu dalam kapasitas kami sebagai orang yang concern terhadap energi, terutama nuklir. Bukan kunjungan kerja DPR,” katanya kemarin. “Ini agenda pemerintah dalam rangka sosialisasi PLTN.”

Tjatur Sapto Edi, yang juga ikut melawat, seia-sekata. “Undangan menteri itu dalam kapasitas kami sebagai pribadi,” katanya. “Kami diundang karena paham isu lingkungan dan energi.”

Ketua DPR Agung Laksono, yang sebelumnya khawatir kunjungan ini terkait dengan pasal gratifikasi, kini melunak. Ia mengatakan yang penting tidak ada anggaran dobel dalam pendanaannya. “Program ini jelas, pemerintah mengundang individu,” katanya. “Perjalanan itu merupakan kunjungan pribadi anggota Dewan dalam rangka sosialisasi yang bisa dilakukan siapa saja.”

Persoalan belum usai. Dua hari lalu Menteri Kusmayanto menjelaskan anggaran untuk kunjungan ini diambil dari dana bantuan Koica (Korean International Cooperation Agency) dan Jetro (Japan External Trade Organization) senilai total Rp 2,5 miliar. Dana ini untuk membiayai program sosialisasi PLTN. Total anggaran untuk keperluan ini Rp 7,5 miliar, dan Rp 5 miliar di antaranya diambil dari APBN 2007.

Namun, Presiden Direktur Jetro Kosuke Imashimizu mengaku tak tahu-menahu tentang pemberian dana dari organisasinya yang lantas digunakan untuk mengongkosi lawatan para anggota parlemen itu. “Saya sungguh tak tahu,” kata Imashimizu. Ia bahkan kaget saat Tempo menyebut jumlahnya mencapai Rp 2,5 miliar. “Wow, jumlah itu sangat besar.” IMRON R | YULIAWATI | DIAN Y | SORTA T | NIEKE I | AQIDA S | NUR ROCHMI | KURNIASIH B.

Advertisements