Selasa, 19 Juni 2007


Cadangan Uranium Indonesia Hanya Cukup untuk 11 Tahun

Jakarta, Kompas – Di tengah penolakan masyarakat, pemerintah tetap optimistis bisa melanjutkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Semenanjung Muria, Jawa Tengah. Kepastian pembangunan PLTN di Indonesia diputuskan maksimal akhir tahun ini.

“Jika PLTN mau kita operasikan sesuai rencana pada tahun 2016, keputusan mengenai jadi atau tidaknya pembangunan harus diputuskan maksimal akhir tahun ini. Sejauh ini, saya sudah menangkap sinyal positif dari Presiden,” kata Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman, seusai mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin (18/6).

“Presiden berencana mengunjungi Puspitek Serpong untuk melihat pengembangan penelitian nuklir. Ini perkembangan luar biasa karena Presiden belum pernah menyinggung masalah PLTN,” ujarnya.

PLTN Muria direncanakan menyuplai energi listrik sebanyak 4.000-6.000 megawatt untuk memasok energi listrik di Jawa-Bali yang diperkirakan akan mencapai 90.000 megawatt tahun 2020.

“Pro ataupun kontra biasa, apalagi proyek ini memang berskala besar. Tetapi, hal ini bisa diatasi dengan sosialisasi yang baik. Ini proyek lama, dan sosialisasinya tersendat karena krisis moneter dan penggantian kepemimpinan. Tapi, sekarang kita sudah siap,” kata Kusmayanto.

Pada tahun 2007, Kementerian Negara Ristek menyiapkan anggaran Rp 5 miliar untuk mensosialisasikan masalah PLTN ke masyarakat. Dalam raker dengan Komisi VII, Kusmayanto juga mengajukan anggaran Rp 5 miliar untuk menyosialisasikan PLTN pada tahun 2008.

Tergantung negara luar

Secara terpisah, praktisi kelistrikan yang juga Direktur Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (Ibeka) Tri Mumpuni mengatakan, pemerintah sebaiknya membatalkan rencana pembangunan PLTN di Pulau Jawa.

“Ketergantungan pada negara lain sangat tinggi. Kenapa kita tidak mengembangkan pembangkit listrik yang bisa dibangun sendiri, karena masih banyak potensi yang lain seperti panas bumi dan air. Pemerintah hanya menggunakan logika proyek, bukan pemberdayaan masyarakat,” tuding Mumpuni, yang sejauh ini telah membangun 60 pembangkit listrik tenaga mikro hidro di beberapa daerah.

Kusmayanto mengakui, ke- tergantungan Indonesia terhadap negara lain dalam pembangunan PLTN sangat tinggi. Indonesia belum mampu mengolah uranium sebagai bahan baku PLTN dan mengolah limbah nuklir. Cadangan uraniumnya juga hanya cukup untuk 11 tahun.

“Jika cadangan uranium habis, kita beli dari negara lain. Potensi energi terbarukan seperti panas bumi memang sangat besar. Masalahnya, belum ada investor yang mau mengembangkan. Sedangkan untuk PLTN banyak negara yang berminat,” ujarnya.

Negara yang berminat membangun PLTN di Indonesia di antaranya Rusia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, dan Amerika. “Bahkan, Amerika sudah menawarkan paket pembangunan PLTN hingga pengolahan limbahnya juga mau mereka beli,” kata Kusmayanto. (AIK)

Advertisements