Rabu, 27 Juni 2007
Segera Tetapkan Pemilik PLTN

Batan Menjamin Teknologi PLTN Aman

Jakarta, Kompas.com – Maraknya penolakan masyarakat terhadap rencana proyek pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Semenanjung Muria, Jawa Tengah, sejauh ini tidak mengubah konsistensi pemerintah. Namun, pemerintah didorong supaya secepatnya menetapkan pemilik proyek ini.

“Kalau pemerintah tetap konsisten menargetkan PLTN beroperasi pada 2016, sebaiknya sekarang segera ditetapkan pemiliknya. Keputusan politik di tangan presiden, dan sekarang dibutuhkan ketegasan,” kata anggota Komisi Ahli Nuklir Indonesia, yang juga mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi AS Hikam, Selasa (26/6).

Hal itu dikatakannya pada seminar Peran Pengelolaan Limbah Radioaktif dalam Mendukung Industri dan Pengembangan PLTN Pertama di Indonesia. Seminar berlangsung di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Serpong, Tangerang.

Menurut Hikam, penolakan oleh sekelompok masyarakat dapat dimengerti sebagai rasa tidak percaya kepada ahli-ahli nuklir di Indonesia. Penolakan yang terjadi, menggambarkan persepsi masyarakat seolah-olah proyek PLTN itu sudah final.

Padahal, kepemilikannya pun sampai sekarang belum jelas. Setelah dinyatakan pemiliknya, berbagai persoalan yang mendasari penolakan berbagai kelompok masyarakat dapat dicarikan jawabannya.

Maju dan berlapis

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Hudi Hastowo mengatakan, kepemilikan proyek PLTN Semenanjung Muria nantinya oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Saat ini sedang dalam proses penetapan presiden. “Setelah ada kepemilikan jelas, organisasi dan teknologinya dapat disampaikan kepada publik,” kata Hudi.

Menurut Hudi, kelompok masyarakat yang saat ini menolak rencana PLTN karena masih memiliki kerangka berpikir teknologi nuklir untuk pembangkit energi listrik era 1980-an, yaitu era bahwa kerawanan penggunaan teknologi masih tinggi.

“Perkembangan teknologi nuklir sekarang makin maju. Untuk melindungi radiasi radioaktif ditempuh secara berlapis, setidaknya hingga lima lapis,” kata Hudi Hastowo.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan pada Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Emy Perdanahari sebagai pembicara kunci dalam seminar tersebut mengatakan, saat ini konsumsi energi listrik per kapita masih sangat rendah dan ketergantungan pada minyak bumi tinggi.

PLTN menjadi jawaban, ketika sumber energi terbarukan lainnya sampai sekarang belum bisa diharapkan. “Dibandingkan negara Jepang dengan konsumsi energi listrik per kapita mencapai 4,14, Indonesia hanya 0,467, sangat jauh lebih rendah,” kata Emy. (NAW)

Advertisements